Yuk Pahami Prosedur Penyampaian Transaksi Material bagi Perusahaan Terbuka ke OJK

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

Yuk Pahami Prosedur Penyampaian Transaksi Material bagi Perusahaan Terbuka ke OJK

Pemerintah saat ini telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 yang mengatur mengenai transaksi material dan perubahan Kegiatan Usaha bagi perusahaan terbuka.

Perusahaan Terbuka dalam menjalankan usahanya tentu tidak terlepas dari melakukan transaksi. Berbagai transaksi bisnis dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan dan  melebarkan bisnis Perusahaan. Salah satu transaksi yang biasa dilakukan oleh perusahaan adalah Transaksi Material.

Baca juga: 6 Manfaat Startup Yang Melakukan IPO

Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan kegiatan Usaha mendefinisikan Transaksi Material sebagai Transaksi yang memiliki nilai sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan.

Namun setelah melakukan Transaksi Material, Perusahaan Terbuka wajib melaporkan Transaksi material kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini diatur didalam Pasal 6 POJK Nomor 17/POJK.04/2020, yang memuat ketentuan sebagai berikut:

  1.  Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Transaksi Material wajib:
    1. Menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;
    2. Mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Material kepada   Masyarakat;
    3. Menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  2. Jangka waktu antara tanggal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan:
    1. Tanggal Transaksi Material; atau
    2. Tanggal pelaksanaan RUPS dalam hal transaksi Material wajib memperoleh persetujuan RUPS, wajib paling lama 6 (enam) bulan.
  3. Pengumuman keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya dilakukan:
    1. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi Material; atau
    2. Bersamaan dengan pengumuman RUPS, dalam hal Transaksi Material yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka diwajibkan memperoleh persetujuan RUPS.
  4. Apabila terdapat perubahan atau penambahan informasi, maka wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS.
  5. Dokumen pendukung yang akan diinformasikan ke OJK merupakan:
    1. Laporan Penilai; dan
    2. Dokumen pendukung lainnya.

Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Transaksi Material, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. Transaksi Material dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perusahaan;
  2. Transaksi Material dengan nilai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total aset Perusahaan;
  3. Laporan Penilai menyatakan bahwa Transaksi Material yang akan dilakukan tidak wajar;
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Material pada laporan tahunan.

Baca juga: Jangan Salah Mengambil Keputusan, Pahami Fungsi dan Kewenangan Organ PT

Baca juga:  Wajibkah Ada Direktur WNI dalam PT PMA?

Punya pertanyaan seputar hukum perusahaan, legalitas usaha atau masalah hukum lain dalam bisnis anda? Segera hubungi Smartlegal.id melalui tombol dibawah ini.

Author : Muhammad Fadhali Yusuf

Butuh informasi lebih lanjut diluar dari artikel ini, silahkan hubungi kami!

PENDIRIAN BADAN USAHA

SLID_Infografis_Promo_Kasih_Sayang
Peduli Sahabat? Referensikan Promo Pendirian Badan Usaha
Baca-Ini-Dulu-Sebelum-Mengubah-Anggaran-Dasar-PT
Baca Ini Dulu Sebelum Mengubah Anggaran Dasar PT
Cara Mengurus Izin Lokasi Sebelum Membangun Usaha
Cara Mengurus Izin Lokasi Pada OSS Sebelum Membangun Usaha
Cara Berinvestasi dan Memulai Bisnis di Indonesia
Panduan Investasi Asing di Indonesia.
Hati-Hati! Lalai Membuat Peraturan Perusahaan Ada Sanksinya
Hati-Hati! Lalai Membuat Peraturan Perusahaan Ada Sanksinya

PENDAFTARAN MERK

Merek-Didaftarkan-lebih-dari-1-orang
Bisakah Merek Didaftarkan Oleh Lebih Dari Satu Orang?
Merek-Dapat-Ditolak-atau-Tidak-Didaftarkan,-Ini-Alasannya
Merek Dapat Ditolak atau Tidak Didaftarkan, Ini Alasannya
Jangan Salah Pilih Klasifikasi Pendaftaran Merek Agar Tidak Ditolak DJKI
Jangan Salah Pilih Klasifikasi Pendaftaran Merek Agar Tidak Ditolak DJKI
advertising-brand-branding-1449081
Apakah WNA Bisa Mendaftarkan Merek di Indonesia?
administration-banking-blur-618158
Bolehkan Yayasan Mendaftarkan Merek?

LEGAL STORY

Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Lupa ngurus ijin BPOM, Nginep 7 bulan di penjara
Lupa Ngurus Ijin BPOM, Nginep 7 Bulan di Penjara
Legal Story Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Legal Story: Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Legal Story: Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story: Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku

VIDEO ARTIKEL