Belajar dari Grup Djarum: Mengapa Bisnis Dipisah ke Banyak PT?

Smartlegal.id -
struktur grup perusahaan
struktur grup perusahaan

“Mengapa bisnis yang berkembang seperti Grup Djarum dijalankan melalui berbagai PT? Pelajari strategi pemisahan badan hukum untuk mengelola risiko, investor, dan ekspansi usaha.”

Grup Djarum dikenal sebagai salah satu kelompok bisnis besar di Indonesia yang aktivitas usahanya berkembang jauh melampaui industri rokok. Portofolio bisnis yang diasosiasikan dengan keluarga Hartono mencakup berbagai sektor, mulai dari perbankan, elektronik, properti, hingga investasi.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bagaimana sebuah bisnis dapat melakukan diversifikasi ke berbagai industri melalui entitas perusahaan dan struktur kepemilikan yang berbeda.

Namun, muncul pertanyaan menarik. Mengapa berbagai lini bisnis tersebut tidak dijalankan dalam satu PT saja?

Padahal, secara hukum, satu Perseroan Terbatas (PT) dapat menjalankan lebih dari satu kegiatan usaha sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar dan memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

Bagi perusahaan yang sedang berkembang, keputusan membentuk PT baru bukan sekadar persoalan menambah badan hukum. Pemisahan perusahaan dapat menjadi bagian dari strategi untuk mengelola risiko, mengatur modal, menerima investor, hingga mempersiapkan pengembangan atau penjualan lini bisnis tertentu.

Lantas, kapan perusahaan sebaiknya mempertahankan seluruh lini usaha dalam satu PT dan kapan pembentukan PT baru menjadi pilihan yang lebih strategis?

Bagaimana Struktur Bisnis Grup Djarum Berkembang Lintas Sektor?

Grup Djarum sering digunakan sebagai contoh diversifikasi bisnis keluarga di Indonesia.

Berawal dari industri rokok melalui PT Djarum, jaringan bisnis yang diasosiasikan dengan keluarga Hartono kemudian berkembang ke berbagai sektor.

Beberapa contoh yang dapat dilihat dari informasi publik antara lain:

1. Perbankan melalui PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

BCA merupakan perusahaan perbankan yang pemegang saham pengendalinya adalah PT Dwimuria Investama Andalan.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang diberitakan pada Agustus 2026, Robert Budi Hartono tercatat sebagai pemegang saham pengendali terakhir BCA setelah perubahan struktur pengendalian pada Juli 2026.

2. Elektronik melalui PT Hartono Istana Teknologi

Bisnis elektronik dengan merek Polytron dijalankan melalui PT Hartono Istana Teknologi, sebagaimana tercantum dalam informasi resmi perusahaan.

Kedua contoh tersebut memperlihatkan bahwa bisnis yang diasosiasikan dengan kelompok usaha yang sama dapat dijalankan melalui badan hukum dan jalur kepemilikan berbeda.

Namun, perlu dibedakan bahwa Grup Djarum tidak sama dengan PT Djarum.

Grup Djarum merupakan sebutan untuk jaringan bisnis yang diasosiasikan dengan Djarum dan keluarga Hartono. Tidak semua perusahaan dalam jaringan tersebut otomatis merupakan anak perusahaan langsung PT Djarum.

Hubungan setiap perusahaan perlu dilihat berdasarkan struktur pemegang saham dan pengendalian yang sebenarnya.

Selain itu, pemisahan badan hukum dalam suatu grup tidak otomatis membuktikan alasan internal pembentukannya. Setiap perusahaan dapat memiliki pertimbangan bisnis dan hukum yang berbeda.

Meski demikian, perkembangan kelompok usaha lintas sektor seperti Djarum dapat menjadi gambaran mengapa struktur perusahaan merupakan salah satu aspek penting dalam strategi ekspansi bisnis.

Apakah Satu PT Boleh Menjalankan Banyak Bidang Usaha?

