Jangan Salah Pilih! Ini Cara Menentukan KBLI Usaha yang Tepat untuk Kegiatan Usaha

Daftar Isi

“Ketahui cara menentukan KBLI Usaha yang tepat dan sesuai agar kegiatan usaha Anda terbebas dari risiko hukum yang dapat menghambat legalitas serta perizinan berusaha.”

Menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha baru yang ingin mengurus legalitas bisnisnya. Tidak sedikit pelaku usaha yang tidak paham sehingga salah memilih KBLI.

Padahal, KBLI merupakan fondasi atau acuan dasar dalam perizinan berusaha berbasis risiko. Kode pada KBLI digunakan oleh sistem OSS untuk mengidentifikasi tingkat risiko usaha.

Kesalahan dalam menentukan KBLI bisa berakibat fatal bagi keberlangsungan usaha. Pelaku usaha berpotensi menghadapi risiko seperti penolakan izin, NIB yang tidak akurat, hingga sanksi administratif.

Oleh karena itu, penting bagi usaha untuk memahami regulasi terbaru terkait KBLI serta cara menentukan KBLI yang tepat agar kegiatan usaha terbebas dari risiko ketidaksesuaian KBLI.

Kenapa KBLI penting?

Bagi pelaku usaha, KBLI sangat penting karena menjadi dasar utama perizinan usaha melalui OSS RBA. KBLI menjadi acuan standar untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menentukan jenis kegiatan usaha.

Selain itu, KBLI juga menjadi dasar penentuan tingkat risiko usaha sehingga mempengaruhi jenis perizinan yang dibutuhkan.

Tingkat risiko berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko (PP 28/2025). Adapun tingkat risiko usaha ini terbagi dalam 4 tingkatan, yaitu:

Tingkat risiko rendah
Tingkat risiko menengah rendah
Tingkat risiko menengah tinggi
Tingkat risiko tinggi

Pemilihan KBLI akan mempengaruhi jenis izin yang dibutuhkan pada keempat tingkat risiko berusaha. Untuk usaha risiko rendah sendiri membutuhkan NIB sebagai identitas dan izin usahanya.

Usaha tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi tidak hanya membutuhkan NIB tapi juga sertifikat standar sebagai legalitas usahanya. Adapun legalitas usaha untuk tingkat risiko tinggi lebih kompleks karena selain membutuhkan NIB juga membutuhkan izin untuk menjalankan kegiatan operasional usahanya.

Pada Desember 2025 lalu, Pemerintah melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Peraturan BPS 7/2025) resmi mencabut KBLI 2020 dan menggantinya dengan KBLI 2025. Dalam KBLI 2025 terdapat sejumlah pembaruan pada jumlah kategori, golongan pokok, golongan, subgolongan, dan kelompok.

KBLI 2025 juga memuat sejumlah aktivitas ekonomi baru yang belum terakomodir dalam KBLI 2020. Beberapa aktivitas ekonomi baru yang terdapat dalam KBLI 2025 adalah sebagai berikut:

Jasa Intermediasi Digital
Factoryless Goods Producer
Capture and Storage Carbon
Aktivitas Konten Digital
Pembedaan Pembangkit Tenaga Listrik
Penambahan Komoditas Kegiatan Industri
Aktivitas Baru Jasa Keuangan
Ruang Lingkup Aktivitas Real Estat

Perubahan dan pembaruan dalam KBLI 2025 ini menuntut para pelaku usaha untuk segera melakukan penyesuaian pada KBLI usahanya. Melalui Pasal 5 Peraturan BPS 7/2025, pemerintah memberikan jangka waktu maksimal 6 bulan sejak peraturan diterbitkan bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan KBLI.

Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memahami sejumlah ketentuan baru dalam KBLI 2025 agar kegiatan usaha dapat berjalan secara aman dan sesuai regulasi yang berlaku.

Risiko KBLI yang Tidak Sesuai

KBLI yang tidak sesuai dengan kegiatan operasional usaha berpotensi menghadapi hambatan dalam proses perizinan berusaha. Selain itu, ketidaksesuaian KBLI juga akan membawa sejumlah risiko seperti risiko hukum, hambatan bisnis, dan dampak reputasi.

