Legalitas Buka Cabang Tanpa Franchise ala Bebek Kaleyo

Daftar Isi

“Ingin berekspansi puluhan outlet secara mandiri? Pahami struktur legalitas buka cabang tanpa franchise agar perizinan OSS Anda tidak dibekukan.”

Membuka satu atau dua cabang restoran mungkin masih bisa dikendalikan dengan pengawasan langsung dari Founder. Namun, ketika bisnis meledak dan berekspansi menjadi puluhan cabang, tantangannya bukan lagi sekadar mencari lokasi strategis. Perusahaan membutuhkan fondasi struktur hukum dan sistem birokrasi internal yang kokoh.

Salah satu success story (kisah sukses) terbaik di Indonesia adalah Bebek Kaleyo. Berawal dari gerai kaki lima di kawasan Cempaka Putih pada tahun 2007, entitas bisnis ini berhasil berekspansi menjadi jaringan restoran raksasa dengan 45 cabang.

Menariknya, mereka menolak menggunakan skema waralaba (franchise). Seluruh kepemilikan dan pengelolaan cabang murni berada di bawah kendali manajemen pusat. Namun, ekspansi masif seperti ini menyimpan “bom waktu” kepatuhan hukum jika tidak dikelola dengan benar. Lantas, bagaimana struktur legalitas buka cabang tanpa franchise yang aman dari sanksi pemerintah?

1. Struktur Entitas: Apakah Wajib Buat PT Baru?

Tidak semua bisnis yang memiliki banyak cabang harus menggunakan skema waralaba. Perusahaan dapat memilih untuk mempertahankan kepemilikan dan pengelolaan seluruh cabang di bawah satu manajemen apabila model bisnis dan kemampuan operasionalnya memungkinkan.

Model ini pada dasarnya memberikan kontrol yang lebih besar kepada perusahaan. Kantor pusat dapat menentukan standar resep, kualitas bahan baku, harga, pelayanan, sistem pengadaan, hingga kebijakan sumber daya manusia yang berlaku di seluruh cabang.

Pola tersebut terlihat dalam strategi Bebek Kaleyo yang mengembangkan central kitchen sebagai pusat pemrosesan dan pengendalian kualitas bahan baku sebelum didistribusikan ke berbagai gerai. Dengan adanya pusat produksi dan kontrol tersebut, perusahaan dapat menjaga agar standar produk di setiap cabang tetap konsisten.

Dari sisi hukum, perusahaan juga perlu membedakan antara badan usaha dengan cabang atau lokasi kegiatan usaha. Pembukaan lokasi baru tidak selalu berarti perusahaan harus mendirikan badan hukum baru untuk setiap cabang.

Penting untuk memastikan struktur perusahaan, kegiatan usaha, lokasi, dan perizinannya tercatat secara tepat. Artinya, sebelum membuka cabang baru, perusahaan perlu menentukan siapa yang menjadi pemilik dan pengelola lokasi tersebut serta bagaimana kewenangan kantor pusat dan cabang diatur.

Hal ini karena ketika jumlah cabang terus bertambah, tanpa struktur yang jelas, perusahaan akan lebih sulit mengendalikan kontrak, tenaga kerja, perizinan, keuangan, hingga tanggung jawab operasional masing-masing lokasi.

Oleh karena itu, ketika perusahaan merencanakan cabang baru, kesiapan legalitas perlu diperhitungkan sejak tahap awal. Dengan begitu, proses pembukaan cabang dapat berjalan lebih lancar tanpa menimbulkan persoalan perizinan di kemudian hari.

2. Pembaruan NIB dan OSS (Sesuai PP 28/2025)

Cabang usaha pada dasarnya merupakan unit operasional yang menjadi bagian dari perusahaan induk dan menjalankan kegiatan usaha di lokasi yang berbeda. Meskipun beroperasi di tempat lain, cabang tetap menggunakan sistem, merek, serta standar operasional yang ditetapkan oleh perusahaan pusat.

Karena masih berada di bawah kendali perusahaan induk, pembukaan cabang dapat menjadi salah satu strategi untuk memperluas jangkauan bisnis tanpa harus membentuk badan usaha baru. Namun, ekspansi melalui pembukaan cabang tetap perlu memperhatikan aspek legalitas karena tidak seluruh perizinan perusahaan induk secara otomatis berlaku untuk lokasi cabang.

