Panduan Lengkap Permenkum 49/2025: Perubahan Aturan Pendirian & Perubahan PT

Daftar Isi

”Panduan Permenkum 49/2025: Persetujuan RUPS atas Laporan Tahunan tersebut dibuat dalam akta notaris serta disampaikan kepada Menteri melalui SABH.”

Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Terbatas (Permenkum 49/2025) diterbitkan sebagai pengaturan administratif terbaru yang mengonsolidasikan layanan badan hukum Perseroan Terbatas di lingkungan Kementerian Hukum.

Peraturan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan tata kelola administrasi perseroan dengan perkembangan sistem layanan elektronik, penguatan prinsip transparansi, serta integrasi kepatuhan korporasi.

Permenkum 49/2021 diundangkan untuk mencabut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkum 21/2021).

Panduan Permenkum 49/2025: Substansi Pengaturan Baru

Salah satu pembaruan paling signifikan adalah penguatan kewajiban pelaporan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan kepada Menteri. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Permenkum 49/2025 mengatur bahwa Laporan Tahunan Perseroan persekutuan modal disusun sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PT) dan persetujuannya oleh RUPS dituangkan dalam akta notaris untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri.

Pengaturan tersebut akan memperluas dimensi administratif dari kewajiban internal Perseroan. Persetujuan RUPS yang sebelumnya hanya berdampak ke dalam hubungan organ perseroan, kini menimbulkan konsekuensi hukum publik karena menjadi bagian dari data yang wajib tercatat dalam sistem administrasi badan hukum.

Selain itu, Permenkum 49/2025 mengatur bahwa dokumen Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) menjadi bagian dari dokumen pendukung dalam permohonan pendirian maupun perubahan Perseroan. Ketentuan tersebut mengatur keterkaitan antara hukum perseroan dengan rezim pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Permenkum 49/2025 juga memperkenalkan rezim sanksi administratif yang lebih operasional. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Permenkum 49/2025 mengatur pemberian peringatan tertulis dan penghentian akses layanan administrasi badan hukum apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban penyampaian persetujuan Laporan Tahunan, dengan mekanisme pemulihan akses setelah kewajiban tersebut dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Permenkum 49/2025.

Perbandingan Dengan Permenkumham 21/2021 dan Implikasinya

Dibandingkan dengan Permenkumham 21/2021, Permenkum 49/2025 menunjukkan pergeseran pendekatan dari sekadar fasilitasi administrasi menuju instrumen pengawasan kepatuhan korporasi. Dalam Permenkumham 21/2021, kewajiban penyampaian Laporan Tahunan kepada Menteri tidak dikenal sebagai rezim tersendiri.

Permenkumham 21/2021 menggunakan terminologi “format isian” dalam sistem SABH, sedangkan Permenkum 49/2025 menggunakan istilah “formulir” dan menegaskan mekanisme pemeriksaan permohonan perubahan dengan tenggat serta konsekuensi penolakan apabila perbaikan tidak dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Perseroan perlu memastikan bahwa keputusan persetujuan Laporan Tahunan tidak hanya sah secara korporasi, tetapi juga diproses secara administratif melalui akta notaris dan dilaporkan kepada Menteri. Kegagalan memenuhi kewajiban tersebut berpotensi menimbulkan hambatan layanan hukum di kemudian hari, terutama terkait akses sistem administrasi badan hukum.

Konsultasikan kebutuhan hukum perusahaan Anda dengan kami. Tim kami siap membantu kebutuhan bisnis Anda. Konsultasikan sekarang juga!

Penulis: Arivigo Pranata

Editor: Genies Wisnu Pradana