Pembubaran Perusahaan Karena Keputusan RUPS? Perhatikan Ketentuan RUPS nya!

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

Pembubaran Perusahaan keputusan RUPS

“Pembubaran Perusahaan karena keputusan RUPS tentu harus melalui persetujuan RUPS. Jika kuorum tidak terpenuhi dalam RUPS pertama, maka bisa diselenggarakan RUPS kedua”

Salah satu penyebab terjadinya pembubaran suatu perusahaan adalah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Dalam keputusan RUPS, yang dapat mengusulkan pembubaran perusahaan adalah Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham baik satu atau lebih yang mewakili minimal 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara (Pasal 144 Ayat (1) UUPT). Selain dari pihak yang sesuai dengan ketentuan tersebut tidak dapat mengajukan pembubaran dalam RUPS.

Baca juga: Mau Membubarkan PT? Ini Prosedurnya

Kemudian berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPT, RUPS yang diselenggarakan untuk membahas pembubaran perusahaan harus dihadiri oleh minimal ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Selain memperhatikan ketentuan kehadiran, ada juga ketentuan agar keputusan RUPS mengenai pembubaran menjadi sah. Keputusan harus disetujui oleh minimal ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Kecuali ditentukan lain jumlah suara yang lebih besar dalam Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan harus disetujui oleh minimal kehadiran sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Akan tetapi, ada RUPS kedua yang bisa dilakukan jika kuorum pada RUPS pertama tidak tercapai. Pasal 89 Ayat (3) UUPT menjelaskan RUPS kedua harus dihadiri oleh minimal 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS. Agar keputusan pembubaran menjadi sah juga harus disetujui oleh minimal ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Tapi jika Anggaran Dasar Perusahaan menentukan lain kuorum yang lebih besar, maka sahnya keputusan pembubaran harus sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Baca juga: Kapan Waktu yang Tepat Untuk Melaksanakan RUPS?

Baca juga:  4 Poin Penting Tentang Penetapan Gaji Direksi dan Dewan Komisaris

Namun, sangat disarankan untuk melakukan RUPS mengenai likuidasi dengan dihadiri 100% pemegang saham. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari konflik atau sengketa antara pemegang saham, khususnya bagi pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan aksi likuidasi perusahaan. Selain melalui RUPS, likuidasi juga dapat dilakukan melalui keputusan sirkuler pemegang saham secara tertulis dengan syarat persetujuan 100% pemegang saham (Pasal 91 UUPT).

Minat konsultasi mengenai hukum perusahaan, legalitas bisnis dan pendirian badan hukum? Segera hubungi smartlegal.id melalui tombol di bawah ini.

Author: Bagus Zuntoro Putro

Butuh informasi lebih lanjut diluar dari artikel ini, silahkan hubungi kami!

BACA JUGA

PENDIRIAN BADAN USAHA

SLID_Infografis_Promo_Kasih_Sayang
Peduli Sahabat? Referensikan Promo Pendirian Badan Usaha
PPMSE Luar Negeri Kini Wajib Memiliki KP3A
PPMSE Luar Negeri Kini Wajib Memiliki KP3A
Ingin Mengubah Nama Yayasan? Jangan Lupa Perubahan Anggaran Dasar nya ya
Ingin Mengubah Nama Yayasan? Jangan Lupa Perubahan Anggaran Dasar nya ya
jenis doktrin hukum
Kenali 3 Jenis Doktrin Hukum Dalam Perseroan Terbatas
Menentukan Bentuk Badan Usaha yang Tepat Untuk Startup
Menentukan Bentuk Badan Usaha yang Tepat Untuk Startup

PENDAFTARAN MERK

Kriteria Merek Terkenal
Ini Lho Kriteria yang Bisa Dianggap Merek Terkenal
Hal Yang Harus Diperhatikan Agar Merek Tidak Ditolak
7 Hal Yang Harus Diperhatikan Agar Merek Tidak Ditolak Karena Dinilai Sama Dengan Merek Terdaftar
Hati-Hati! Menjual Hand Sanitizer Tanpa Izin Edar Bisa Dipidana
Hati-Hati! Menjual Hand Sanitizer Tanpa Izin Edar Bisa Dipidana
Menggunakan Merek Yang Sama dengan Milik Orang Lain Ini Akibatnya
Menggunakan Merek Yang Sama dengan Milik Orang Lain? Ini Akibatnya!
Apa Aja Sih Yang Harus Dicantumkan Dalam Label Kemasan Pangan Olahan
Apa Aja Sih Yang Harus Dicantumkan Dalam Label Kemasan Pangan Olahan

LEGAL STORY

Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story: Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Legal Story: Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
oyo
Ramai OYO bikin rugi: Salah Satunya Soal Perjanjian Kerjasama Dengan Mitra

VIDEO ARTIKEL