Dalam Pasal 210 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025)mewajibkan setiap Pelaku Usaha mengklasifikasikan kegiatan usahanya ke dalam tiga kategori, yakni kegiatan usaha utama, kegiatan usaha pendukung, dan kantor cabang administrasi.

Klasifikasi tersebut penting untuk menentukan karakter kegiatan yang dilakukan pada lokasi baru. Sebab, cabang yang menjalankan aktivitas operasional berbeda dengan kantor cabang yang hanya berfungsi untuk kegiatan administrasi.

Perbedaan ini turut memengaruhi pencatatan dan pemenuhan kewajiban perizinan dalam sistem OSS. Untuk cabang yang masih berada di bawah perusahaan induk, perusahaan pada prinsipnya tidak perlu membuat NIB baru hanya karena membuka lokasi usaha tambahan.

Namun, data cabang dan lokasi kegiatan usaha perlu dicatat dan diperbarui dalam sistem OSS agar kegiatan yang dijalankan sesuai dengan data perizinan perusahaan. Selain pencatatan dalam OSS, cabang operasional juga perlu memenuhi persyaratan dasar sesuai dengan kegiatan dan tingkat risiko usahanya.

Berdasarkan Pasal 12 PP 28/2025, persyaratan dasar tersebut meliputi:

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Persetujuan Lingkungan (PL)
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Artinya, meskipun perusahaan sudah memiliki NIB dan izin usaha untuk kantor pusat, pembukaan cabang tetap perlu disertai pengecekan legalitas lokasi dan kegiatan usaha. Dengan memastikan data OSS serta persyaratan dasar setiap lokasi telah terpenuhi sejak awal, perusahaan dapat mengurangi risiko legalitas ketika melakukan ekspansi ke banyak cabang.

3. Mitigasi Risiko Sentralisasi Ketenagakerjaan (HR)

Ketika memiliki puluhan cabang, salah satu risiko terbesar adalah hilangnya konsistensi. Cabang pertama mungkin memiliki standar pelayanan yang baik, tetapi tanpa sistem yang kuat, kualitas tersebut belum tentu bertahan ketika perusahaan sudah memiliki puluhan lokasi.

Dalam model seperti Bebek Kaleyo, central kitchen dapat berfungsi sebagai salah satu pusat pengendalian kualitas. Sementara itu, kantor pusat dapat mengatur SOP, pengadaan, pelatihan, pemasaran, hingga pengawasan operasional cabang.

Struktur ketenagakerjaan juga dapat dikelola secara terpusat. Misalnya, proses rekrutmen, penyusunan kontrak kerja, payroll, pelatihan, hingga kebijakan internal dibuat oleh tim HR pusat dan kemudian diterapkan pada masing-masing cabang.

Namun, sentralisasi bukan berarti kewajiban hukum di setiap cabang dapat diabaikan. Perusahaan tetap perlu memastikan administrasi tenaga kerja pada masing-masing lokasi tercatat dengan benar, termasuk jumlah pekerja dan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan yang berlaku.

Hal ini penting karena semakin banyak cabang yang dimiliki, semakin besar pula jumlah tenaga kerja dan data yang harus dikelola. Tanpa sistem terpusat, perusahaan akan lebih mudah mengalami kesalahan administrasi, mulai dari data pekerja yang tidak diperbarui hingga ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dan data perusahaan.

Perjalanan Bebek Kaleyo menunjukkan bahwa ekspansi besar-besaran tidak selalu harus dilakukan melalui waralaba. Dengan kepemilikan dan manajemen yang terpusat, perusahaan tetap dapat mengembangkan banyak cabang sekaligus mempertahankan kontrol terhadap kualitas dan operasional.

Namun, model tersebut membutuhkan sistem internal yang kuat. Semakin banyak cabang yang dibuka, semakin banyak pula aspek hukum yang harus dikendalikan, mulai dari struktur badan usaha, lokasi kegiatan, NIB dan OSS, legalitas bangunan, hingga ketenagakerjaan.

Pastikan seluruh struktur legalitas buka cabang tanpa franchise Anda tervalidasi secara hukum bersama Konsultan Hukum Korporasi & Perizinan dari Smartlegal.id!

Author: Nasywa Azzahra

Editor: Dwiki Julio