Perizinan dan Pendirian Badan Usaha
Apakah Jual Beli Saham Perusahaan Tertutup Wajib Persetujuan RUPS?
“Jual beli saham yang wajib mendapatkan persetujuan RUPS, hanya jika disyaratkan dalam Anggaran Dasar perusahaan tersebut.” Kepemilikan dalam Perseroan Terbatas (PT) dihitung berdasarkan besaran modal yang disetor oleh para pendiri PT. Besarnya modal yang disetorkan akan berpengaruh terhadap jumlah persentase kepemilikan dalam suatu PT. Modal pendiri PT itulah yang nantinya akan terbagi menjadi saham. Tahukan…
Read MorePengusaha Wajib Tahu! 5 Hal ini Membedakan PP (Peraturan Perusahaan) dengan PKB (Perjanjian Kerja Bersama)
“Peraturan Perusahaan dibuat oleh perusahaan dan harus mendapatkan pengesahan dari dinas ketenagakerjaan terkait. Sedangkan Perjanjian Kerja Bersama harus dibuat berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerjanya.” Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama merupakan dua hal yang tidak asing lagi apabila berbicara mengenai ketenagakerjaan. Lalu, apa saja perbedaan PP dengan PKB? Pengertian Berdasarkan Pasal 1 angka 20…
Read MorePerhatikan 6 Hal Ini Agar Keputusan Direksi Berlaku Secara Sah
“Keputusan Direksi harus sesuai dengan kebijakan yang didasarkan pada keahlian, peluang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis untuk bisa berlaku secara sah.” Jika melihat Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pengurusan perusahaan oleh Direksi harus dilakukan untuk perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Direksi…
Read MoreIni Akibatnya Jika Likuidasi Perusahaan Jumlah Kekayaannya Lebih Kecil Daripada Hutang
“ Perusahaan yang melakukan likuidasi ternyata kekayaannya yang diperkirakan tidak cukup untuk bayar hutang kepada kreditor, maka perusahaan wajib diajukan pailit” Pengusaha yang ingin membubarkan perusahaannya tidak serta merta dengan cara meninggalkannya begitu saja. Menurut Pasal 142 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), perusahaan yang ingin dibubarkan juga…
Read MoreIngin Mengganti Perjanjian Kerja Bersama Menjadi Peraturan Perusahan? Simak Dulu Syaratnya!
“Terdapat dua syarat agar Perjanjian Kerja Bersama dapat diganti menjadi Peraturan Perusahaan.” Semakin besar suatu perusahaan tentunya akan memerlukan semakin banyak tenaga kerja. Memiliki banyak tenaga kerja bukanlah perkara yang mudah. Pengusaha harus dapat membuat para karyawannya, yang memiliki karakter dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, agar dapat menyesuaikan dengan value perusahaan. Nah hal tersebutlah…
Read MoreIngat! Peraturan Perusahaan Anda Harus Disahkan Agar Memiliki Kekuatan Hukum
“Peraturan Perusahaan yang tidak disahkan, maka tidak mempunyai kekuatan hukum” Tahukah Anda? Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan. Apabila tidak, pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp5 juta dan paling banyak Rp50 juta karena termasuk tindak pidana pelanggaran (Pasal 188 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan…
Read MoreHati-Hati! Lalai Membuat Peraturan Perusahaan Ada Sanksinya
“Sanksi pidana menanti bagi pengusaha yang tidak membuat Peraturan Perusahaan. Jangan sampai anda jadi salah satunya!” Peraturan Perusahaan diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Permenaker 28/2014) Kalau peraturan…
Read MoreMemang Keahlian Dapat Dijadikan Modal PT? Simak Penjelasannya Dulu!
“Penyetoran atas modal saham PT dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya” Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, dimana seluruh modalnya terbagi dalam bentuk saham. Para pemegang saham harus melakukan penyetoran kepada PT terlebih dahulu untuk mendapatkan saham suatu PT. Terkait penyetoran saham terdapat beberapa klien yang menanyakan apakah…
Read MoreIngin Mendirikan PT Di Jakarta? Jangan Gunakan Apartemen Untuk Domisili PT
“Bagi pemilik yang tidak menggunakan bangunan sebagaimana fungsinya, dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana termasuk untuk PT di Jakarta” Selain sebagai Ibu Kota Indonesia, Jakarta merupakan salah satu kota metropolitan dengan potensi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Jakarta menjadi pusat perdagangan dan jasa di Indonesia. Bagaimana tidak, hampir semua perusahaan besar nasional maupun…
Read MoreKarena 6 Hal Ini Laporan Keuangan Perusahaan Harus Diaudit Akuntan Publik
“Jika laporan keuangan perusahaan tidak diaudit akuntan publik, maka laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS” Perusahaan punya kewajiban untuk membuat laporan tahunan. Berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), jangka waktu penyampaian laporan tahunan tersebut maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir. Salah satu muatan yang…
Read More