Belum Daftar PSE? Belajar dari Lion Air hingga Shopify
Smartlegal.id -

Transformasi digital telah menjadi bagian penting dari pertumbuhan bisnis. Perusahaan tidak lagi hanya mengandalkan kantor fisik atau toko konvensional, tetapi juga menggunakan website, aplikasi, dan platform digital untuk menjangkau pelanggan serta menjalankan transaksi.
Namun, pengembangan layanan digital tidak cukup hanya memperhatikan teknologi, keamanan data, dan strategi pemasaran. Perusahaan juga perlu memastikan apakah sistem elektronik yang digunakan telah memenuhi kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.
Hal ini menjadi perhatian setelah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada September 2026 memberikan pemberitahuan kepada 25 PSE Lingkup Privat yang dinilai belum memenuhi kewajiban pendaftaran.
Dalam daftar tersebut terdapat PT Lion Mentari Airlines, penyelenggara website dan aplikasi Lion Air, serta Shopify Inc., perusahaan asing yang mengoperasikan layanan Shopify.
Komdigi memberikan tenggat hingga 22 September 2026 dan mengingatkan adanya kemungkinan sanksi administratif berupa pemutusan akses layanan atau access blocking apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.
Kasus ini menunjukkan bahwa pendaftaran PSE tidak hanya menjadi perhatian perusahaan teknologi, tetapi juga perusahaan dari berbagai sektor yang menggunakan sistem digital untuk menjalankan bisnis.
Lantas, siapa sebenarnya yang wajib melakukan pendaftaran PSE dan apa risiko bagi perusahaan yang mengabaikannya?
Baca juga: Awas Blokir Komdigi! Belajar Kewajiban Legal dari Wikipedia PSE
Lion Air hingga Shopify Sempat Mendapat Pemberitahuan Komdigi
Pada 16 September 2026, Komdigi menyampaikan surat pemberitahuan kepada 25 PSE Lingkup Privat yang terdiri atas 23 PSE domestik dan dua PSE asing.
Penyelenggara yang menerima pemberitahuan berasal dari beragam sektor, mulai dari transportasi, perkeretaapian, pelayaran, perdagangan elektronik, properti, hingga penyedia jasa lainnya.
Beberapa layanan yang masuk dalam daftar tersebut antara lain:
- Lion Air;
- Whoosh;
- Super Air Jet;
- Pelita Air;
- Sriwijaya Air;
- TransJakarta;
- Cititrans;
- Daytrans; dan
- Shopify.
Untuk Lion Air, pemberitahuan ditujukan kepada PT Lion Mentari Airlines sebagai penyelenggara website lionair.co.id dan aplikasi Lion Air.
Sementara itu, Shopify Inc. tercantum sebagai PSE asing untuk website shopify.com dan aplikasi Shopify.
Namun, menerima pemberitahuan bukan berarti layanan tersebut sudah diblokir.
Dalam pengumuman lanjutan pada 27 September 2026, Komdigi menyampaikan bahwa 16 dari 25 PSE telah memenuhi kewajiban pendaftaran, termasuk PT Lion Mentari Airlines.
Sementara itu, Shopify Inc. dan PT Pelita Air Service disebut telah berkomunikasi dengan Komdigi untuk menyampaikan komitmen pendaftaran.
Adapun tujuh PSE lainnya menerima surat peringatan, dengan tenggat lanjutan hingga 1 Oktober 2026 sebelum kemungkinan tindakan administratif sesuai ketentuan.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa setiap PSE memiliki proses penanganan berbeda. Pemberitahuan, peringatan, komitmen pendaftaran, dan pemutusan akses merupakan kondisi yang tidak boleh disamakan.
Bukan Hanya Perusahaan Teknologi, Siapa yang Wajib Melakukan Pendaftaran PSE?
Kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo 5/2020), sebagaimana diubah melalui Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021.
Pasal 2 Permenkominfo 5/2020 mewajibkan setiap PSE Lingkup Privat melakukan pendaftaran.
