Pelanggaran Paten Teknologi: Belajar dari Kasus Apple Face ID

Daftar Isi

“Raksasa Apple dituduh melakukan pelanggaran paten teknologi Face ID oleh trinamiX. Pahami anatomi sengketa paten dan mitigasi legal inovasi korporasi.”

Raksasa teknologi sekelas Apple sekalipun tidak kebal dari jerat sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pada 3 September 2026, Apple resmi digugat oleh trinamiX Sensing LLC dan trinamiX GmbH di Pengadilan Distrik Amerika Serikat (Texas) atas dugaan pelanggaran paten teknologi pada sistem keamanan biometrik Face ID yang tertanam di berbagai lini produk iPhone 15 hingga iPhone 17 dan iPad Pro.

TrinamiX mendalilkan bahwa Apple telah menggunakan 7 (tujuh) paten milik mereka tanpa izin. Paten tersebut berfokus pada teknologi 3D sensing, deteksi karakteristik kulit optikal, dan identifikasi material guna mencegah pembobolan biometrik (spoofing) menggunakan topeng atau replika wajah.

Meskipun status Apple saat ini baru sebatas tergugat dan belum divonis bersalah, kasus ini menjadi wake-up call (peringatan keras) bagi perusahaan teknologi. Lantas, bagaimana doktrin hukum menilai sebuah inovasi telah melanggar paten pihak lain?

Apple Diduga Langgar 7 Paten Teknologi Face ID

Gugatan terhadap Apple diajukan pada 3 September 2026 di U.S. District Court for the Western District of Texas. Perkara tersebut tercatat sebagai perkara paten dengan nomor 7:2026cv00348.

Dalam gugatannya, trinamiX menyebut tujuh paten yang diduga dilanggar Apple. Empat di antaranya berada dalam keluarga paten “Optical skin detection for face unlock”, yaitu US Patent No. 12,530,925, 12,288,421, 12,456,334, dan 12,361,760. Empat paten tersebut bersama tiga paten lainnya berkaitan dengan teknologi pendeteksian material dan karakteristik kulit dalam proses autentikasi wajah.

Tiga paten lainnya, yakni US Patent No. 12,298,394, 12,332,352, dan 12,461,238, berada dalam keluarga paten “Detector for identifying at least one material property”. Secara umum, teknologi yang dijelaskan dalam paten tersebut menggunakan sensor dan analisis terhadap pantulan cahaya untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik material.

TrinamiX mendalilkan bahwa sistem Face ID pada sejumlah produk Apple menggunakan kemampuan 3D sensing dan material detection yang dianggap masuk dalam cakupan teknologi yang dilindungi paten mereka. Produk yang disebut dalam gugatan antara lain sejumlah model iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17, iPhone Air, serta beberapa model iPad Pro.

Dalam perkara tersebut, trinamiX meminta pengadilan menyatakan Apple melakukan pelanggaran paten, menghentikan tindakan tertentu terkait produk yang dituduhkan, serta memberikan ganti rugi dan biaya pengacara. Apple sendiri belum memberikan tanggapan atas gugatan tersebut ketika laporan awal mengenai perkara ini diterbitkan.

Kapan Penggunaan Teknologi Bisa Disebut Melanggar Paten?

Kasus Apple menunjukkan bahwa persoalan pelanggaran paten tidak hanya berkaitan dengan apakah suatu produk memiliki teknologi yang mirip dengan invensi milik pihak lain. Pemeriksaan juga perlu berfokus pada ruang lingkup perlindungan paten dan penggunaan unsur-unsur yang dilindungi tanpa hak.

Di Indonesia, ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU Nomor 65 Tahun 2024. Pasal 160 UU Paten pada prinsipnya melarang setiap orang tanpa persetujuan pemegang paten untuk melakukan sejumlah tindakan terhadap produk yang diberi paten.

Untuk paten produk, larangan tersebut mencakup membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan produk untuk dijual atau disewakan. Sementara untuk paten proses, larangan mencakup penggunaan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan produk tersebut.

