Akta Pendirian Perusahaan Harus Dibuat Dimana? Ini Cara Membuat dan Persyaratannya

“Mengetahui akta pendirian perusahaan harus dibuat dimana sangat penting agar proses pendirian perusahaan Anda sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.”

Akta pendirian perusahaan adalah dokumen penting yang berisi informasi penting tentang identitas dan struktur perusahaan. Dokumen ini berperan sebagai dasar hukum yang memberikan legalitas bagi perusahaan untuk beroperasi secara resmi.

Pembuatan akta pendirian harus dilakukan dengan benar agar perusahaan memiliki dasar hukum yang kuat. Kesalahan dalam proses ini dapat menghambat kegiatan usaha di masa depan.

Artikel ini akan menjelaskan tempat pembuatan akta pendirian, langkah-langkah pembuatannya, dan persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan memahami hal ini, Anda dapat mendirikan perusahaan dengan lebih mudah dan sesuai aturan.

Baca juga: Nomor Akta Pendirian Perusahaan Itu yang Mana? Ini Letak dan Contohnya

Akta Pendirian Perusahaan Harus Dibuat Dimana?

Akta pendirian perusahaan adalah dokumen penting yang harus dibuat di hadapan notaris agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Notaris memiliki kewenangan untuk menyusun, mengesahkan, dan mencatat akta tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN).

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUJN, wilayah kerja notaris mencakup seluruh provinsi di tempat kedudukannya. Ketentuan ini berarti seorang notaris hanya berwenang membuat akta jika perbuatan hukum tersebut terjadi di dalam wilayah provinsi yang menjadi tempat kedudukannya. 

Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan notaris memahami regulasi lokal yang berlaku di wilayah kerjanya. Terdapat larangan dalam hal pembuatan akta pendirian perusahaan. Berdasarkan Pasal 17 huruf a UUJN, notaris dilarang menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya. 

Maka dari itu, notaris tidak diperbolehkan membuat akta pendirian perusahaan di luar provinsi tempat kedudukannya. 

Selain harus memperhatikan wilayah kerja notaris, terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar akta pendirian sah secara hukum. Berdasarkan Pasal 39 UUJN, berikut persyaratan yang harus dipenuhi:

1. Penghadap harus berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah.
2. Penghadap harus mampu melakukan perbuatan hukum.
3. Penghadap dikenal oleh notaris atau diperkenalkan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat.
4. Penandatanganan akta harus dilakukan secara langsung di hadapan notaris. Jika tidak dapat hadir secara fisik, penandatanganan dapat dilakukan melalui surat kuasa yang sah secara hukum.

Setelah melakukan pendirian perusahaan jangan lupa untuk mengecek legalitasnya dengan cara pada artikel 5 Cara Cek Legalitas Perusahaan CV atau PT Terdaftar Secara Online dengan Mudah dan Akurat!

Persyaratan Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan

Untuk membuat akta pendirian perusahaan, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar akta tersebut sah secara hukum. Persyaratan tersebut meliputi:

1. Nama Perusahaan dan Tempat Kedudukan Usaha: Nama perusahaan harus unik dan belum digunakan oleh perusahaan lain. Pengecekan nama perusahaan dapat dilakukan melalui sistem AHU Online yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. 
2. Alamat Perusahaan: Alamat perusahaan harus jelas dan lengkap untuk memastikan lokasi operasional yang sah. Informasi ini akan menjadi domisili hukum perusahaan yang dicantumkan dalam akta.
3. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha: Penjelasan mengenai tujuan pendirian perusahaan dan kegiatan usaha yang dijalankan harus dirinci dalam akta. Hal ini penting untuk menunjukkan ruang lingkup aktivitas perusahaan secara legal.
4. Jangka Waktu Berdirinya Perusahaan: Perusahaan dapat ditetapkan dengan jangka waktu tertentu atau tanpa batas waktu. Penentuan ini bergantung pada kesepakatan para pendiri perusahaan.
5. Anggaran Dasar Perusahaan: Anggaran dasar berisi rincian mengenai modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Informasi ini penting sebagai landasan hukum terkait keuangan perusahaan.
6. Nilai Nominal dan Jumlah Saham: Jumlah saham dan nilai nominal per lembar saham harus ditentukan dengan jelas. Hal ini berfungsi untuk mengatur kepemilikan dan hak pemegang saham di perusahaan.
7. Data Diri Pendiri dan Pengurus Perusahaan: Setiap pendiri, direktur, dan pemegang saham harus melampirkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal saat ini, Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai data identitas resmi. Data ini penting untuk memastikan legalitas pihak yang terlibat dalam perusahaan.