Cakupannya antara lain penyelenggara sistem elektronik yang diatur atau diawasi oleh kementerian/lembaga, serta penyelenggara portal, situs, atau aplikasi melalui internet yang digunakan untuk kegiatan tertentu, seperti:
- menyediakan atau mengoperasikan penawaran dan perdagangan barang dan/atau jasa;
- menyediakan layanan transaksi keuangan;
- mendistribusikan muatan digital berbayar;
- menyediakan layanan komunikasi digital;
- menyediakan layanan mesin pencari atau informasi elektronik; dan
- memproses data pribadi untuk kegiatan operasional pelayanan masyarakat yang terkait transaksi elektronik.
Artinya, kewajiban PSE tidak hanya bergantung pada apakah perusahaan bergerak di sektor teknologi.
Misalnya, perusahaan transportasi dapat menggunakan aplikasi untuk pemesanan tiket. Perusahaan retail dapat memiliki website yang melayani pembelian secara langsung. Perusahaan pendidikan juga dapat mengembangkan platform pembelajaran digital.
Dalam kondisi tersebut, fungsi sistem elektronik yang digunakan perlu diperiksa berdasarkan kriteria peraturan.
Namun, tidak tepat pula menyimpulkan bahwa setiap perusahaan yang memiliki website otomatis wajib mendaftarkan PSE.
Website profil perusahaan, misalnya, tetap perlu dinilai berdasarkan fungsi dan aktivitas aktualnya. Pemeriksaan tersebut penting untuk menentukan apakah sistem elektronik yang dioperasikan memenuhi kriteria wajib daftar.
Baca juga: Tren Tinggalkan Marketplace: Bikin Toko Sendiri Wajib Daftar PSE Website!
Apakah Perusahaan Asing Juga Wajib Daftar PSE di Indonesia?
Ya, apabila memenuhi kriteria yang ditentukan peraturan.
Pasal 4 Permenkominfo 5/2020 mengatur bahwa kewajiban pendaftaran juga berlaku terhadap PSE Lingkup Privat yang didirikan berdasarkan hukum negara lain atau berdomisili di luar negeri, tetapi:
- memberikan layanan di wilayah Indonesia;
- melakukan usaha di Indonesia; dan/atau
- sistem elektroniknya digunakan atau ditawarkan di Indonesia.
Hal ini menjadikan kasus Shopify relevan bagi perusahaan asing yang ingin memperluas layanan digitalnya ke pasar Indonesia.
Perusahaan tidak dapat langsung menganggap bahwa pendirian badan usaha di luar negeri membuat seluruh kewajiban terkait penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia menjadi tidak berlaku.
Untuk PSE asing, informasi pendaftaran antara lain mencakup identitas penyelenggara, pimpinan atau penanggung jawab, dokumen pendirian atau domisili, jumlah pengguna dari Indonesia, serta nilai transaksi yang berasal dari Indonesia.
Karena itu, ekspansi digital lintas negara juga perlu didukung pemeriksaan kewajiban regulasi di negara tujuan.
Bagi perusahaan asing yang menargetkan konsumen Indonesia, pendaftaran PSE dapat menjadi salah satu aspek kepatuhan yang perlu diperiksa sebelum layanan diluncurkan atau diperluas.
Sudah Memiliki NIB, Apakah Masih Perlu Pendaftaran PSE?
Ini merupakan pertanyaan penting bagi perusahaan yang sedang mengembangkan website atau aplikasi sendiri.
Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak otomatis berarti perusahaan telah memenuhi kewajiban pendaftaran PSE.
NIB dan tanda daftar PSE memiliki fungsi berbeda.
NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam sistem perizinan berusaha. Sementara pendaftaran PSE berkaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik yang memenuhi kriteria peraturan.
Pasal 3 Permenkominfo 5/2020 mengatur bahwa permohonan pendaftaran PSE Lingkup Privat diajukan melalui sistem OSS, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Dalam prosesnya, informasi yang disampaikan antara lain berkaitan dengan:
- nama dan sektor sistem elektronik;
- alamat website atau sistem elektronik;
- deskripsi model bisnis dan proses bisnis;
- fungsi sistem elektronik;
- data pribadi yang diproses; dan
- lokasi pengelolaan, pemrosesan, atau penyimpanan sistem dan data elektronik.
