Ingin Mengubah Peraturan Perusahaan Sebelum Masa Berlakunya Berakhir? Ingat, Ada Ketentuannya Loh!

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

Perubahan Peraturan Perusahaan

Perubahan Peraturan Perusahaan sebelum masa berlakunya berakhir, hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja/buruh.

Berdasarkan pengertiannya yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan (UUK), Peraturan Perusahaan (PP) adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. PP disusun dan menjadi tanggung jawab Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang. PP tidak asal disusun begitu saja, Pengusaha perlu memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

Selain itu, PP sekurang-kurangnya memuat:

  1. hak dan kewajiban pengusaha;
  2. hak dan kewajiban pekerja/buruh;
  3. syarat kerja;
  4. tata tertib perusahaan; dan
  5. jangka waktu berlakunya PP.

Baca juga: 3 Risiko Hukum Jika Salah Membuat PP

Juga, ketentuan dalam PP tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PP baru berlaku apabila sudah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, yang diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak naskah PP diterima. Apabila waktu 30 hari kerja sudah terlampau dan PP belum disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, maka PP dianggap telah mendapatkan pengesahan.

Begitu juga, dalam hal PP belum memenuhi persyaratan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha mengenai perbaikan PP. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh pengusaha, pengusaha wajib menyampaikan kembali PP yang telah diperbaiki kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Setelah disahkan, PP dapat berlaku. Masa berlaku PP paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya.

Apabila sewaktu-waktu ingin melakukan perubahan pada Peraturan Perusahaan sebelum masa berlakunya berakhirnya, hal ini dapat dilakukan. Tapi, perlu diketahui, perubahan PP sebelum masa berlakunya berakhir, hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja/buruh. PP hasil perubahan harus mendapat pengesahan kembali dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, jika tidak maka perubahan dianggap tidak ada. Hal ini diperkuat dengan Permenaker 28/2014.

Berdasarkan Pasal 8 Permenaker 28/2014, permohonan pengesahan dilengkapi dengan:

  1. naskah PP yang telah ditandatangani oleh pengusaha; dan
  2. bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh apabila di perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh.

Baca juga: Adakah Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Membuat PP Dan Perjanjian Kerja Bersama?

Baca juga:  Bagaimana Status Perbuatan Hukum Atas Nama PT Yang Belum Resmi Berdiri?

Apabila pengusaha melanggar ketentuan yang telah diatur dalam UUK dan Permenaker 28/2014, dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena termasuk dalam tindak pidana pelanggaran.

Apakah Anda sedang mengalami hal ini, namun masih bingung? atau ada permasalahan lain? Segera konsultasikan permasalahan Anda di Smartlegal.id dengan menekan tombol di bawah ini.

Author: Angela Esterline Panjaitan

 

Butuh informasi lebih lanjut diluar dari artikel ini, silahkan hubungi kami!

PENDIRIAN BADAN USAHA

Permendag 502020
Kini Semua Toko Online Wajib Terdaftar dan Mengantongi Izin Khusus Dengan Adanya Permendag 50/2020
Apa-Itu-Skema-Public-Private-Partnership
Apa Itu Skema Public Private Partnership?
PP dengan PKB
Pengusaha Wajib Tahu! 5 Hal ini Membedakan PP (Peraturan Perusahaan) dengan PKB (Perjanjian Kerja Bersama)
Awas! Direksi yang Berakhir Masa Jabatannya Harus Tanggung Jawab Secara Pribadi Kalau Perusahaan Rugi
Awas! Direksi yang Masa Jabatannya Berakhir Harus Tanggung Jawab Secara Pribadi Kalau Perusahaan Rugi
Keberatan Dengan Rencana Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah Ini Prosedurnya
Keberatan Dengan Rencana Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah? Ini Prosedurnya

PENDAFTARAN MERK

Belajar Dari Kasus Merek Caberg Ingat Merek Terkenal Pun Tetap Harus Didaftarkan
Belajar Dari Kasus Merek Caberg: Ingat Merek Terkenal Pun Tetap Harus Didaftarkan
Hati-Hati! Menjual Hand Sanitizer Tanpa Izin Edar Bisa Dipidana
Hati-Hati! Menjual Hand Sanitizer Tanpa Izin Edar Bisa Dipidana
Hati-Hati! Bisnis Restoran Bisa Dipidana Karena Hak Cipta Musik
Hati-Hati! Bisnis Restoran Bisa Dipidana Karena Hak Cipta Musik
Bagaimana-Prosedur-Pendaftaran-Merek-Di-Indonesia
Bagaimana Prosedur Pendaftaran Merek Di Indonesia?
david-lezcano-734547-unsplash
Jangan Tertukar! Ini Perbedaan Merek dan Paten

LEGAL STORY

Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story: Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Legal Story: Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Lupa ngurus ijin BPOM, Nginep 7 bulan di penjara
Lupa Ngurus Ijin BPOM, Nginep 7 Bulan di Penjara

VIDEO ARTIKEL