Hati-Hati! 4 Konsekuensi Ini Masih Ada Jika PT Didiamkan  

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

Hati-Hati 4 Konsekuensi Ini Masih Ada Jika PT Didiamkan

“Terdapat Konsekuensi Jika PT Didiamkan, perusahaan yang sudah tidak beroperasi bukan berarti kewajibannya hilang begitu saja.”

Jika Anda memiliki perusahaan yang sudah tidak beroperasi, sebaiknya perusahaan Anda segera dinonaktifkan atau bahkan dilikuidasi. Hal itu dikarenakan perusahaan tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya, walaupun perusahaan sudah tidak lagi beroperasi. 

Namun sayangnya, masih banyak perusahaan yang tidak mengambil tindakan terhadap perusahaan yang tidak beroperasi. Padahal hal itu dapat merugikan pemilik perusahan sendiri. Karena Jika pemilik perusahaan yang tidak beroperasi tersebut tidak dinonaktifkan atau dilikuidasi, maka akan ada konsekuensinya sebagai berikut:

Baca juga: Ingin Mendaftarkan Pembubaran CV? Berikut Prosedurnya

  • Kewajiban Melaporkan Pajak

Perusahaan yang tidak mendapat omset tidak akan dikenakan pajak. Namun, perusahaan tetap harus melaporkan pajak dengan keterangan nihil. Begitu juga ketika perusahaan didiamkan, maka pengusaha harus lapor pajak nihil sampai perusahaan dilikuidasi dan telah ditetapkan berakhirnya status badan hukum perusahaan. Jika perusahaan tidak melaporkan pajaknya, tentunya perusahaan harus membayar denda keterlambatan lapor pajak.

  • Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Menurut Pasal 15 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM), Perusahaan wajib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Perusahaan melaporkan LKPM kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). LKPM wajib bagi PT dengan nilai investasi diatas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 10 Peraturan BKPM No. 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Perka BKPM 7/2018)). Sehingga selama PT belum melakukan pembubaran dan likuidasi selama itu juga PT wajib melaporkan LKPM. Jika tidak, maka bisa dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau secara daring, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau perizinan penanaman modal dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 32 Ayat (1) Perka BKPM 7/2018).

  • Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
Baca juga:  Jangan Sampai Salah Memilih KBLI Usaha Anda! Perhatikan 3 Hal Ini

WLKP harus dilaporkan setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan (Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (UU WLKP)). Selain itu, pelaporan WLKP juga harus dilakukan setiap tahun (Pasal 7 Ayat (1) UU WLKP). Hal ini membuat pengusaha punya kewajiban pelaporan WLKP selama perusahaan belum melakukan pembubaran dan likuidasi. Karena jika tidak dipenuhi, menurut Pasal 10 Ayat (1) UU WLKP pengusaha berpotensi dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda maksimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Baca juga: Mau Membubarkan PT? Ini Prosedurnya

  • Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Masih Berjalan

Sebagai organ tertinggi PT RUPS tahunan wajib dilakukan. Jangka waktu pengadaan RUPS tahunan adalah maksimal 6 bulan setelah tahun buku terakhir (Pasal 78 Ayat (2) UUPT). Karena RUPS tahunan wajib dilakukan, maka membuat laporan perusahaan juga wajib. Semua dokumen perusahaan di akhir buku harus dibahas dalam RUPS tahunan seperti laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, laporan pengawasan dewan komisaris, dan lainnya (Pasal 66 Ayat (2) UUPT). Selama perusahaan belum melakukan pembubaran dan likuidasi, maka kewajiban sebagai badan hukum perusahaan tersebut masih tetap ada.

Selama perusahaan masih berdiri, maka hak dan kewajibannya tetap hidup. Terdapat Konsekuensi Jika PT Didiamkan. Jangan sampai bisnis anda tersandera masalah hukum. Segera hubungi Smartlegal.id melalui tombol d ibawah ini.

Author: Bagus Zuntoro Putro

Butuh informasi lebih lanjut diluar dari artikel ini, silahkan hubungi kami!

PENDIRIAN BADAN USAHA

Bolehkah Startup Digital Menggunakan Virtual Office Sebagai Domisili Usaha
Bolehkah Startup Digital Menggunakan Virtual Office Sebagai Domisili Usaha?
Pengalihan-Hak-Cipta-Melalui-Pewarisan
Pengalihan Hak Cipta Melalui Pewarisan
Benarkah-Virtual-Office-Tak-Seefektif-Kantor-Konvensional
Benarkah Virtual Office Tak Seefektif Kantor Konvensional?
Tak Selamanya Tanggung Jawab Direksi Terbatas
Tak Selamanya Tanggung Jawab Direksi Terbatas
kelly-sikkema-DUiRgwrHKXI-unsplash
Cara Menjadi Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi

PENDAFTARAN MERK

Hati-Hati! Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik Dapat Ditolak
Hati-Hati! Pendaftaran Merek Dengan Itikad Tidak Baik Dapat Ditolak
Hati-Hati! Bisnis Restoran Bisa Dipidana Karena Hak Cipta Musik
Hati-Hati! Bisnis Restoran Bisa Dipidana Karena Hak Cipta Musik
Sengketa Merek Superman
Sengketa Merek: Superman DC Akhirnya Menang Melawan Superman Wafer
Menggunakan Merek Yang Sama dengan Milik Orang Lain Ini Akibatnya
Menggunakan Merek Yang Sama dengan Milik Orang Lain? Ini Akibatnya!
Mengenal-Indikasi-Geografis
Mengenal Indikasi Geografis Melalui Produksi Kopi

LEGAL STORY

Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story: Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Lupa ngurus ijin BPOM, Nginep 7 bulan di penjara
Lupa Ngurus Ijin BPOM, Nginep 7 Bulan di Penjara
Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Legal Story: Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana

VIDEO ARTIKEL