Bagaimana Cara Ubah Nama PT Lewat OSS Langsung? Ini Syarat dan Prosedurnya

Daftar Isi

“Penting bagi pelaku usaha mengetahui bagaimana cara ubah nama PT lewat OSS langsung agar proses perubahan identitas perusahaan berjalan lancar dan sesuai ketentuan hukum.”

Nama PT merupakan identitas resmi perusahaan yang mencerminkan citra bisnis sekaligus menjadi bagian penting dari strategi branding. Nama PT tidak hanya digunakan dalam dokumen resmi, tetapi juga memengaruhi persepsi klien, mitra usaha, dan publik terhadap perusahaan. Oleh karena itu, setiap perubahan nama PT harus dilakukan secara sah dan sesuai prosedur hukum agar diakui secara resmi.

Untuk mempermudah pencatatan perubahan data perusahaan, pemerintah menghadirkan OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach), sebuah sistem yang memungkinkan perusahaan mengurus berbagai perizinan dan pembaruan data usaha secara online.

Melalui OSS-RBA, perusahaan dapat mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB), mengurus izin operasional maupun komersial, serta menyesuaikan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) jika terdapat perubahan atau penambahan kegiatan usaha.

Salah satu fitur penting dalam OSS-RBA adalah Menu Perubahan Data Usaha, yang memungkinkan pelaku usaha memperbarui informasi perusahaan agar tetap sesuai dengan perkembangan bisnis dan regulasi. Menu ini mencakup berbagai jenis perubahan, termasuk perubahan nama PT, lokasi usaha, produk atau jasa, dan data usaha lainnya.

OSS-RBA sendiri baru-baru ini menghadirkan pembaruan pada fitur Perubahan Data Usaha. Dengan pembaruan ini, tidak semua perubahan lagi memerlukan pemenuhan persyaratan ulang atau verifikasi tambahan, sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien.

Perubahan yang tidak berdampak signifikan terhadap risiko usaha dapat dilakukan dengan lebih cepat, sementara perubahan yang berpotensi memengaruhi kategori risiko tetap melalui prosedur verifikasi sesuai prinsip risk-based approach.

Hal Penting Sebelum Mengubah Nama PT di OSS

Dalam proses perubahan nama Perseroan Terbatas (PT), terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan agar prosedur berjalan sah secara hukum dan administratif. Berikut hal yang perlu diperhatikan:

1. Nama Perseroan yang Harus Memenuhi Syarat Tertentu

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (PP 43/2011), nama PT yang diajukan harus memenuhi beberapa persyaratan agar sah secara hukum antara lain :

Nama perusahaan harus diawali dengan frasa “Perseroan Terbatas” atau singkatan “PT”. Untuk perusahaan terbuka, ditambahkan akhiran “Tbk” agar sesuai ketentuan hukum dan identitas perusahaan.
Nama PT wajib ditulis dengan huruf Latin, tidak sama secara pokok dengan nama PT lain, dan belum digunakan secara sah. Hal ini penting untuk menghindari kebingungan dan potensi sengketa hukum.
Nama PT tidak boleh mengandung kata atau frasa yang bertentangan dengan kesusilaan, norma SARA, maupun meniru nama lembaga negara atau lembaga internasional tanpa izin resmi.
Nama PT tidak diperkenankan hanya berupa angka atau susunan huruf yang tidak membentuk kata, misalnya PT 4321 atau PT DCBA, agar nama mudah dikenali dan profesional.
Nama perusahaan tidak boleh menggunakan istilah badan hukum lain seperti “CV”, “Yayasan”, atau “UD”, karena dapat menimbulkan kebingungan legalitas.
Nama sebaiknya relevan dengan bidang usaha perusahaan, sehingga lebih kredibel dan mudah diterima oleh pasar.
Jika seluruh saham dimiliki WNI atau badan hukum Indonesia, nama perusahaan wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk memastikan kejelasan dan kepatuhan bahasa resmi.

2. Persetujuan Melalui RUPS

Setiap perubahan nama PT harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan perubahan nama memerlukan persetujuan mayoritas pemegang saham agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan UU 6/2023 tentang Cipta Kerja (UU PT)).

Persetujuan ini menjadi dasar sahnya perubahan nama dan mencegah sengketa di kemudian hari.

3. Pencatatan di Notaris dan Pengesahan Kemenkumham

Nama PT baru wajib dicatat dalam akta notaris yang resmi. Akta ini berfungsi sebagai dokumen legal yang merekam perubahan anggaran dasar, termasuk nama perusahaan (Pasal 21 ayat (4) UU PT).

Setelah tercatat di notaris, perubahan nama harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM agar memiliki legitimasi hukum resmi (Pasal 21 ayat (1) UU PT).

Setelah melalui tahapan internal berupa pemilihan nama yang sesuai aturan, persetujuan RUPS, hingga pencatatan dan pengesahan perubahan nama di Kemenkumham, barulah perusahaan dapat melanjutkan proses administrasi berikutnya melalui sistem OSS.

Syarat Ubah Nama PT di OSS

Setelah seluruh proses legalitas perubahan nama PT diselesaikan, tahap berikutnya adalah memastikan perubahan tersebut tercatat dalam sistem OSS-RBA. Untuk itu, pelaku usaha perlu menyiapkan beberapa dokumen pendukung yang akan menjadi dasar verifikasi dan pencatatan di OSS, antara lain:

1. Akta Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan nama PT harus dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh notaris. Akta ini mencatat secara resmi perubahan nama PT yang telah disetujui melalui RUPS, sehingga menjadi dasar hukum bagi pengajuan perubahan di OSS.

2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM

Setelah akta dibuat, pelaku usaha harus memperoleh SK dari Kemenkumham yang menyetujui perubahan nama PT. SK ini menjadi bukti legal bahwa perubahan nama telah sah secara resmi.

3. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pelaku usaha juga harus menyiapkan NIB yang diterbitkan melalui OSS untuk PT tersebut. NIB ini diperlukan sebagai identitas perusahaan dalam sistem OSS-RBA, sekaligus memastikan perubahan nama tercatat secara resmi di data usaha nasional.

4. NPWP Perusahaan

Pastikan NPWP perusahaan masih aktif dan valid. Meskipun perubahan nama PT tidak secara langsung memengaruhi NPWP, dokumen ini tetap menjadi bagian dari data perusahaan yang digunakan untuk verifikasi dan kepatuhan administrasi.