Jasa Pengurusan Perubahan KBLI, Biaya, Syarat, dan Prosedurnya

“Perubahan KBLI penting saat usaha berkembang atau berubah fokus kegiatan usahanya. Jasa pengurusan perubahan KBLI mempermudah proses legalitasnya.”

Seiring berkembangnya kegiatan usaha, pelaku usaha kerap melakukan penyesuaian bisnis. Mulai dari menambah lini usaha baru hingga mengubah fokus kegiatan utama perusahaan. Perubahan tersebut perlu diiringi dengan penyesuaian dokumen legal agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu komponen penting yang wajib disesuaikan adalah kode KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. KBLI berfungsi sebagai acuan resmi dalam pengklasifikasian jenis usaha dan menjadi dasar dalam pengurusan NIB, perizinan berusaha, serta administrasi perpajakan.

Jika kegiatan usaha tidak lagi relevan dengan kode KBLI yang tercantum dalam dokumen perusahaan, maka perubahan harus dilakukan secara resmi. Agar proses perubahan berjalan lancar dan sesuai aturan, penting memahami alasan perubahan dilakukan, dokumen yang dibutuhkan, alur prosedur, serta estimasi biayanya.

KBLI hanya untuk satu jenis kegiatan usaha dan tidak boleh dicampur simak selengkapnya dalam artikel KBLI OSS Ini Gak Boleh Dicampur Kegiatan Usaha Lain

Apa Itu KBLI dan Kapan Harus Melakukan Perubahan KBLI?

KBLI merupakan klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan kegiatan ekonomi di Indonesia berdasarkan lapangan usaha yang menghasilkan barang maupun jasa (Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Peraturan BPS 2/2020)).

KBLI menjadi acuan utama dalam penentuan jenis usaha dan tingkat risiko dalam proses perizinan berusaha. Kode KBLI wajib dicantumkan dalam permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diajukan melalui sistem OSS. 

Kode ini termasuk dalam data pelaku usaha yang harus dilengkapi saat mengajukan NIB (Pasal 207 ayat (1) huruf d  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025)). 

Perubahan KBLI perlu dilakukan ketika kegiatan usaha tidak lagi sesuai dengan klasifikasi yang tercantum sebelumnya. Kondisi ini sering terjadi saat pelaku usaha menambah lini bisnis atau mengubah fokus kegiatan usahanya. Jika kegiatan usaha yang dijalankan tidak lagi sesuai dengan kode KBLI yang tercantum dalam dokumen perusahaan, maka perusahaan wajib melakukan perubahan data melalui sistem OSS.

Melakukan perubahan KBLI secara tepat membantu memastikan legalitas usaha tetap terjaga dan selaras dengan peraturan. Selain itu, perubahan ini penting agar pelaku usaha tidak mengalami hambatan saat mengurus izin baru atau mengikuti program pemerintah.

Baca juga: Apakah Setiap KBLI Harus Punya Dokumen Lingkungan Sendiri?

Syarat Mengurus Perubahan KBLI 

Sebelum mengajukan perubahan KBLI, pelaku usaha perlu memastikan bahwa seluruh dokumen pendukung sudah disiapkan secara lengkap dan sah. Dokumen-dokumen ini akan menjadi dasar untuk memperbarui data kegiatan usaha dalam sistem OSS dan, jika perlu, melalui perubahan akta perusahaan.

Berikut beberapa syarat dokumen yang umumnya dibutuhkan dalam pengurusan perubahan KBLI:

1. Akta pendirian dan/atau akta perubahan terakhir: Jika kegiatan usaha baru belum tercantum dalam akta, maka harus dilakukan perubahan melalui notaris.
2. SK Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM: Digunakan untuk menunjukkan pengesahan badan hukum dan legalitas perubahan akta.
3. Nomor Induk Berusaha (NIB): NIB memuat data KBLI dan perlu diperbarui dalam sistem OSS.
4. NPWP Badan Usaha: Digunakan untuk keperluan administrasi perpajakan dan perizinan.
5. KTP dan NPWP Direksi/Pengurus: Dibutuhkan untuk mengidentifikasi penanggung jawab perusahaan dalam sistem OSS.
6. Data kode KBLI lama dan rencana kode KBLI baru: Harus dipastikan bahwa kode KBLI yang dipilih sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Lalu apakah dengan menambah KBLI berarti juga menambah akta? Temukan jawabannya dalam artikel Menambah KBLI Apakah Harus Merubah Akta? Berikut Penjelasan Lengkapnya

Prosedur Jasa  Pengurusan Perubahan KBLI 

Perubahan kegiatan usaha yang tidak lagi sesuai dengan kode KBLI sebelumnya harus diikuti dengan pembaruan data secara resmi. Hal ini penting agar legalitas usaha tetap diakui dan tidak menimbulkan kendala saat mengurus perizinan. Berikut perubahan KBLI dilakukan melalui beberapa tahapan administratif yaitu:

1. Perubahan Akta Perusahaan Melalui Notaris

Jika kegiatan usaha baru belum tercantum dalam akta pendirian, pelaku usaha harus melakukan perubahan akta melalui notaris. Langkah ini diperlukan karena KBLI merupakan bagian dari struktur dasar perusahaan.