Baca juga: Cara Mendirikan PT Tahun 2025: Syarat Administratif, Biaya, dan Prosedurnya Menurut Ketentuan UU Cipta Kerja

Cara Membuat Akta Pendirian Perusahaan 

Pembuatan akta pendirian perusahaan melibatkan beberapa tahapan penting yang harus diikuti agar perusahaan memiliki legalitas yang sah. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan:

1. Menentukan Nama Perusahaan

Pilih nama perusahaan yang unik dan belum digunakan oleh pihak lain. Pastikan nama tersebut telah dicek ketersediaannya melalui sistem AHU Online yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM.

2. Menyiapkan Data Dokumen Pendukung

Kumpulkan dokumen seperti KTP, KK, dan NPWP para pendiri serta data perusahaan meliputi nama, alamat, bidang usaha, dan struktur permodalan. Data ini menjadi dasar bagi notaris untuk menyusun akta pendirian.

3. Konsultasikan dengan Notaris 

Temui notaris yang berwenang untuk berkonsultasi mengenai isi akta pendirian. Notaris akan membantu menyusun ketentuan penting seperti susunan pengurus, pembagian saham, dan aturan internal perusahaan.

4. Penyusunan dan Penandatanganan Akta

Setelah semua data lengkap, notaris akan menyusun akta pendirian sesuai ketentuan hukum. Para pendiri harus hadir untuk menandatangani akta tersebut di hadapan notaris. Penandatanganan ini disaksikan oleh notaris dengan tujuan untuk memastikan keabsahannya. 

5. Pengajuan Pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM

Notaris akan mengajukan akta pendirian perusahaan melalui sistem AHU Online. Setelah disahkan, Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pendirian PT. SK ini menjadi bukti sah bahwa perusahaan telah didirikan secara hukum dan dapat mulai beroperasi.

6. Pembuatan NPWP dan NIB

Setelah akta disahkan, perusahaan harus mengurus NPWP Perusahaan dan NIB melalui sistem OSS (Online Single Submission) untuk mendapatkan izin operasional yang resmi.

Selain pembuatan akta perusahaan, ternyata akta perusahaan juga dapat diubah simak ulasannya dalam artikel Cara Mengurus Perubahan Akta PT: Cek Syarat dan Lama Prosesnya

Fungsi Akta Pendirian

Akta pendirian perusahaan memiliki peran penting sebagai dokumen legal dalam mendirikan perusahaan. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari akta pendirian perusahaan:

1. Bukti Legalitas Perusahaan: Akta pendirian berfungsi sebagai bukti bahwa perusahaan telah didirikan sesuai hukum yang berlaku. Dokumen ini menjadi syarat utama untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pendirian PT dari Kementerian Hukum dan HAM.
2. Syarat Mengurus Perizinan dan Administrasi: Akta pendirian merupakan dokumen wajib saat mengurus izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP Perusahaan,  dan izin lainnya melalui sistem OSS.
3. Penjelasan Struktur Perusahaan: Dalam akta pendirian memuat informasi mengenai susunan pengurus, pembagian saham, serta hak dan kewajiban para pemegang saham. Hal ini memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab dan peran masing-masing pihak. 
4. Meningkatkan Kepercayaan Investor dan Mitra Bisnis: Akta pendirian yang sah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mitra bisnis.

Ingin mendirikan perusahaan tapi bingung dengan proses legalitasnya? Serahkan saja ke Smartlegal.id! Kami siap membantu Anda mengurus pendirian perusahaan hingga tuntas. Klik tombol di bawah ini untuk konsultasi sekarang!”

Author: Pudja Maulani Savitri

Editor: Genies Wisnu Pradana

https://finance.detik.com/solusiukm/d-6349013/contoh-dan-syarat-membuat-akta-pendirian-perusahaan