Boleh. Satu PT pada prinsipnya dapat menjalankan beberapa kegiatan usaha sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar dan memenuhi ketentuan perizinan.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bahwa perseroan harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

Dengan demikian, perusahaan tidak otomatis harus mendirikan PT baru setiap kali ingin menambahkan lini bisnis.

Misalnya, suatu PT menjalankan usaha perdagangan dan kemudian mengembangkan kegiatan produksi.

Perusahaan perlu memeriksa apakah kegiatan produksi sudah tercakup dalam Anggaran Dasar dan apakah perizinan yang dimiliki telah sesuai.

Jika belum, penyesuaian Anggaran Dasar dan perizinan dapat diperlukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga mengatur bahwa pemenuhan perizinan didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha.

Artinya, setiap aktivitas bisnis dapat memiliki persyaratan dan kewajiban yang berbeda, meskipun dijalankan oleh satu PT.

Namun, perlu diperhatikan bahwa sektor tertentu juga memiliki ketentuan khusus mengenai bentuk badan usaha, perizinan, kepemilikan, dan penyelenggaraan kegiatan usaha.

Oleh karena itu, satu PT dengan banyak kegiatan usaha bukan selalu pilihan yang paling tepat.

Ketika lini bisnis mulai memiliki risiko, kebutuhan modal, dan mitra yang berbeda, pembentukan badan hukum terpisah dapat dipertimbangkan sebagai strategi pengembangan perusahaan.

Mengapa Perusahaan Memisahkan Lini Bisnis ke PT yang Berbeda?

Pemisahan lini usaha tidak hanya bertujuan membagi aktivitas operasional. Ada sejumlah pertimbangan hukum dan bisnis yang dapat mendasarinya.

1. Memisahkan Risiko dan Tanggung Jawab Hukum

Setiap kegiatan usaha mempunyai karakteristik risiko yang berbeda.

Misalnya, sebuah perusahaan menjalankan dua lini bisnis, yaitu manufaktur dan pengembangan properti.

Kegiatan manufaktur memiliki risiko yang berkaitan dengan produksi, rantai pasok, tenaga kerja, serta tanggung jawab atas produk.

Sementara itu, pengembangan properti dapat melibatkan pembiayaan proyek, pengadaan tanah, pembangunan, dan berbagai hubungan kontraktual.

Jika seluruh kegiatan tersebut berada dalam satu PT, kewajiban dari masing-masing lini usaha pada dasarnya melekat pada badan hukum yang sama.

Sebaliknya, apabila kegiatan manufaktur dan properti dijalankan melalui dua PT berbeda, masing-masing perusahaan dapat memiliki aset, kontrak, dan kewajibannya sendiri.

Landasan pemisahan tanggung jawab tersebut berkaitan dengan prinsip badan hukum dan tanggung jawab terbatas.

Pasal 3 ayat (1) UUPT mengatur bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Namun, prinsip tersebut tidak berlaku mutlak.

Pasal 3 ayat (2) UUPT memberikan pengecualian, termasuk apabila perseroan digunakan dengan itikad buruk untuk kepentingan pribadi atau pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Selain itu, pemisahan PT tidak otomatis mencegah risiko antarperusahaan.

Misalnya, jika PT Induk memberikan jaminan atas utang PT Anak, PT Induk tetap dapat menghadapi kewajiban berdasarkan perjanjian jaminan tersebut.

Karena itu, mendirikan PT berbeda dapat membantu mengelola risiko, tetapi efektivitasnya bergantung pada pemisahan aset, kontrak, pembiayaan, dan tata kelola yang benar.

2. Menyesuaikan Kegiatan Usaha dan Perizinan Setiap Bisnis

Alasan berikutnya adalah perbedaan kebutuhan legalitas dan perizinan.

Perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur mungkin membutuhkan persyaratan teknis dan perizinan yang berbeda dari perusahaan teknologi atau pengembang properti.

Dengan membentuk PT terpisah, masing-masing entitas dapat mempunyai kegiatan usaha, KBLI, serta Perizinan Berusaha yang disesuaikan dengan karakteristik operasionalnya.

Hal ini juga dapat memudahkan manajemen melakukan evaluasi kepatuhan dan pengawasan terhadap setiap lini bisnis.