• Hubungi notaris yang biasa menangani legalitas perusahaan.
• Sampaikan perubahan kegiatan usaha beserta kode KBLI yang ingin ditambahkan atau dihapus.
• Notaris akan menyusun akta perubahan dan memastikan semua data sesuai sebelum diajukan ke Kemenkumham.

Setelah disetujui, notaris akan mengajukan pengesahan akta perubahan ke Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pengesahan ini menjadi dasar pembaharuan data di OSS.

2. Pengajuan Perubahan Data Usaha di OSS

Setelah akta perubahan disahkan, pelaku usaha dapat masuk ke akun OSS dan melakukan perubahan data kegiatan usaha. Pengajuan ini penting untuk memperbarui NIB sesuai dengan KBLI yang terbaru.

• Login ke sistem OSS RBA menggunakan akun perusahaan.
• Pilih menu “Perizinan Berusaha” lalu klik “Perubahan NIB” atau “Perubahan Data Usaha.”
• Sistem akan menampilkan daftar KBLI yang ada. Pilih KBLI yang ingin diubah. Kode KBLI dapat diperbarui atau ditambah sesuai kebutuhan usaha.
• Lengkapi kolom data usaha yang diperlukan, seperti jenis produk/jasa, kapasitas produksi, dan dokumen pendukung jika diminta (misal: sertifikat halal atau izin lingkungan) sesuai tingkat risiko usaha.
• Jika perubahan KBLI memerlukan pembaruan akta, pastikan Anda melampirkan Akta Perubahan dan SK Kemenkumham sebagai dokumen pendukung.
• Setelah data lengkap, klik Selesai/Lanjutkan Perubahan. Sistem akan menampilkan data usaha lama dan baru. Konfirmasikan perubahan dengan mencentang disclaimer, lalu submit perubahan tersebut.
• Setelah proses verifikasi selesai dan perubahan KBLI disetujui, Anda bisa mencetak NIB terbaru yang sudah memuat kode KBLI yang diperbarui.

3. Pembaruan Dokumen Pajak dan Perizinan Lainnya

Setelah data di OSS diperbarui, pelaku usaha perlu memastikan informasi yang sama juga diubah pada dokumen perpajakan dan izin lainnya.

• Perbarui data pada NPWP perusahaan dan NPWP pengurus jika diperlukan.
• Sesuaikan juga data perizinan sektoral melalui OSS atau instansi terkait agar tidak terjadi ketidaksesuaian.

Hal ini penting agar proses pelaporan usaha tetap lancar dan tidak menimbulkan kendala administratif.

4. Pelaporan ke Bank dan Pihak Terkait (Opsional)

Setelah perubahan KBLI disetujui, pelaku usaha disarankan memberi tahu bank atau mitra kerja agar data legalitas usaha yang tercatat tetap sesuai dengan dokumen terbaru. Meskipun tidak diwajibkan, langkah ini penting untuk kelancaran administrasi dan menjaga kepercayaan dalam kerja sama bisnis.

Baca juga: Ini Dia! Tips dan Trik Cara Menentukan KBLI pada OSS RBA

Berapa Biaya Perubahan KBLI?

Mengurus perubahan KBLI bukan hanya soal mengganti kode di OSS, tapi menyangkut aspek legalitas perusahaan. Proses ini melibatkan penyesuaian dokumen hukum, pembaruan akta, dan penyesuaian izin usaha yang terdaftar resmi.

Biaya perubahan KBLI tidak bersifat tetap karena bergantung pada banyak faktor seperti jumlah KBLI yang diubah, struktur usaha, serta jenis dokumen legal yang perlu disesuaikan.

Kesalahan dalam memilih kode KBLI atau mengisi data di OSS bisa berdampak serius pada keberlanjutan operasional usaha. Akibatnya, izin usaha dapat dibekukan, data legal tidak sesuai, bahkan pengajuan bisa ditolak sistem.

Peran jasa pengurusan perubahan KBLI sangat penting untuk memastikan semua proses berjalan tanpa kesalahan administratif. Tim profesional akan membantu menyesuaikan klasifikasi usaha dengan benar dan memastikan semua dokumen sesuai aturan hukum.

Selain itu, mereka juga menangani seluruh tahapan mulai dari perubahan akta, pengajuan ke Kemenkumham, hingga pemutakhiran data OSS secara sistematis. Dengan begitu, pelaku usaha tidak perlu repot mengurus hal teknis yang menyita waktu dan tenaga.

Tim Smartlegal.id siap mendampingi Anda dalam proses perubahan KBLI secara legal, cepat, dan sesuai ketentuan. Kami memastikan setiap langkah tepat sasaran agar bisnis Anda bisa berkembang tanpa hambatan administratif.

Anda ingin melakukan perubahan KBLI namun bingung menentukan kode yang sesuai di OSS RBA? Hubungi Smartlegal.id untuk membantu proses pengurusan dari awal hingga tuntas. 

Author: Pudja Maulani Savitri

Editor: Genies Wisnu Pradana

https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko