Naik Skala Bisnis? Wajib Lakukan Perubahan Data OSS Perusahaan

Daftar Isi

“Bisnis Anda naik kelas dari Menengah ke Besar? Jangan sampai operasional dihentikan. Pahami kewajiban perubahan data OSS perusahaan menurut PP 28/2025.”

Membawa bisnis berkembang dari skala Menengah menjadi Usaha Besar adalah pencapaian luar biasa. Peningkatan ini biasanya ditandai dengan meroketnya nilai investasi, lonjakan kapasitas produksi, ekspansi cabang, hingga penambahan jumlah tenaga kerja secara masif.

Namun, di balik euforia pertumbuhan omzet, jajaran Direksi sering kali melupakan satu aspek krusial: Kepatuhan Legalitas (Legal Compliance).

Banyak pelaku usaha mengira bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dicetak saat perusahaan masih berstatus rintisan akan berlaku abadi tanpa perlu diurus ulang. Ini adalah asumsi yang sangat berbahaya. Dalam rezim hukum investasi Indonesia, peningkatan skala bisnis dan nilai modal dapat memicu perubahan tingkat risiko usaha.

Lantas, apakah status Usaha Besar mengharuskan Anda mengubah perizinan dasar? Jawabannya: Ya, Anda diwajibkan melakukan perubahan data OSS perusahaan. Berikut adalah panduan mitigasi risikonya.

Apakah Naik Status Usaha Otomatis Mengubah Izin Usaha?

Pada dasarnya perubahan skala usaha tidak secara otomatis mengubah izin usaha yang dimiliki. Misalnya, ketika usaha berkembang dari skala kecil menjadi menengah atau dari menengah menjadi besar, NIB yang telah dimiliki tidak serta-merta berubah.

Namun, perubahan skala usaha dapat memengaruhi beberapa aspek penting dalam perizinan berusaha, antara lain tingkat risiko usaha, persyaratan perizinan, kewajiban pemenuhan standar, serta kewajiban memperoleh izin tambahan.

Hal ini karena sistem OSS menggunakan berbagai data, seperti skala usaha, nilai investasi, serta bidang usaha (KBLI), sebagai dasar dalam menentukan jenis perizinan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha.

Aturan main ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025). Berdasarkan Pasal 128 hingga Pasal 132, tingkat risiko diklasifikasikan sebagai berikut:

Risiko Rendah: Cukup menggunakan NIB sebagai legalitas operasional.
Risiko Menengah (Rendah/Tinggi): Wajib memiliki NIB dan Sertifikat Standar (beberapa wajib diverifikasi kementerian terkait).
Risiko Tinggi: Wajib memiliki NIB dan Izin Khusus sebelum kegiatan komersial dan operasional bisa berjalan.

Bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi, Pasal 132 PP 28/2025 mengatakan bahwa perizinan berusaha yang dibutuhkan mencakup NIB dan Izin yang diterbitkan oleh instansi berwenang melalui sistem OSS sebelum kegiatan usaha dijalankan.

Artinya, apabila perkembangan usaha menyebabkan adanya perubahan tingkat risiko maupun persyaratan perizinan, pelaku usaha perlu melakukan penyesuaian agar izin usaha tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4 Elemen Wajib dalam Perubahan Data OSS Perusahaan

Ketika valuasi dan operasional bisnis naik ke tingkat Usaha Besar, Corporate Secretary atau tim legal Anda harus segera melakukan perubahan data OSS perusahaan pada 4 elemen vital berikut:

Data Investasi dan Permodalan: Perubahan skala usaha umumnya diikuti dengan peningkatan nilai investasi atau modal usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memperbarui data nilai investasi pada OSS.

Data Kegiatan Usaha (KBLI): Apabila perusahaan menambah lini bisnis, produk, maupun jasa baru, pelaku usaha perlu memastikan bahwa kode KBLI yang digunakan telah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Selain itu, OSS juga akan mengevaluasi kembali tingkat risiko berdasarkan KBLI dan data usaha yang diperbarui.

Data Ketenagakerjaan: Jumlah tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja asing yang digunakan perusahaan juga perlu diperbarui apabila mengalami perubahan seiring ekspansi usaha.
Data Teknis dan Lokasi Usaha: Pelaku usaha juga perlu memperbarui data mengenai kapasitas produksi, alamat dan lokasi usaha, titik koordinat lokasi, serta data cabang atau fasilitas usaha apabila terdapat penambahan.

Pembaruan data tersebut penting agar informasi yang tercatat dalam OSS sesuai dengan kondisi operasional perusahaan. Dengan begitu, perizinan yang dimiliki tetap selaras dengan perkembangan usaha dan mendukung kegiatan bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengapa Penyesuaian Izin Usaha Penting?

Menyesuaikan data dan perizinan usaha bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Pembaruan tersebut juga memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Selain itu, data OSS yang selalu diperbarui dapat memudahkan perusahaan ketika mengurus perizinan lanjutan, mengikuti tender, memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan, hingga melakukan kegiatan ekspor dan impor.

Sebaliknya, apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban perizinan yang sesuai dengan kondisi usahanya, perusahaan berpotensi dikenai sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 355 PP 28/2025, pelaku usaha yang melanggar ketentuan perizinan berusaha dapat dikenai sanksi administratif berupa:

Peringatan
Penghentian sementara kegiatan usaha
Pengenaan denda administratif
Pengenaan daya paksa polisional
Pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan
Pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.

Oleh karena itu, setiap kali perusahaan mengalami perkembangan usaha yang signifikan, pelaku usaha sebaiknya tidak hanya berfokus pada aspek bisnis, tetapi juga memastikan bahwa data OSS dan perizinan usahanya telah diperbarui.

Dengan demikian, kegiatan usaha dapat terus berjalan secara legal, sesuai dengan tingkat risiko usaha, serta terhindar dari kendala administratif maupun sanksi di kemudian hari.

Hindari sanksi pencabutan NIB akibat salah input data. Percayakan perubahan data OSS perusahaan Anda hanya kepada Konsultan Bersertifikat dari Smartlegal.id.

Author: Nasywa Azzahra

Editor: Dwiki Julio