Perizinan dan Pendirian Badan Usaha
Ini Akibatnya Jika Direktur Diberhentikan Melalui RUPS Yang Tidak Sah
Direktur memang bisa diberhentikan sewaktu-waktu oleh para pemegang saham tetapi tetap harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku supaya tidak dianggap tidak sah. Pada 8 September 2011, Ong J. A. (Ong) diberhentikan sebagai Direktur Utama PT Uniquenees Sepatuemas Indonesia (PT USI). Direktur tersebut diberhentikan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang tidak ia…
Read MoreKeberatan Dengan Rencana Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah? Ini Prosedurnya
“Anggota koperasi dapat mengajukan keberatan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pembubaran.” Sebagai anggota koperasi tentu tidak akan tinggal diam jika tiba-tiba menerima surat rencana pembubaran koperasi dari pemerintah. Padahal anda merasa selama ini koperasi berjalan dengan baik dan mentaati peraturan yang ada. Jika mengalami hal itu anda tidak perlu panik…
Read MoreHati-Hati! Direksi Dapat Dipecat Kapan Saja Jika Dinilai Merugikan PT
“Direksi dapat dipecat kapan saja, baik seterusnya maupun sementara, karena alasan tertentu. Namun, pemberhentian Direksi harus melalui prosedur sesuai ketentuan.” Dalam suatu Perseroan Terbatas (PT), Direksi merupakan jabatan yang penting karena ia adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. Oleh karena itu, jika Direksi melakukan tindakan yang merugikan PT atau…
Read MoreHATI-HATI! Karena 4 Hal Ini Koperasi Bisa Dibubarkan Oleh Pemerintah
“Koperasi dapat dibubarkan berdasarkan keputusan pemerintah”. Koperasi merupakan salah satu jenis badan usaha berbadan hukum di Indonesia. Pendirian koperasi memiliki tujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Selain itu, koperasi juga memiliki tujuan membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Baca juga: Syarat dan Prosedur Pendirian Koperasi Di Indonesia Tapi…
Read MoreAdakah Sanksi Hukum Bagi PT yang Mengabaikan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
“Dalam menjalankan suatu perseroan terbatas, direksi perlu memperhatikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).” Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memberikan pengertian bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat,…
Read MoreIni Solusinya Jika Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Terkendala COVID-19
“Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi dapat melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.” Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan agenda wajib dilakukan oleh koperasi. Pelaksanaan RAT dilakukan paling sedikit 1 kali dalam satu tahun buku. RAT paling lambat dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan setelah tutup buku. Namun, dengan adanya pandemi virus corona…
Read MorePlatform Asing (PMSE) yang Mendapatkan Keuntungan di Indonesia Tetap Dipungut Pajak Lho
“Perusahaan yang menjalankan usaha menggunakan aplikasi seperti Zoom dan Netflix termasuk kategori kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tetap dipungut pajak.” Pemerintah telah menetapkan ketentuan pemberlakuan pengenaan pajak untuk kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan…
Read MoreKata Siapa Gak Bisa Dibantu Notaris Karena COVID-19?
“Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Mengeluarkan Surat Himbauan Nomor 67/35-II/PP-INI/2020 Perihal Himbauan Pencegahan Penyebaran COVID-19” Sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 pemerintah menghimbau perusahaan/instansi untuk menerapkan sistem bekerja dari rumah (Work From Home/WFH). Beberapa perusahaan/Instansi baik di pemerintahan maupun swasta telah menerapkan himbauan tersebut. Salah satunya yang sudah menerapkan sistem WFH adalah Notaris. Melalui Surat Nomor…
Read MoreIni Akibatnya Jika Pemegang Saham Tidak Menyetor Modal Ke Kas PT
“Jika pemegang saham tidak menyetorkan modal ke kas PT, maka hak suaranya dalam RUPS, menerima deviden dan hasil likuidasi PT akan tertunda”. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat Surat Pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) adalah surat pernyataan setor modal. Terdapat kewajiban untuk menyetor dan menempatkan modal disetor tersebut…
Read MoreMenyiasati Pelaksanaan RUPS Di Tengah Pandemi Covid-19
“Menyiasati pelaksanaan RUPS dapat dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik jika dengan kehadiran secara fisik tidak memungkinkan”. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Merebaknya Virus Corona, akan menghambat pelaksanaan RUPS tahunan secara konvensional. Namun,…
Read More