Pengesahan Badan Usaha Koperasi Dialihkan ke Kemenkumham

Pemerintah baru saja mengeluarkan Surat Edaran mengenai pengesahan Badan Usaha Koperasi. Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal berisi tentang pengalihan kewenangan pengesahan, perubahan, dan pembubaran koperasi dari yang semula dipegang oleh Kementerian Koperasi dan UMKM menjadi ke Kementerian Hukum dan HAM.

Selama proses transisi berlangsung, pelayanan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi tetap diselenggarakan di Kementerian Koperasi dan UMKM sampai 1 Maret 2019.

Lantas, apa sajakah perbedaan sebelum dan sesudah dikeluarkannya Surat Edaran tersebut?

Untuk diketahui, pengalihan kewenangan tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), tepatnya pada Pasal 14. Yaitu pengesahan koperasi diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Jika Anda membutuhkan bantuan untuk mengurus badan usaha koperasi?, Anda dapat menghubungi hotline smartlegal.id di nomer 0813-1515-8719 atau email di [email protected]

Author : Safira Ayudia