Artinya, perusahaan tidak cukup hanya memastikan bahwa produknya merupakan hasil pengembangan sendiri. Jika teknologi yang digunakan ternyata masuk dalam ruang lingkup klaim paten milik pihak lain yang masih berlaku, penggunaan tanpa persetujuan dapat menimbulkan persoalan hukum.

Dalam praktiknya, pemeriksaan tidak dilakukan hanya dengan membandingkan nama atau fungsi suatu teknologi. Klaim paten menjadi bagian penting dalam menentukan batas perlindungannya.

Oleh karena itu, dua produk yang memiliki fungsi sama belum tentu otomatis melanggar paten yang sama. Sebaliknya, suatu produk dapat menghadapi risiko pelanggaran apabila elemen yang dilindungi dalam klaim paten digunakan tanpa hak.

Hal tersebut juga terlihat dalam perkara Face ID. Gugatan trinamiX tidak sekadar menyatakan bahwa Face ID merupakan teknologi pengenalan wajah, tetapi mengaitkannya dengan fitur tertentu seperti pendeteksian material, pendeteksian kulit, informasi 3D, serta analisis pantulan cahaya yang menurut penggugat tercakup dalam klaim paten mereka.

Dengan demikian, apakah Apple benar-benar melanggar tujuh paten tersebut nantinya bergantung pada pembuktian di persidangan, termasuk bagaimana pengadilan menafsirkan klaim paten dan membandingkannya dengan teknologi yang digunakan dalam produk Apple.

Apa Risiko Jika Terbukti Melanggar Paten?

Pelanggaran paten dapat menimbulkan konsekuensi hukum karena paten memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk melaksanakan invensi atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya dalam jangka waktu tertentu.

Adapun tindakan atau perbuatan yang dilarang dilakukan tanpa persetujuan pemegang paten diatur dalam Pasal 160 UU 13/2016, yaitu:

dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten; dan/atau
dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Salah satu konsekuensi yang perlu diperhatikan bagi pelanggar paten ini adalah gugatan dari pemegang paten. Pemegang paten dapat mempermasalahkan penggunaan invensinya tanpa izin dan meminta penghentian tindakan yang dianggap melanggar serta pemulihan kerugian sesuai mekanisme hukum yang tersedia.

Selain konsekuensi perdata, dalam pasal 161 UU 13/2016 mengatur bahwa pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan dapat dikenai pidana. Adapun sanksi pidana yang dimaksud dapat berupa pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam kasus Apple, sengketa tersebut berlangsung di Amerika Serikat sehingga mekanisme hukumnya tentu berbeda dengan ketentuan paten di Indonesia. Selain gugatan di pengadilan federal, trinamiX juga mengajukan pengaduan kepada U.S. International Trade Commission (USITC) terkait dugaan pelanggaran dalam impor, penjualan untuk impor, dan penjualan di AS atas perangkat serta komponennya.

Bagi perusahaan yang mengembangkan produk berbasis teknologi, kasus ini menunjukkan pentingnya melakukan patent clearance sebelum teknologi digunakan secara komersial. Pemeriksaan dapat mencakup penelusuran paten yang relevan, pemetaan teknologi terhadap klaim paten, hingga memastikan adanya lisensi apabila teknologi yang digunakan ternyata berada dalam perlindungan paten pihak lain.

Langkah tersebut penting karena inovasi yang terlihat sebagai pengembangan teknologi sendiri belum tentu bebas dari hak eksklusif milik pihak lain. Semakin kompleks teknologi yang digunakan dalam suatu produk, semakin penting pula memastikan bahwa setiap komponen atau metode yang digunakan tidak menimbulkan risiko pelanggaran paten.

Berekspansi di industri teknologi membutuhkan lebih dari sekadar kode program dan hardware canggih; ia membutuhkan kepatuhan HKI yang presisi.

Amankan inovasi perusahaan Anda dari risiko sengketa dengan mengeksekusi Patent Clearance komprehensif bersama Konsultan Kekayaan Intelektual (IP Consultant) Terdaftar dari Smartlegal.id!

Author: Nasywa Azzahra

Editor: Dwiki Julio