Biaya Pendaftaran Merek 2026 Naik 56%, Ditolak Uang Hangus!

Daftar Isi

“Tarif PNBP Merek resmi naik drastis per 1 Agustus 2026! Cek rincian biaya pendaftaran merek 2026 dan mitigasi risiko agar uang Anda tidak hangus.”

Bagi jajaran Direksi, Founder, dan In-House Counsel korporasi, ini adalah peringatan penting terkait anggaran legalitas Anda. Terhitung sejak 1 Agustus 2026, pemerintah telah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 (PP 30/2026) yang memicu lonjakan tarif layanan merek hingga 56%.

Kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini tentu memaksa perusahaan untuk menghitung ulang Rencana Anggaran Biaya (RAB) ekspansi mereka. Namun, di balik lonjakan tarif tersebut, ada satu fakta hukum yang sering kali menjadi “jebakan maut” bagi perusahaan: Jika permohonan merek Anda ditolak oleh negara, uang yang sudah disetorkan tidak akan dikembalikan satu rupiah pun!

Lantas, bagaimana rincian biaya pendaftaran merek 2026 terbaru dan strategi apa yang wajib diterapkan korporasi agar anggaran tidak menjadi Sunk Cost (biaya hangus)?

Pemerintah Resmi Menaikkan Tarif Pendaftaran Merek

Berdasarkan regulasi PP 30/2026 yang baru saja berlaku, Kementerian Hukum secara resmi menetapkan tarif baru. Lonjakan paling signifikan terjadi pada permohonan bagi pemohon umum (korporasi/Non-UMKM).

Berikut adalah rincian tarif PNBP terbaru yang mengikat secara hukum:

Pendaftaran Merek Baru: Naik dari Rp1,8 juta menjadi Rp2,8 Juta per kelas.
Perpanjangan Merek (Dalam 6 bulan sebelum kedaluwarsa): Naik dari Rp2,25 juta menjadi Rp3,5 Juta per kelas.
Perpanjangan Masa Tenggang (Grace Period): Melonjak dari Rp4,5 juta menjadi Rp7 Juta per kelas.
Permohonan Banding Merek: Naik menjadi Rp4,5 Juta.

Sebagai gambaran korporasi: Jika perusahaan Anda meluncurkan produk baru dan memproteksinya di 5 kelas KBLI yang berbeda, biaya PNBP yang tadinya hanya Rp9 Juta, kini membengkak menjadi Rp14 Juta. Ingat, biaya ini disetorkan langsung ke kas negara, belum termasuk fee konsultan hukum Anda.

Apa Dampaknya bagi Pelaku Usaha?

Kenaikan tarif berbagai layanan merek tentu akan meningkatkan biaya yang harus dialokasikan perusahaan untuk melindungi aset kekayaan intelektualnya. Dampaknya akan semakin terasa bagi perusahaan yang memiliki banyak merek atau mendaftarkan mereknya dalam beberapa kelas barang dan/atau jasa.

Kondisi ini mendorong pelaku usaha untuk lebih cermat dalam menyusun strategi perlindungan merek. Perusahaan perlu mengevaluasi portofolio mereknya, menentukan kelas yang benar-benar sesuai dengan kegiatan usaha, serta mengalokasikan anggaran secara lebih efisien agar biaya pendaftaran tidak membengkak.

Di sisi lain, menunda pendaftaran bukanlah solusi yang tepat. Indonesia menerapkan prinsip first to file, yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran.

Artinya, apabila pelaku usaha terlambat mendaftarkan mereknya, pihak lain dapat lebih dahulu memperoleh hak eksklusif atas nama atau logo yang sama maupun memiliki persamaan pada pokoknya.

Oleh karena itu, pelaku usaha tidak cukup hanya memahami dampak kenaikan tarif ini, tetapi juga perlu menyiapkan strategi yang tepat agar proses pendaftaran merek tetap efektif dan perlindungan hukum atas mereknya tetap terjaga.

Strategi Bisnis Menghadapi Kenaikan Biaya Pendaftaran Merek 2026

Menunda pendaftaran merek untuk menghemat arus kas bukanlah solusi. Indonesia menganut prinsip First-to-File—siapa yang mendaftar lebih dulu, dia yang menguasai haknya. Menunda pendaftaran sama saja menyerahkan merek Anda kepada kompetitor atau mafia merek.

Strategi korporasi yang paling mutlak saat ini adalah: Jangan menyetor PNBP sebelum melakukan Audit Penelusuran Merek (Trademark Clearance Search).

Tim legal Anda harus memastikan bahwa nama, logo, fonetik (bunyi pengucapan), dan kelas yang dituju memiliki probabilitas keberhasilan (success rate) di atas 90% sebelum tombol submit ditekan.

Kenaikan biaya pendaftaran merek bukan alasan untuk menunda perlindungan bisnis Anda. Pastikan merek didaftarkan dengan kelas yang tepat dan memenuhi seluruh persyaratan agar terhindar dari risiko penolakan bersama smartlegal.id.

Author: Nasywa Azzahra

Editor: Dwiki Julio