Dengan demikian, perusahaan yang sudah memiliki NIB tetap perlu menilai apakah website atau aplikasinya termasuk dalam kategori wajib daftar PSE.
Baca juga: Cloudflare Sempat Down Kini Terancam Diblokir Komdigi karena Belum Daftar PSE
Belum Melakukan Pendaftaran PSE, Apa Risiko bagi Bisnis?
Kewajiban pendaftaran PSE memiliki konsekuensi hukum yang dapat berdampak terhadap keberlangsungan layanan digital perusahaan.
Pasal 7 ayat (2) Permenkominfo 5/2020 mengatur bahwa PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana diwajibkan dapat dikenai sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap sistem elektronik (access blocking).
Perlu dibedakan bahwa peraturan juga mengatur tahapan sanksi tersendiri bagi PSE yang sudah memiliki tanda daftar tetapi tidak memperbarui informasi pendaftaran atau memberikan informasi yang tidak benar.
Bagi perusahaan yang belum mendaftar, risiko pemutusan akses menjadi perhatian utama.
1. Layanan Digital Berpotensi Tidak Dapat Diakses
Apabila sistem elektronik perusahaan dikenai pemutusan akses, pengguna dapat mengalami gangguan dalam mengakses layanan tersebut.
Dampaknya dapat menjadi signifikan apabila website atau aplikasi merupakan kanal utama perusahaan untuk melayani pelanggan.
Misalnya, perusahaan yang mengandalkan aplikasi untuk pemesanan, pembelian, atau pengelolaan transaksi dapat menghadapi gangguan operasional apabila akses terhadap sistem tersebut diputus.
2. Aktivitas Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Bisa Terganggu
Bagi perusahaan yang sudah mengembangkan kanal digital, website dan aplikasi bukan lagi sekadar sarana promosi.
Keduanya dapat menjadi bagian penting dari proses bisnis.
Pemutusan akses berpotensi mengganggu:
- penerimaan pesanan;
- transaksi pelanggan;
- pemesanan layanan;
- komunikasi dengan pengguna;
- akses terhadap fitur layanan; serta
- aktivitas operasional yang bergantung pada sistem elektronik tersebut.
Risiko ini menunjukkan bahwa kepatuhan PSE berkaitan langsung dengan business continuity, terutama bagi perusahaan yang pendapatan atau pelayanannya bergantung pada kanal digital.
3. Rencana Ekspansi Digital Dapat Terdampak
Risiko semakin besar ketika perusahaan sedang membangun platform baru, memasuki pasar Indonesia, atau meningkatkan jumlah pengguna.
Investasi untuk pengembangan teknologi, pemasaran, dan akuisisi pelanggan dapat menghadapi gangguan apabila kewajiban regulasi baru diperiksa setelah layanan beroperasi.
Karena itu, pendaftaran PSE sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai pekerjaan administratif setelah website selesai dibuat.
Pemeriksaan kewajiban PSE perlu menjadi bagian dari legal readiness sebelum perusahaan meluncurkan atau memperluas layanan digital.
Apakah Akses Bisa Dipulihkan Setelah PSE Mendaftar?
Permenkominfo 5/2020 juga mengatur mekanisme normalisasi.
Berdasarkan Pasal 7 ayat (4), apabila PSE yang telah dikenai pemutusan akses kemudian memenuhi ketentuan pendaftaran, Menteri melakukan normalisasi terhadap sistem elektronik tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
Artinya, pemutusan akses terkait kewajiban pendaftaran bukan berarti tidak terdapat mekanisme pemulihan.
Namun, bagi perusahaan, langkah yang lebih tepat adalah memastikan kewajiban telah dipenuhi sebelum muncul gangguan layanan.
Pemulihan akses tidak serta-merta menghilangkan seluruh konsekuensi bisnis yang mungkin timbul selama layanan tidak dapat diakses.
