Apakah PT Lokal Wajib Membuat LKPM?

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

agenda-analysis-business-plan-990818

Setiap warga negara asing/ badan usaha asing/ pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Indonesia memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). LKPM dilaporkan secara berkala untuk mengetahui perkembangan realisasi penanaman modal serta permasalahan yang dihadapi ketiganya sebagai penanam modal atau pelaku usaha. Lalu, apakah ketentuan ini juga berlaku untuk PT Lokal?

PT Lokal merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan hanya warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang di perbolehkan untuk memegang saham di PT yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan BKPM No. No 7 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, penanaman modal dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Indonesia. PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau pemerintah daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Indonesia. Setiap penanam modal atau dapat disebut juga pelaku usaha berkewajiban untuk menyampaikan LKPM.

Penyampaian LKPM dilakukan secara daring dan berkala melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. Apabila nilai investasi hanya sampai dengan Rp500 juta, pelaku usaha cukup menyampaikan laporan kegiatan berusaha sesuai dengan peraturan Instansi Teknis yang berwenang. Namun, jika kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi memiliki nilai investasi lebih dari Rp500 juta, pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM.

LKPM wajib disampaikan setiap tiga bulan sekali dan paling lambat disampaikan tanggal 10 bulan berikutnya dengan format yang tertera dalam Lampiran Perka BKPM No.7 tahun 2018. LKPM tersebut kemudian di verifikasi dan evaluasi secara daring melalui PTSP Pusat di BKPM oleh BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator Kawasan Ekonomi Khusus. Lembaga yang berwenang dapat meminta penjelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan LKPM, perbaikan harus disampaikan secara daring paling banyak 2 kali, dengan setiap perbaikan maksimal dua hari pada periode pelaporan yang sama, jika pelaku usaha tidak menyampaikan perbaikannya maka dianggap tidak menyampaikan LKPM.

Baca juga:  Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal yang Perlu Anda Ketahui

Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui, disimpan secara daring melalui SPIPISE. BKPM akan melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal secara nasional berdasarkan data hasil pencatatan LKPM. Hasil kompilasi tersebut kemudian disampaikan ke publik paling lambat tanggal 30 bulan dan tahun yang sama dari deadline penyampaian LKPM.

Baca juga : https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/05/laporan-kegiatan-penanaman-modal/

Jadi, PT Lokal juga memiliki kewajiban yang sama untuk menyampaikan LKPM.

Author : Nindya Noviani
Editor : Hasyry Agustin

Jika Anda membutuhkan konsultasi hukum, Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui email : [email protected]

BAGIKAN:

Butuh informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami!

BACA JUGA

PENDIRIAN BADAN USAHA

photo-1543763254-5f7fea3728b8
Pemerintah Hapus Izin Gangguan (HO)
AWAS, Bisnis PERTAMINI Bisa Kena Sanksi Pidana!
AWAS, Bisnis PERTAMINI Bisa Kena Sanksi Pidana!
Ketahui-Lima-Hal-Ini-Sebelum-Mendirikan-Usaha-Fintech
Ketahui Lima Hal Ini Sebelum Mendirikan Usaha Fintech
Apa-yang-Dimaksud-Izin-Usaha-dan-Izin-Komersial-atau-Operasional
Apa yang Dimaksud Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional?
Pengalihan-Hak-Cipta-Melalui-Pewarisan
Pengalihan Hak Cipta Melalui Pewarisan

PENDAFTARAN MERK

3 Kesalahan Pelaku Usaha Terkait Pendaftaran Merek
3 Kesalahan Yang Sering Terjadi Saat Mendaftarkan Merek
Hak Prioritas Bagi Pendaftar Merek
Hak Prioritas Pendaftaran Merek
Jangan Salah Pilih Klasifikasi Pendaftaran Merek Agar Tidak Ditolak DJKI
Jangan Salah Pilih Klasifikasi Pendaftaran Merek Agar Tidak Ditolak DJKI
6 Alasan Pendaftaran Merek Bisa Ditolak
Karena 6 Alasan Ini, Pendaftaran Merek Anda Bisa Ditolak
Jangka Waktu Perlindungan Merek Dan Cara Perpanjangannya
Jangka Waktu Perlindungan Merek dan Cara Perpanjangan Merek

LEGAL STORY

HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
Lupa ngurus ijin BPOM, Nginep 7 bulan di penjara
Lupa Ngurus Ijin BPOM, Nginep 7 Bulan di Penjara
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara

VIDEO ARTIKEL