3 Contoh Perusahaan yang Bangkrut di Indonesia dan Penyebabnya, Padahal Dulu Terkenal!

Daftar Isi

“Contoh perusahaan yang bangkrut di Indonesia dan penyebabnya didasari oleh beberapa faktor mulai dari strategi bisnis, perubahan tren pasar, hingga masalah keuangan.”

Di dunia bisnis, kebangkrutan adalah risiko yang selalu mengintai perusahaan, bahkan bagi perusahaan besar yang pernah berjaya. Sejumlah perusahaan di Indonesia yang dulunya dikenal luas kini harus gulung tikar karena berbagai faktor, mulai dari kesalahan manajemen, beban utang yang besar, hingga perubahan tren pasar yang tidak diantisipasi dengan baik.

Dalam sistem hukum Indonesia, kebangkrutan dan kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), dan dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU 4/2023).

Undang-undang ini mengatur prosedur bagi perusahaan yang tidak mampu membayar utangnya, baik melalui restrukturisasi utang maupun pembubaran aset perusahaan untuk membayar kreditur.

Contoh Perusahaan yang Bangkrut di Indonesia dan Penyebabnya

Berikut beberapa contoh perusahaan besar yang bangkrut di Indonesia, beserta penyebab dan aspek hukumnya.

1. Sritex – Bangkrut Akibat Beban Utang yang Terus Membengkak

PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang bahkan mendunia. Perusahaan ini dikenal sebagai pemasok kain dan pakaian militer untuk beberapa negara.

Penyebab Bangkrut:

Gagal Membayar Utang: Sritex mengalami gagal bayar terhadap krediturnya, sehingga dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang dalam Putusan No. 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.
Utang yang Terus Bertambah: Per Maret 2024, utangnya mencapai US$ 31,67 juta, meningkat dari tahun sebelumnya.
Restrukturisasi Utang yang Tidak Efektif: Sritex sempat melakukan restrukturisasi surat utang jangka pendek (MTN), namun gagal memperbaiki kondisi keuangan perusahaan.
Penurunan Permintaan Pasar: Dengan banyaknya kompetitor dan tren tekstil yang berubah, permintaan terhadap produk Sritex menurun drastis.

Aspek Hukum:

Kepailitan Sritex diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan, yang menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit apabila memiliki minimal dua kreditur dan tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo.

Maksud dari pasal di atas adalah Sritex memiliki lebih dari satu kreditur dan terbukti tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya.

Hak kreditur atas aset Sritex diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa semua aset debitur menjadi jaminan bagi krediturnya.

Seluruh aset Sritex, termasuk properti, pabrik, dan inventarisnya, menjadi jaminan bagi seluruh krediturnya, karena kreditur memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran utang dari hasil likuidasi aset perusahaan.

2. PT Nyonya Meneer – Konflik Internal dan Utang yang Menghancurkan Bisnis Legendaris

PT Nyonya Meneer adalah salah satu perusahaan jamu legendaris di Indonesia yang berdiri sejak 1919. Perusahaan ini dikenal dengan produk herbalnya yang berbasis ramuan tradisional Jawa.

Penyebab Bangkrut:

Konflik Internal: Sejak 1984, terjadi ketidaksepakatan dalam manajemen yang menyebabkan ketidakstabilan perusahaan.
Beban Utang yang Besar: Perusahaan terlilit utang hingga Rp 267 miliar, yang akhirnya tidak dapat dibayarkan.
Kurangnya Inovasi: Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap obat herbal berbasis riset modern, Nyonya Meneer gagal menyesuaikan diri dengan tren pasar.
Penurunan Penjualan: Produk jamu Nyonya Meneer mulai kalah saing dengan produk herbal modern dan suplemen kesehatan berbasis ilmiah.

Aspek Hukum:

Pengadilan Niaga Semarang menetapkan kepailitan PT Nyonya Meneer berdasarkan putusan pailit pada 2017, sesuai dengan Pasal 225 UU Kepailitan tentang eksekusi putusan dalam perkara kepailitan.

Dimana, putusan kepailitan ini bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan kasasi kecuali ada pelanggaran hukum dalam prosesnya. Dengan adanya putusan ini, proses likuidasi aset PT Nyonya Meneer harus segera dilakukan di bawah pengawasan kurator.

Pihak kreditur dapat mengajukan hak tagih melalui kurator, sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata, yang mengatur bahwa seluruh harta pailit akan dibagi secara proporsional kepada kreditur.

Seluruh aset PT Nyonya Meneer menjadi harta pailit, yang akan digunakan untuk membayar utang kepada kreditur. Kreditur memiliki hak untuk mengajukan tagihan utang melalui kurator, yang bertugas membagi hasil likuidasi aset secara adil.

Ketahui uga apa saja perbedaan antara pailit dengan bangkrut dalam artikel 3 Poin Yang Membedakan Pailit Dengan Bangkrut.

3. Giant – Tidak Mampu Bersaing di Era E-Commerce dan Minimarket

Giant adalah jaringan ritel berbasis hypermarket yang menawarkan harga murah untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagai bagian dari Hero Group, Giant pernah memiliki ratusan gerai di berbagai kota.

