Perizinan dan Pendirian Badan Usaha
3 Poin Yang Membedakan Pailit Dengan Bangkrut
“Perbedaan pailit dan bangkrut yang paling terlihat jelas adalah pada kondisi perusahaan yang mengalaminya” Bagi para pengusaha pailit dan bankrut merupakan istilah yang tidak asing lagi ditelinga mereka. Namun sayangnya, masih banyak yang beranggapan pailit dan bangkrut merupakan hal yang sama. Padahal dari segi terminologi hukum, pailit dan bangkrut merupakan dua hal yang berbeda. Untuk…
Read MoreMau Likuidasi Perusahaan? Pahami Dulu Prosedurnya!
“Tidak paham prosedur likuidasi perusahaan dapat membuat Anda mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi” Mengalami kegagalan dalam menjalankan bisnis merupakan bagian dari pembelajaran bagi seorang pengusaha. Tidak sedikit pula pengusaha yang telah memiliki Perseroan Terbatas (PT) dalam menjalankan bisnisnya mengalami kerugian. Sehingga mau tidak mau pengusaha harus melakukan likuidasi perusahaan miliknya. Baca juga: Ingin Mendaftarkan…
Read MoreBaca Ini Sebelum Melakukan Perubahan Modal PT
“Perhatikan prosedur dan syarat perubahan modal. peningkatan modal atau penurunan modal punya cara dan ketentuannya masing-masing” Ketika awal mendirikan Perseroan Terbatas (PT), penentuan modal adalah salah satu hal krusial yang menjadi keputusan pemegang saham. Karena hal ini berkaitan dengan berapa nilai yang harus disetorkannya, kebutuhan perusahaan serta persyaratan yang diperlukan untuk perizinan usaha yang diperlukan. …
Read MoreTernyata Perubahan Direksi Atau Komisaris Tidak Perlu Perubahan Anggaran Dasar
“Pergantian direksi atau komisaris bukan termasuk PAD, tetapi termasuk dalam perubahan data perseroan” Dinamika perusahaan adalah hal yang lumrah, termasuk pergantian direksi atau komisaris apabila dikehendaki oleh para pemegang saham dalam RUPS. Banyak alasan mengapa pergantian direksi atau komisaris dilakukan perusahaan. Bisa karena tidak perform saat menjabat, pengalihan hak atas saham, memang sudah saatnya diganti…
Read MoreKetahui Kewajiban Dewan Komisaris Setelah Perseroan Berdiri
“Dewan Komisaris memiliki kewajiban seperti organ Perseroan lainnya setelah Perseroan berdiri” Dewan Komisaris merupakan salah satu dari organ Perseroan Terbatas (PT). Sebagai organ PT Dewan Komisaris berperan sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Dewan Komisaris…
Read MoreProsedur Pengesahaan Perkumpulan Badan Hukum
“Dengan berbadan hukum, nama perkumpulan akan mendapatkan perlindungan hukum. Sehingga orang lain tidak dapat menggunakannya.” Di era modern saat ini banyak masyarakat yang mengikuti organisasi sesuai dengan minat dan bakat yang mereka sukai. Organisasi merupakan kumpulan dari berbagai orang, dimana organisasi didirikan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Pada umumnya organisasi memiliki tujuan dalam kegiatan di…
Read MoreKPPA Juga Wajib Memiliki NIB dan Pendaftaran KPPA
“Apabila KPPA terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka NIB dan pendaftaran KPPA tersebut akan dicabut.” Mulai tanggal 1 April 2020, Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) di Indonesia wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendaftaran KPPA. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang…
Read MoreAgar Status PT PMA Berubah Menjadi PT PMDN Secara Efektif, Lakukan Dulu Langkah Ini
“Persetujuan BKPM harus diperoleh dahulu agar status PT PMA berubah menjadi PT PMDN secara sah” Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan oleh pemegang saham yang beberapanya dari badan hukum asing atau orang asing, maka PT itu memiliki status sebagai PT Penanaman Modal Asing (PMA). Status PT PMA dapat terjadi jika PT yang didirikan di Indonesia yang…
Read MoreIngat! Direksi Jangan Sampai Lupa Buat Daftar Pemegang Saham
“Direksi wajib membuat daftar pemegang saham agar kronologis pemegang saham pada perusahaan menjadi jelas” Perusahaan terdiri atas persero atau modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Sebagaimana Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dalam perusahaan harus ada pembagian peran menjadi direksi serta komisaris. Dari keberadaan para pemegang saham tersebut, ternyata menurut Pasal 50…
Read MoreHati-Hati! Sanksi Menanti Bagi Perusahaan Publik yang Tidak Melaksanakan Penyampaian Informasi atau Fakta Material
“Penyampaian Informasi dan fakta material diatur dalam Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik” Perusahaan Publik dalam mengeluarkan kebijakan maupun melaksanakan tindakan yang dapat mempengaruhi harga efek serta keputusan para pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan wajib menyampaikan laporan Informasi atau fakta material kepada…
Read More