Karena itu, mencegah gangguan melalui kepatuhan sejak awal lebih strategis daripada baru menangani kewajiban setelah sistem mengalami pemutusan akses.
Checklist Kepatuhan PSE Sebelum Website atau Aplikasi Diluncurkan
Bagi perusahaan yang sedang mengembangkan layanan digital, terdapat beberapa langkah yang perlu diperiksa sebelum peluncuran.
1. Identifikasi fungsi sistem elektronik
Pastikan apakah website atau aplikasi digunakan untuk perdagangan, transaksi, komunikasi, penyediaan informasi, pemrosesan data pribadi terkait transaksi, atau fungsi lain yang diatur dalam ketentuan PSE.
2. Tentukan pihak yang menjadi penyelenggara
Periksa entitas yang secara hukum menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas sistem elektronik tersebut, termasuk apabila terdapat perusahaan afiliasi atau pihak ketiga yang terlibat.
3. Periksa kewajiban pendaftaran
Bandingkan fungsi dan model bisnis sistem elektronik dengan kriteria dalam Permenkominfo 5/2020 dan perubahannya.
4. Pastikan legalitas dan data perusahaan sesuai
Periksa kesesuaian identitas penyelenggara, legalitas usaha, alamat sistem elektronik, dan informasi lain yang akan digunakan dalam pendaftaran.
5. Siapkan informasi sistem elektronik
Dokumentasikan fungsi sistem, model bisnis, data yang diproses, serta informasi penyelenggaraan yang diwajibkan.
6. Periksa kewajiban terkait keamanan informasi dan perlindungan data pribadi
Pendaftaran PSE bukan pengganti seluruh kewajiban keamanan informasi maupun perlindungan data pribadi. Kedua aspek tersebut tetap perlu ditinjau berdasarkan regulasi yang relevan.
7. Pantau perubahan sistem dan informasi pendaftaran
Apabila terdapat perubahan informasi yang wajib dilaporkan, perusahaan perlu melakukan pemutakhiran sesuai ketentuan Pasal 5 Permenkominfo 5/2020.
Pemeriksaan tersebut penting karena seiring pertumbuhan bisnis, fungsi sistem elektronik dan model bisnis perusahaan juga dapat berubah.
Pendaftaran PSE Perlu Menjadi Bagian dari Strategi Ekspansi Digital
Kasus Lion Air hingga Shopify memperlihatkan bahwa pengawasan pendaftaran PSE menjangkau penyelenggara dari berbagai sektor, baik perusahaan domestik maupun asing.
Persoalannya bukan semata-mata apakah sebuah perusahaan sudah memiliki izin usaha.
Perusahaan juga perlu mengetahui apakah sistem elektronik yang digunakan untuk menjalankan aktivitas bisnis memenuhi kriteria wajib daftar dan apakah kewajiban tersebut sudah dilaksanakan.
Semakin penting peran website dan aplikasi terhadap pendapatan serta pelayanan pelanggan, semakin besar pula kebutuhan perusahaan untuk memastikan kesiapan regulasinya.
Karena itu, pendaftaran PSE perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi kepatuhan dan mitigasi risiko operasional, bukan hanya prosedur administratif.
Jangan tunggu layanan digital perusahaan menghadapi risiko pemutusan akses karena kewajiban PSE yang belum dipenuhi. Setiap model bisnis digital dapat memiliki karakteristik sistem dan kebutuhan kepatuhan berbeda, sehingga pemeriksaannya memerlukan analisis regulasi, bukan sekadar pengisian formulir pendaftaran.
Smartlegal.id hadir sebagai konsultan hukum bisnis yang membantu perusahaan menilai kewajiban PSE berdasarkan model bisnis dan fungsi sistem elektronik, mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan, serta merancang langkah pemenuhan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan ekspansi digital.
Konsultasikan kesiapan legal layanan digital perusahaan Anda bersama tim Smartlegal.id.
Author: Nasywa Azzahra
Editor: Dwiki Julio


