Namun, pembentukan PT baru bukan berarti kewajiban perizinan menjadi lebih sederhana secara otomatis.

Setiap perusahaan tetap perlu memenuhi persyaratan yang berlaku bagi kegiatan usahanya.

Oleh karena itu, ketika perusahaan merencanakan ekspansi ke sektor baru, penentuan apakah kegiatan tersebut sebaiknya dijalankan dalam PT lama atau PT baru perlu dilakukan berdasarkan analisis kegiatan usaha dan ketentuan sektoral.

3. Mempermudah Masuknya Investor ke Lini Bisnis Tertentu

Pemisahan entitas juga dapat memberikan fleksibilitas dalam pengaturan modal dan kepemilikan saham.

Misalnya, sebuah kelompok usaha memiliki tiga lini bisnis:

  • PT A menjalankan bisnis manufaktur.
  • PT B mengelola properti.
  • PT C mengembangkan teknologi.

Ketika ada investor yang tertarik pada bisnis teknologi, investasi dapat diarahkan kepada PT C.

Dengan demikian, investor tidak harus memperoleh saham pada seluruh perusahaan dalam kelompok usaha.

Struktur tersebut memungkinkan para pihak mengatur valuasi, persentase kepemilikan, dan hak investor secara lebih terfokus.

Namun, perusahaan tetap perlu memperhatikan bagaimana investasi dilakukan.

Jika investor membeli saham yang telah diterbitkan, pengalihan hak atas saham tunduk pada ketentuan UUPT, termasuk Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 serta Anggaran Dasar perusahaan.

Sementara itu, apabila investasi dilakukan melalui penerbitan saham baru, perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan penambahan modal dan hak pemegang saham lama.

Karena itu, sebelum mendirikan PT baru untuk suatu lini bisnis, pemilik usaha sebaiknya menentukan siapa yang akan menjadi pemegang saham, bagaimana hak pengendalian diatur, dan bagaimana struktur tersebut mengakomodasi investasi di masa depan.

Baca juga: Struktur Saham PT Saat Pendanaan: Cara Founder Jaga Kendali Bisnis

Apakah Memiliki Banyak PT Berarti Harus Membentuk Holding Company?

Tidak selalu.

Suatu kelompok bisnis dapat memiliki beberapa PT tanpa harus membentuk perusahaan induk atau holding company.

Misalnya, seorang pemegang saham memiliki saham secara langsung dalam PT Manufaktur, PT Properti, dan PT Teknologi.

Dalam struktur tersebut, masing-masing perusahaan dapat mempunyai pemegang saham yang sama tanpa berada di bawah satu holding.

Struktur lainnya adalah membentuk PT Holding yang menjadi pemegang saham pada perusahaan-perusahaan operasional.

Misalnya:

Pemegang saham → PT Holding → PT Manufaktur, PT Properti, dan PT Teknologi.

Melalui struktur tersebut, perusahaan induk dapat menjalankan fungsi pengendalian dan pengelolaan investasi, sementara perusahaan operasional menjalankan kegiatan bisnisnya masing-masing.

Namun, pembentukan holding juga memiliki konsekuensi hukum dan administratif.

Perusahaan perlu menentukan struktur kepemilikan saham, kewenangan pengurus, pengelolaan aset, perizinan, serta hubungan kontraktual antara induk dan anak perusahaan.

Dengan demikian, holding bukan sekadar penambahan satu PT di atas perusahaan lain.

Struktur holding harus mempunyai tujuan bisnis yang jelas agar dapat memberikan manfaat terhadap pengelolaan dan pengembangan kelompok usaha.

Baca juga: Struktur Holding Perusahaan: Persiapan Sebelum Ekspansi Bisnis

Bagaimana Pemisahan PT Membantu Strategi Investasi dan Penjualan Bisnis?

Selain mendukung pengembangan lini usaha, pemisahan badan hukum juga dapat memudahkan perusahaan mempersiapkan strategi investasi dan divestasi.

Misalnya, suatu kelompok usaha memiliki bisnis manufaktur, properti, dan teknologi yang dijalankan melalui PT berbeda.

