fbpx

Pengusaha Digital Wajib Tahu Soal Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (1)

Pengusaha-Digital-Wajib-Tahu-Soal-Penyelenggaraan-Sistem-dan-Transaksi-Elektronik-(1)

Beberapa waktu yang lalu tersiar kabar bahwa Amazon, perusahaan teknologi digital asal Amerika Serikat, hendak membangun pusat data di Indonesia. Kabar tersebut merupakan kabar baik bagi para penggiat usaha teknologi digital di Indonesia. Hal tersebut seakan menjadi jawaban atas perkembangan bisnis teknologi digital di Indonesia. Pemerintah sebelumnya menerbitkan aturan tentang sistem elektronik.

Pemerintah pada tahun 2012 yang lalu menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 (PP 82/2012). Peraturan tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Apa saja poin-poin yang penting untuk diketahui dari aturan tersebut? Berikut ulasannya.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Penyelenggaraan sistem elektronik dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggaraan dilakukan baik untuk kepentingan pelayanan publik atau non pelayanan publik. Penyelenggaraan sistem elektronik meliputi: pendaftaran; perangkat keras; perangkat lunak; tenaga ahli; tata kelola; pengamanan; sertifikasi kelaikan sistem elektronik; dan pengawasan.

Penyelenggara sistem elektronik dalam hal pelayanan publik harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu sebelum sistem elektronik tersebut dipakai oleh publik. Sementara penyelenggara sistem elektronik dalam hal non pelayanan publik boleh melakukan pendaftaran, namun sifatnya tidak wajib.

Perangkat keras yang digunakan harus memenuhi persyaratan yakni:

  1. memenuhi aspek interkonektivitas dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan;
  2. memperoleh sertifikat kelaikan dari Menteri;
  3. mempunyai layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan purnajual dari penjual atau penyedia;
  4. memiliki referensi pendukung dari pengguna lainnya bahwa Perangkat Keras tersebut berfungsi sesuai dengan spesifikasinya;
  5. memiliki jaminan ketersediaan suku cadang paling sedikit tiga tahun;
  6. memiliki jaminan kejelasan tentang kondisi kebaruan; dan memiliki jaminan bebas dari cacat produk.

Lalu perangkat lunak yang digunakan harus terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika (Kementerian Komunikasi dan Informatika sekarang) dan harus terjamin keamanan dan keandalannya.

Adapun, bagi pengembang perangkat lunak yang khusus dibuat untuk suatu instansi wajib menyerahkan kode sumber dan dokumentasi atas perangkat lunak kepada instansi yang bersangkutan. Jika tak mungkin, maka pengembang dapat menyerahkan kode sumber dan dokumentasi atas perangkat lunak kepada pihak ketiga terpercaya penyimpan kode sumber.

Tenaga ahli yang digunakan harus berkompeten dan memiliki sertifikasi keahlian terkait. Dalam hal penyelenggaraan sistem elektronik bersifat strategis, maka harus menggunakan tenaga ahli WNI. Jika belum ada WNI, baru boleh menggunakan tenaga ahli WNA.

Tata kelola sistem elektronik yang dibangun harus dijamin penyelenggara sistem elektronik dalam hal tersedianya perjanjian tingkat layanan, tersedianya perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan Teknologi Informasi yang digunakan, keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan.

Pengamanan penyelenggaraan sistem elektronik dilakukan dengan adanya rekam jejak audit sistem elektronik, prosedur dan sarana pengamanan sistem, menampilkan informasi/ dokumen elektronik secara berkala, dan melakukan edukasi kepada pengguna sistem elektronik.

Sertifikasi kelaikan sistem elektronik harus dimiliki oleh penyelenggara sistem elektronik. Sertifikat tersebut diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, dengan kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada lembaga sertifikasi yang ditunjuk. Menteri Komunikasi dan Informatika juga berhak untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan sistem elektronik.

Penyelenggara Agen Elektronik
Penyelenggara sistem elektronik dapat menyelenggarakan sendiri atau melalui penyelenggara agen elektronik. Agen elektronik dapat berbentuk visual, audio, data elektronik, dan bentuk lainnya. Penyelenggara agen elektronik harus terdaftar di Kementerikan Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik
Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat. Penyelenggaraan trnasaksi elektronik dalam lingkup publik dilakukan oleh instansi atau penyelenggara layanan publik lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat meliputi transaksi elektronik: antar-Pelaku Usaha; antara Pelaku Usaha dengan konsumen; antarpribadi; antar-Instansi; dan antara Instansi dengan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara transaksi elektronik, baik publik maupun privat, harus menggunakan sertifikat keandalan dan/atau sertifikat elektronik. Dalam lingkup publik dan privat, sertifikat keandalan harus diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan Indonesia yang terdaftar. 

Dalam hal penerbitan sertifikasi elektronik di lingkup publik, harus digunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia yang sudah tersertifikasi. Sementara dalam lingkup privat, cukup jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia yang terdaftar.

Penyelenggara transaksi elektronik harus melakukan penyimpanan data transaksi di dalam negeri; memanfaatkan gerbang nasional, jika dalam penyelenggaraannya melibatkan lebih dari satu penyelenggara sistem elektronik; dan memanfaatkan jaringan sistem elektronik dalam negeri.

Penyelenggaraan transaksi elektronik oleh para pihak harus memperhatikan itikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk lainnya.
Kontrak elektronik paling sedikit memuat: data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan Transaksi Elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

SMART Legal Consulting adalah perusahaan Jasa Hukum Korporasi Indonesia. SMART telah membantu Klien dalam menangani hal-hal yang terkait dengan Hukum Investasi, seperti membantu Klien untuk mendirikan Perusahaan Langsung Asing dan Kantor Perwakilan. Kami juga membantu Klien mengenai Kepatuhan dan Layanan Hukum Korporasi.

Hubungi Kami Sekarang untuk mendapatkan solusi hukum Anda untuk tujuan bisnis Anda, dan tetap mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

E: info@smartcolaw.com
H: + 62821-1234-1235
Author: TC-Thareq Akmal Hibatullah

Bergabung untuk dapatkan konten terbaru lainnya:

Facebook Page

Smartlegal.id

Telegram Channel

Smartlegal.id

Share
Tweet
+1
Share