Penyebab Bangkrut:

Persaingan Ketat dengan Minimarket: Konsumen lebih memilih belanja di Alfamart dan Indomaret, yang memiliki lebih banyak gerai dan lebih mudah dijangkau.
Perubahan Tren Belanja: Masyarakat mulai beralih ke belanja online melalui e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada, yang menawarkan harga lebih kompetitif.
Daya Beli Menurun: Sejak 2015, penjualan Giant terus turun, ditambah dengan dampak pandemi COVID-19 yang memperparah kondisi keuangan.
Biaya Operasional yang Tinggi: Sewa tempat di pusat perbelanjaan dan biaya tenaga kerja semakin mahal, membuat Giant sulit mempertahankan bisnisnya.

Aspek Hukum:

Penutupan gerai Giant tidak melalui proses kepailitan di pengadilan, tetapi lebih pada keputusan bisnis dari pemegang saham.

Berbeda dengan kasus PT Nyonya Meneer atau Sritex yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, Hero Group memilih menutup Giant secara sukarela tanpa melalui proses kepailitan di Pengadilan Niaga.

Dalam Pasal 142 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ketenagakerjaan), perusahaan wajib memberikan pesangon kepada karyawan yang terdampak PHK akibat penutupan usaha.

Hero Group sebagai pemilik Giant tetap berkewajiban memberikan pesangon kepada karyawan yang terdampak.

Hero Group tetap bertanggung jawab atas hak-hak pekerja yang terkena dampak, sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yang mengatur tentang pembayaran pesangon dan hak lainnya.

Hero Group wajib membayar pesangon kepada seluruh karyawan yang terkena PHK, sesuai dengan masa kerja mereka. Komponen yang harus diberikan meliputi: Uang Pesangon (UP); Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK); Uang Penggantian Hak (UPH).

Pelajaran Hukum dari Kasus-Kasus Ini

Dari kasus-kasus di atas, ada beberapa aspek hukum penting yang perlu diperhatikan dalam dunia bisnis:

Kepailitan dan Restrukturisasi Utang: Jika sebuah perusahaan memiliki utang yang tidak dapat dibayar, opsi yang tersedia adalah mengajukan PKPU atau kepailitan sesuai UU 37/2004.
Hak Kreditur dalam Kepailitan: Kreditur memiliki hak untuk mengajukan klaim atas aset perusahaan yang pailit, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
Tanggung Jawab terhadap Karyawan: Jika perusahaan tutup, maka harus tetap memenuhi hak-hak pekerjanya, seperti pesangon dan tunjangan, sesuai UU Ketenagakerjaan.
Adaptasi dengan Tren Pasar: Perusahaan yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumen akan sulit bertahan.

Banyak perusahaan besar di Indonesia yang dulunya berjaya akhirnya mengalami kebangkrutan karena berbagai alasan, mulai dari salah kelola, utang yang membengkak, hingga ketidakmampuan bersaing di pasar yang semakin dinamis.

Hukum di Indonesia telah mengatur mekanisme kepailitan, perlindungan kreditur, serta hak pekerja dalam situasi seperti ini.

Belajar mekanisme likuidasi dari kasus Tupperware, simak selengkapnya dalam artikel Perusahaan Tupperware Bangkrut: Bagaimana Likuidasi di Indonesia?

Upaya yang Dapat Dilakukan Sebagai Upaya Menghindari Kebangkrutan

Berikut adalah beberapa tips yang bisa diterapkan untuk menjaga bisnis tetap bertahan dan berkembang.

1. Kelola Keuangan dengan Bijak

Manajemen keuangan yang buruk adalah salah satu penyebab utama kebangkrutan. Untuk menghindarinya, lakukan langkah-langkah berikut:

Pisahkan keuangan bisnis dan pribadi.
Buat laporan keuangan secara rutin.
Pantau arus kas dan hindari pengeluaran yang tidak perlu.
Siapkan dana darurat untuk menghadapi kondisi tak terduga.

2. Lakukan Riset Pasar Secara Berkala

Perubahan tren dan perilaku konsumen dapat berdampak pada bisnis. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau pasar dengan cara:

Melakukan survei pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka.
Mengikuti perkembangan industri dan pesaing.
Menyesuaikan strategi bisnis dengan kondisi pasar yang terus berubah.

3. Inovasi dan Adaptasi

Bisnis yang tidak berinovasi akan tertinggal. Agar tetap kompetitif, lakukan inovasi dengan cara:

Mengembangkan produk atau layanan baru yang relevan dengan kebutuhan pelanggan.
Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi bisnis.
Meningkatkan kualitas layanan untuk membangun loyalitas pelanggan.

Jangan biarkan bisnis Anda bernasib sama! Banyak perusahaan besar yang akhirnya tutup karena tidak siap menghadapi perubahan. Hubungi Smartlegal.id untuk konsultasi hukum bisnis yang aman dan berkelanjutan.

Author: Aulina Nadhira

Editor: Genies Wisnu Pradana

Referensi

https://www.cnbcindonesia.com/research/20241024113919-128-582678/sritex-gulung-tikar-ini-deretan-8-perusahaan-yang-ikut-tumbang
https://www.cnbcindonesia.com/news/20230522114341-4-439390/direksi-blak-blakan-toko-gunung-agung-tutup-permanen-kenapa