fbpx

Archive for July 2019

Apakah PT Lokal Wajib Membuat LKPM?

Setiap warga negara asing/ badan usaha asing/ pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Indonesia memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). LKPM dilaporkan secara berkala untuk mengetahui perkembangan realisasi penanaman modal serta permasalahan yang dihadapi ketiganya sebagai penanam modal atau pelaku usaha. Lalu, apakah ketentuan ini juga berlaku untuk PT Lokal? PT…

Read More

Hindari Sanksi, Begini Cara Lapor WLKP

Kementrian Ketenagakerjaan terus mendorong para pelaku usaha untuk segera melakukan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) secara online, terdapat sanksi apabila para pelaku usaha tidak melakukannya. Seperti yang terjadi di Batam, terdapat 13 Perusahaan dijatuhkan sanksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring) ketenagakerjaan karena tidak melaporkan perusahaannya ke WLKP. Lalu, bagaimana sih urgensi WLKP sistem online ini? Dan…

Read More

Sekarang CV Sudah Bisa Memperoleh Hak Guna Bangunan

Angin segar kembali hadir untuk pelaku usaha, pasalnya pemerintah (Menteri Agraria dan Tata Ruang) Juni lalu mengeluarkan Surat Edaran No 2/SE-HT.02.01/VI/2019 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan untuk Persekutuan Komanditer CV). Surat edaran ini memberikan peluang kepada CV untuk memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB). Sebelumnya, Undang-Undang Pokok Agraria mengatur HGB hanya bisa didapatkan oleh Warga Negara…

Read More

Prosedur Penurunan Modal Perusahaan

Perubahan situasi yang cepat di dunia bisnis memungkinkan perusahaan untuk melakukan beberapa perubahan. Untuk perusahaan seperti PT (Perseroan Terbatas) perubahan nama, bidang usaha, penambahan atau penurunan modal, perubahan pemegang saham, pergantian Direksi dan Dewan Komisaris, dan perubahan lainnya merupakan hal yang biasa. Untuk melakukan perubahan tersebut, terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan. Dalam artikel ini…

Read More

Ini Aturan Wasiat Untuk Ahli Waris yang Pindah Agama

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menjamin kebebasan bagi warga negara Indonesia untuk bebas memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Kebebasan untuk memeluk agama juga tidak dapat dibatasi oleh darah daging atau hubungan perkawinan. Contohnya setiap anak diberikan kebebasan untuk memeluk agama yang diyakini walaupun berbeda dengan kedua orang tuanya. Atau contoh lainnya suami atau istri…

Read More

Prosedur Legalisasi Dokumen PT Untuk Keperluan di Luar Negeri

Setiap dokumen yang diterbitkan di Indonesia dan akan dipergunakan ke luar negeri harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh instansi terkait, baik dokumen bisnis maupun nonbisnis. Instansi terkait tersebut adalah Kementrian Hukum & HAM RI, Kementrian Luar Negeri RI, dan Perwakilan RI di luar negeri. Bagaimana Prosedurnya? Berikut tahap-tahapnya. Tahap Legalisasi di Ditjen AHU Kemenkumham Persyaratan dokumen…

Read More

Peran PPJB dalam Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan

Saat melakukan transaksi jual beli, terkadang sebagai penjual maupun pembeli mempunyai rasa kekhawatiran masing-masing. Apalagi, objek yang diperjualbelikan merupakan barang-barang properti. Contohnya tanah, bangunan, apartemen, rumah, dan lain-lain. Dalam hal ini, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) hadir sebagai jaminan hukum pada saat membeli tanah dan/atau bangunan. Apakah yang dimaksud dengan PPJB? Bagaimana Indonesia mengatur mengenai…

Read More

Apakah WNA Bisa Mendaftarkan Merek di Indonesia?

Sejak 2018 lalu, sengketa memperebutkan merek ‘Superman’ terjadi di Tanah Air. Hasilnya tentu mengejutkan semua pihak karena ternyata Putusan Mahkamah Agung Mei lalu memenangkan Superman lokal asal Surabaya sebagai pemilik merek yang sah dan mematahkan klaim kepemilikan merek Superman dari DC Comics, perusahaan penerbitan komik asal Amerika Serikat. Kasus sengketa merek terkenal dengan merek lokal…

Read More
1
Hei ada yang dapat Smart Legal bantu?
Powered by