Setelah beberapa tahun, bisnis teknologi mengalami pertumbuhan pesat dan menarik minat investor untuk melakukan akuisisi.

Jika bisnis teknologi telah berada dalam PT tersendiri, transaksi dapat dirancang melalui pengalihan saham pada perusahaan tersebut.

Hal ini berbeda apabila bisnis teknologi masih berupa divisi dalam satu PT yang juga menjalankan berbagai kegiatan lainnya.

Dalam kondisi tersebut, perusahaan perlu mengevaluasi pemisahan aset, kontrak, kewajiban, serta kegiatan usaha yang akan menjadi objek transaksi.

Pemisahan entitas dapat membantu perusahaan dalam melakukan valuasi dan legal due diligence karena objek kepemilikan yang akan dialihkan menjadi lebih jelas.

Namun, bukan berarti setiap transaksi akan menjadi sederhana.

Calon investor tetap perlu memeriksa dokumen korporasi, kondisi keuangan, aset, kontrak, perizinan, dan kewajiban perusahaan target.

Selain itu, adanya jaminan silang, penggunaan aset bersama, atau ketergantungan operasional antarperusahaan juga dapat memengaruhi transaksi.

Karena itu, pendirian PT baru untuk lini bisnis yang sedang dikembangkan dapat menjadi bagian dari persiapan investasi maupun exit strategy sejak awal, sepanjang disertai struktur kepemilikan dan hubungan hukum yang tepat.

Apa Risiko Memiliki Banyak Perusahaan dalam Satu Grup?

Meskipun dapat mendukung ekspansi, semakin banyak PT yang dibentuk juga berarti semakin banyak kewajiban korporasi yang perlu dikelola.

Setiap perusahaan mempunyai administrasi badan hukum, pencatatan keuangan, kewajiban perpajakan, serta kepatuhan perizinan sesuai karakteristik kegiatannya.

Selain itu, transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa perlu memperhatikan ketentuan perpajakan.

Pasal 35 dan Pasal 36 PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah, mengatur penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha serta kewenangan otoritas pajak dalam menilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

Misalnya, apabila PT Holding memberikan layanan manajemen kepada anak perusahaan atau satu entitas menyewakan aset kepada perusahaan lain dalam grup, hubungan transaksinya perlu memiliki dasar komersial yang wajar.

Perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan mengenai pemilik manfaat atau beneficial ownership.

Perpres Nomor 13 Tahun 2018 dan Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 mengatur kewajiban korporasi untuk mengenali dan menetapkan pemilik manfaat sesuai ketentuan.

Artinya, penggunaan beberapa perusahaan tidak menghilangkan kebutuhan untuk mengidentifikasi pihak yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan perusahaan.

Dengan demikian, membentuk banyak PT bukan otomatis membuat pengelolaan bisnis lebih mudah.

Jika hubungan antarentitas tidak dirancang dengan jelas, perusahaan justru dapat menghadapi biaya administrasi tambahan, kompleksitas pengambilan keputusan, dan risiko ketidakpatuhan.

Kapan Bisnis Sebaiknya Tetap Satu PT atau Mendirikan PT Baru?

Keputusan membentuk perusahaan baru sebaiknya didasarkan pada tujuan ekspansi dan kebutuhan pengelolaan bisnis.

Sebagai gambaran, terdapat beberapa kondisi berikut.

Kondisi bisnisPilihan yang dapat dipertimbangkan
Menambah produk atau layanan yang masih berkaitan dengan bisnis utamaMenggunakan PT yang sudah ada, jika kegiatan dan perizinannya sesuai
Mengembangkan bisnis baru dengan aset dan risiko operasional berbedaMendirikan PT terpisah
Menerima investor khusus untuk satu lini usahaMempertimbangkan PT tersendiri dengan struktur saham yang sesuai
Mengembangkan beberapa perusahaan dan membutuhkan pengendalian terpusatMempertimbangkan struktur holding
Mempersiapkan penjualan satu lini bisnis di masa depanMengevaluasi pemisahan bisnis melalui entitas tersendiri

Namun, tabel tersebut bukan ketentuan yang secara otomatis menentukan kewajiban pendirian PT baru.

