Alasan Kenapa Daftar NIB Harus Pakai Konsultan Hukum

Mulailah dengan menganalisa kebutuhan Bisnis Anda saat ini dan dimasa mendatang. Salah satunya, jika Bisnis Anda membutuhkan Investor maka disarankan untuk memilih PT, karena:

• • Modal atas usaha terbagi atas Saham sehingga jelas pembuktian kepemilikan, Komposisi maupun porsi pembagian. Sedangkan CV tidak memiliki “Saham” sehingga akan sulit dalam membuktikan penyertaan Modal diantara Investor.

• • Dalam PT terdapat Klasifikasi Saham (atau dikenal Seri Saham) sehingga Anda sebagai Pendiri (Founder & Co-Founder) dapat mengatur pembatasan-pembatasan kewenangan terhadap Investor. Sedangkan di CV tidak ada Seri Saham sehingga sulit untuk mengaturnya bahkan membuktikannya.

• • Adanya persyaratan wajib PT dari Peraturan maupun rekan kerja sama, Klien/Konsumen. Karena beberapa Model Bisnis membutuhkan Izin Usaha yang Khusus dan ketentuan Modal Minimum, misal: pekerjaan-pekerjaan pada proyek yang besar nilainya.

• • Pembatasan tanggung jawab jika terjadi kerugian atas bisnis. Karena dalam PT pemilik modal hanya bertanggung jawab terbatas pada Sahamnya sedangkan CV dapat dimintai pertanggung jawaban sampai harta - harta pribadi.

• • Jika Anda membutuhkan Dana tambahan melalui Perbankan maka proses dan persyaratannya lebih mudah dengan PT daripada CV.

Yang tidak kalah penting, apabila dikemudian hari Anda beralih dari CV ke PT maka Anda perlu mempersiapkan waktu dan biaya besar karena proses panjang, Anda perlu mengalihkan aset CV ke PT, segala Keuangan dan Potensi pendapatan.

Sedangkan untuk persyaratan, zonasi/lokasi usaha dan prosedur antara PT dan CV sama saja, tidak ada perbedaan yang signifikan.

• Jika tidak ada Pemodal Asing maka Nama PT Anda wajib dalam Bahasa Indonesia dengan minimal 3 suku kata. Cadangkan 3 Opsi Nama PT agar proses pendirian PT Anda lebih cepat.
• Paham Model Bisnis yang akan dilakukan Saat ini dan dimasa Depan
• Hal ini penting, guna menghindari kesalahan dalam penentuan kegiatan usaha (yang berdasarkan KBLI) dan juga tipe Izin Usaha yang akan diajukan.
• Jika Anda adalah Pemodal Mayoritas, pastikan Porsi Saham Anda lebih besar dari i Pemegang Saham lainnya dan jika PT Anda hanya didirikan oleh  2 orang (pemegang saham) maka disarankan untuk Porsi Saham Anda sekurang-kurangnya 1/3 dari Total Modal yang disetorkan.
• Terkait pembagian Modal dan Nilai Saham per Lembar, tetapkan secara sederhana agar tidak terlalu rumit dalam perhitungannya sehingga dapat memperlambat proses pendirian. Contoh jika menentukan secara sederhana, Modal Disetor sebesar Rp.250 juta dan Nilai/harga per Lembar Saham sebesar Rp.100.000,-
• Dokumen Persyaratan Lengkap
  Proses pendirian PT sering terhambat karena Pendiri dan Pengurusnya (Direksi dan Dewan Komisaris) tidak memiliki Dokumen Identitas yang patut, seperti: NPWP yang tidak aktif karena belum Lapor Pajak Tahunan, KTP yang belum elektronik bahkan alamat PT yang berada di Zonasi Perumahan (minimal Zonasi untuk Usaha/Perkantoran).
• Pengurusan perizinan terkait seperti NPWP, Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang saat ini sudah dipermudah melalui sistem Online Single Submission (OSS)

Nama PT minimal terdiri 3 kata dan masing-masing kata minimal terdiri dari 3 huruf. Dan tidak boleh menggunakan nama asing.

Contoh:

Kreasi Solusi – SALAH (karena terdiri dari 2 kata)

Kreasi Solution Bangsa – SALAH (karena ada nama asing)

Kreasi Solusi Bangsa – BENAR

Pembuatan PT, kami bagi menjadi  3 (tiga) Tahap, sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
   Para Pendiri mulai mempersiapkan data-data perusahaan berupa:
2. • Nama PT (minimal terdiri atas 3 suku kata dalam Bahasa Indonesia)
   •  
   • Tempat dan Kedudukan
   • Kegiatan Usaha
   • Struktur Modal (terbagi atas Modal Dasar dan Modal Disetor/Ditempatkan, dengan minimal Modal Dasar adalah diatas Rp 50.000.000,- dan minimal Modal Disetor/Ditempatkan adalah 25% dari total Modal Dasar))
   • Komposisi Pemegang Saham (minimal 2 pemegang saham, bisa berbentuk badan usaha atau perseorangan/individu)
   • Susunan Pengurus (minimal 1 orang Direktur dan 1 orang Komisaris)
   • Calon Pendiri dan Calon Direksi serta Komisaris menandatangani:
     • Surat Pernyataan Domisili
     • Surat Pernyataan Setor Modal
     • Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat (Beneficial Owner)
     • Surat Kuasa Menghadap Notaris (jika dikuasakan)
     • Surat Kuasa mengurus NPWP (jika pengurusan dikuasakan)

        

3. Tahap Pendirian
   Setelah melengkapi data-data yang dibutuhkan, Notaris akan melakukan proses pembuatan Minuta Akta Pendirian PT, dimana Minuta Akta yang telah disepakati akan ditandatangani oleh Para Pendiri dan diproses pengesahan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

   Sehingga pada proses ini, Anda akan menerima Akta Pendirian dari Notaris dan SK Pengesahan PT dari Menteri Hukum dan HAM RI.

