Perizinan dan Pendirian Badan Usaha
Hati-Hati! Direksi dan Dewan Komisaris Tidak Paham Tugas Dapat Berakibat Secara Pribadi
“Direksi dan Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab dan wewenang yang berbeda, tetapi saling melengkapi satu sama lain” Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas (PT) harus memahami tanggung jawab dan wewenang masing-masing. Kedua organ PT itu memiliki tanggung jawab dan wewenang yang berbeda, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Artinya, suatu PT tidak dapat berdiri…
Read MoreDewan Komisaris Dapat Membantu Direksi Mengurus PT, Tapi Ada Batasannya
“Selain mengawasi dan memberikan arahan kepada Direksi, Dewan Komisaris juga dapat turut mengurus PT” Sebagai organ Perseroan Terbatas (PT) Direksi dan Dewan Komisaris memiliki tugas yang berbeda dalam mengurus PT. Perbedaan tugas dan kewenangan antara Direksi dan Dewan Komisaris bertujuan untuk saling melengkapi dalam mengurus PT. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)…
Read MoreBegini 4 Tipe Penerbitan Izin Usaha Melalui OSS
“Para pengusaha harus mengetahui berbagai tipe penerbitan Izin Usaha melalui Sistem OSS, hal ini demi kelancaran proses memperoleh Izin Usaha” Pada saat ini, Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik atau biasa disebut Online Single Submission (OSS) merupakan sistem yang sudah marak digunakan. Hal itu dilakukan sebagai penyederhanaan pengurusan berbagai perizinan berusaha yang terintegrasi menjadi satu sistem,…
Read MoreHati-Hati! Ini Ancaman Pidana Bagi Pemegang Saham Yang Menggunakan Aset Perusahaan Untuk Kepentingan Pribadi
“Pemegang saham tidak boleh menggunakan atau memiliki aset perusahaan secara sembarangan. Ia bisa dipenjara 5 tahun dan didenda karena telah melakukan penggelapan.” Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), PT merupakan Badan Hukum. Artinya, PT merupakan entitas tersendiri dan merupakan subyek hukum yang berbeda dari pemegang saham maupun organ-organ yang…
Read MoreHati-Hati! Sanksi Menanti Apabila Perusahaan Terlambat Menyampaikan Notifikasi Akuisisi, Merger, dan Konsolidasi ke KPPU
Ternyata terdapat denda bagi perusahaan yang terlambat menyampaikan notifikasi pasca Akuisisi, Merger, dan Konsolidasi. Bagi perusahaan yang berencana untuk melakukan akuisisi, merger, dan konsolidasi, maka perlu memperhatikan ketentuan penyampaian notifikasi hasilnya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) . Baca juga: Ini Perbedaan Akuisisi, Merger, Konsolidasi, dan Spin-off Penyampaian notifikasi ini dilakukan dalam kurun waktu 30…
Read MoreIni 4 Keuntungan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Jika Memiliki IUMK
“Dengan memiliki IUMK pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan dari pemerintah” Pengusaha yang mengurus aspek legalitas usahanya tentu dapat menjalankan usahanya dengan aman dan nyaman. Hal itu dikarenakan aspek legalitas merupakan salah satu aspek yang dapat menghambat pengusaha berkembang apabila tidak diurus dengan baik. Legalitas tidak hanya berlaku kepada pengusaha…
Read MoreKenali 3 Jenis Doktrin Hukum Dalam Perseroan Terbatas
“Dalam menjaga tata kelola dan tanggung jawab dari setiap tindakan Perseroan, maka Perseroan dapat menerapkan doktrin hukum Perseroan Terbatas” Berbicara mengenai Perseroan Terbatas (PT), maka tidak terlepas dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh PT. Dalam melakukan tindakan tersebut, maka perseroan perlu memperhatikan tata kelola dan tanggung jawab dari setiap tindakan yang dilakukan oleh perseroan. Dalam…
Read MoreKini Semua Toko Online Wajib Terdaftar dan Mengantongi Izin Khusus Dengan Adanya Permendag 50/2020
“Dalam Permendag 50/2020 mengatur terkait pelaksanaan hal-hal apa saja yang wajib dilakukan oleh Pelaku usaha Pedagang Melalui Sistem Elektronik” Pada tanggal 19 Mei 2020, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“Permendag 50/2020”). Baca juga: Pedagang…
Read MoreSIUPMSE Izin Usaha Untuk Para Pelaku Usaha E-Commerce
“Dengan berlakunya Permendag 50/2020 izin usaha bagi pelaku usaha E-commerce bukan lagi SIUP, tetapi menjadi SIUPMSE” Pelaku usaha E-Commerce dalam menjalankan usahanya wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“SIUPMSE”). Ketentuan itu diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan…
Read MoreAwas! Direksi yang Masa Jabatannya Berakhir Harus Tanggung Jawab Secara Pribadi Kalau Perusahaan Rugi
Tindakan hukum direksi yang telah habis masa jabatannya merupakan tindakan pribadi yang mengikat hak dan kewajibannya secara pribadi serta yang akan bertanggung jawab penuh jika perusahaan rugi. Apakah perusahaan perlu mengajukan pembatalan dahulu? Dalam Perseroan Terbatas (PT), Direksi memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selain…
Read More