Setiap keputusan tetap harus mempertimbangkan kondisi perusahaan, ketentuan hukum, dan tujuan investasi.

Apa yang Harus Dipersiapkan Sebelum Mendirikan PT untuk Lini Bisnis Baru?

Jika pembentukan PT baru dinilai sebagai pilihan yang tepat, pemilik usaha perlu mempersiapkan lebih dari sekadar nama perusahaan dan dokumen pendirian.

Beberapa aspek yang perlu ditentukan sejak awal meliputi:

Struktur kepemilikan saham. Apakah PT baru akan dimiliki langsung oleh founder, perusahaan yang sudah ada, atau berada di bawah holding?

Maksud, tujuan, dan KBLI. Apakah kegiatan usaha yang akan dijalankan sudah dipetakan sesuai klasifikasi dan persyaratan perizinan?

Kebutuhan modal dan investor. Bagaimana modal awal disiapkan dan apakah perusahaan akan membuka kepemilikan kepada investor?

Pengelolaan aset dan kekayaan intelektual. Siapa yang akan memiliki aset, merek, teknologi, atau fasilitas yang digunakan oleh perusahaan baru?

Hubungan hukum antarperusahaan. Apakah diperlukan perjanjian penggunaan merek, sewa aset, jasa manajemen, atau hubungan operasional lainnya?

Tata kelola perusahaan. Bagaimana kewenangan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham akan diatur?

Seluruh aspek tersebut dapat memengaruhi kemampuan perusahaan mengembangkan lini bisnisnya di masa depan.

Oleh karena itu, strategi mendirikan PT baru sebaiknya dimulai dari perancangan struktur perusahaan, bukan hanya proses administratif pembentukan badan hukum.

Baca juga: Mendirikan Anak Perusahaan untuk Ekspansi Bisnis, Apa yang Harus Disiapkan?

Mendirikan PT Baru Bisa Menjadi Langkah Strategis untuk Ekspansi

Diversifikasi bisnis yang diasosiasikan dengan Grup Djarum memperlihatkan bagaimana kegiatan usaha lintas sektor dapat dikembangkan melalui struktur badan hukum dan kepemilikan yang berbeda.

Namun, memiliki banyak PT bukan tujuan akhir dari ekspansi bisnis.

Struktur perusahaan yang tepat adalah struktur yang membantu pemilik usaha mengelola risiko, mengatur modal dan kepemilikan, serta mempersiapkan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang.

Perusahaan tidak selalu perlu mendirikan PT baru ketika mengembangkan produk atau kegiatan tambahan.

Namun, ketika lini bisnis memiliki karakteristik risiko, kebutuhan investasi, dan strategi pengembangan yang berbeda, pembentukan PT baru dapat menjadi pilihan yang perlu dipertimbangkan secara serius.

Keputusan tersebut sebaiknya dirancang sejak awal agar perusahaan tidak perlu melakukan restrukturisasi yang lebih kompleks ketika bisnis sudah berkembang.

Mau mendirikan PT untuk mengembangkan lini bisnis baru? Smartlegal.id membantu menilai kebutuhan pemisahan usaha, merancang struktur kepemilikan saham dan pengelolaan risiko, hingga mendampingi pendirian PT yang tepat untuk mendukung ekspansi bisnis.

Author: Nasywa Azzahra

Editor: Dwiki Julio

Seberapa membantu artikel ini menurut Anda?

[bsa_pro_ad_space id=8]

TERBARU

PALING POPULER

KATEGORI ARTIKEL

Pendirian PT
Pendirian PT PMA
Pendirian CV
Pendirian Yayasan
Pendirian Koperasi
Pendaftaran Merek
Pendaftaran Paten
Pendaftaran Hak Cipta
Perubahan Anggaran Dasar
Trending Topic
Hukum Keluarga
Ketenagakerjaan

PENDIRIAN BADAN USAHA

PENDAFTARAN MERK

LEGAL STORY