4. Tahap Pengurusan Perizinan
   Setelah Tahap Pendirian. Selanjutnya, yang perlu diurus pada umumnya sebagai berikut:
   • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
   • Nomor Induk Berusaha (NIB), pengganti TDP
   • Izin Usaha atau Izin Komersial

Ya, Anda akan dianggap mendirikan PT baru dan CV sebelumnya dianggap dibubarkan.  Adapun tahapannya sebagai berikut:

• Membereskan hal-hal terkait CV, diantaranya:
  • • Peralihan kendaraan bisnis dari CV ke PT wajib atas persetujuan Sekutu Modal, sehingga perlu dibuatkan persetujuan tertulis diantara mereka.
    • Melakukan pencatatan harta/ aset yang akan dialihkan ke PT sehingga jelas harta/aset apa saja yang sebelumnya tercatat atas nama CV dialihkan ke PT;
    • menyelesaikan terlebih dahulu perikatan yang telah terjadi antara para pengurus CV dengan pihak ketiga.

   

• Menyesuaikan Akta (baca:Anggaran Dasar) CV dengan ketentuan PT.
  Salah satu bagian penting dalam penyesuain ini, adalah mengenai permodalan. Sehingga Sekutu Modal pada CV nantinya akan dicatatkan sebagai pemegang saham dalam PT dan memiliki Saham. Sedangkan dalam CV sebelumnya tidak demikian.
• Melakukan finalisasi penyesuaian Anggaran Dasar CV tersebut dengan  menandatangani Minuta Akta Pendirian PT. Pastikan dalam Akta Pendirian telah mengatur segala proses peralihan dan juga mengenai harta/aset, perbuatan hukum pada CV sebelumnya. Tahapan ini Anda akan juga mendapatkan SK Pengesahan PT baru selain dari pada Akta Pendirian PT dari Notaris.
• Melakukan perubahan Identitas pada NPWP CV menjadi PT. Tahapan ini Anda perlu menghadap ke Kantor Pajak wilayah Kedudukan/Domisili CV/PT.
• Melakukan Penghapusan Izin Usaha CV dan mengajukan Izin Usaha baru atas nama PT.

Lama waktu dari pendirian Badan Usaha bergantung pemenuhan dokumen persyaratan dan informasi yang Anda berikan sudah benar dan lengkap.

Prinsipnya PT dapat berdiri dalam 1 hari kerja, namun karena persyaratan pendirian memerlukan tandatangan seluruh para Calon Pendiri dan juga Calon Direksi PT maka proses pendirian berkisar 3-7 hari sebagaimana hal ini sama juga dengan Layanan yang diberikan smartlegal.

Namun, untuk keseluruhan dokumen lengkap, dapat berkisar 14 hari kerja atau lebih karena pengurusan NPWP PT di Kantor Pajak dan Fisik NPWP dikirimkan ke alamat kantor PT.

Modal dalam PT terdiri dari Modal Dasar, Modal Disetor dan Modal Ditempatkan.

Perbedaan mendasar adalah, Modal Dasar hanya dituliskan sebagai acuan/rencana Pemegang Saham akan menyetorkan Modalnya kedalam PT. 

Sedangkan, Modal Disetor dan Ditempatkan, merupakan Dana riil yang disetorkan Pemegang Saham ke Rekening PT, yang sekurang-kurangnya 25% dari Modal Dasar dan tidak boleh melebihi Modal Dasar (kecuali Modal Dasar juga disesuaikan besarannya).

Sehingga, yang paling utama adalah Anda perlu menetapkan berapa dana yang disepakati Pemegang Saham untuk disetorkan kedalam PT (Modal Disetor dan Ditempatkan).

Sebagai Contoh:

UU Perseroan terbatas mensyaratkan bahwa Modal Dasar minimal Rp. 50 juta dan Modal Disetor/Ditempatkan Rp. 12.5 juta.

BENAR – Modal Dasar Rp. 1 miliar, Modal Disetor & Ditempatkan Rp.1 miliar, SALAH – Modal Dasar Rp.999 juta, Modal Disetor & Ditempatkan Rp.1 miliar, 

BENAR – Modal Dasar 4 miliar, Modal Disetor & Ditempatkan Rp.1 miliar, 

SALAH – Modal Dasar 5 miliar, Modal Disetor & Ditempatkan Rp.1 miliar (karena Modal Disetor dan Ditempatkan tidak memenuhi kaidah minimal 25% atau dalam hal ini Rp,1.250 miliar).