Berikut beberapa risiko yang berpotensi dihadapi pelaku usaha jika KBLI tidak sesuai:

Penolakan atau pencabutan izin usaha: Sistem OSS RBA dapat menolak izin baru atau bahkan mencabut izin usaha yang sudah ada karena ketidaksesuaian KBLI dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
Sanksi Administratif: Pelaku usaha yang salah menentukan KBLI usahanya dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif ini mencakup peringatan tertulis, denda, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.
Risiko Hukum: KBLI yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha akan dianggap memberikan informasi yang tidak benar.
Hambatan Bisnis: Kesalahan dalam pemilihan KBLI akan menghambat kegiatan bisnis. Hambatan bisnis ini dapat berupa kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan atau kesulitan untuk mengajukan izin tambahan karena KBLI yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha.
Dampak Reputasi: KBLI yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha akan berdampak pada reputasi usaha. Kredibilitas usaha serta kepercayaan investor dan mitra akan menurun karena ketidaksesuaian dokumen legalitas usaha dengan kegiatan operasional yang dijalankan.

Cara Menentukan KBLI yang Tepat

Pemilihan KBLI yang tepat dengan kegiatan usaha sangat penting karena menjadi fondasi utama untuk perizinan berusaha. Oleh karena itu, pelaku usaha harus mengetahui cara untuk menentukan KBLI yang tepat agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan lancar. Berikut cara menentukan KBLI yang tepat bagi Pelaku usaha:

1. Pahami Sektor dan Jenis Usaha

Untuk memilih KBLI yang tepat, pelaku usaha harus memahami sektor dan jenis usaha yang dijalankannya. Tidak memahami sektor dan jenis usaha yang dijalankan akan berdampak pada pemilihan KBLI untuk legalitas dan perizinan usaha.

2. Gunakan Fitur Pencarian

Pelaku usaha bisa menggunakan fitur pencarian di situs OSS untuk menentukan KBLI yang tepat bagi kegiatan usaha. Pelaku usaha dapat memilih menu Informasi pada OSS kemudian ketik kata kunci paling relevan dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

3. Pahami Hierarki KBLI

Kode pada KBLI terdiri dari 5 digit yang disusun secara berjenjang. Untuk menentukan KBLI yang tepat, pelaku usaha harus memahami arti dari setiap digit kode. Adapun struktur kode 5 digit KBLI adalah sebagai berikut:

1 digit kode alfabet mewakili kategori penggolongan aktivitas ekonomi.
2 digit angka mewakili golongan pokok yang merupakan uraian lebih lanjut dari kategori.
3 digit angka mewakili golongan yang merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok.
4 digit angka mewakili kode subgolongan yang merupakan uraian dari aktivitas ekonomi dalam golongan.
5 digit angka mewakili kode kelompok yang menjabarkan lebih lanjut kegiatan dalam suatu subgolongan.

4. Gunakan Jasa Konsultan

Menggunakan jasa konsultan hukum dan bisnis dapat menjadi alternatif bagi pelaku usaha untuk memilih KBLI yang tepat bagi kegiatan usahanya. Dengan menggunakan jasa konsultan hukum yang profesional dan terpercaya, sanksi akibat kesalahan pemilihan KBLI dapat diminimalisir sehingga operasional usaha dapat berjalan secara aman.

Menentukan KBLI yang tepat seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha baru. Padahal, KBLI menjadi acuan dasar dalam perizinan berusaha berbasis risiko. Karenanya, pelaku usaha harus memahami regulasi dan cara menentukan KBLI yang tepat agar kegiatan usaha terbebas dari risiko hukum karena salah menentukan KBLI.

Segera Daftar untuk Acara KBLI & OSS 2026: Era Baru, Aturan Baru, Risiko Mengancam! Dapatkan pemahaman mendalam tentang perubahan besar dalam sistem KBLi & OSS 2026 bersama para ahli hukum terkemuka.

Hanya Tersedia 30 Kursi!

Daftar sekarang dan nikmati Early Bird Special hanya Rp1.350.000!

Jangan sampai legalitas usaha terhambat karena kesalahan dalam menentukan KBLI yang sesuai dengan usaha Anda. Gunakan jasa konsultan hukum yang terpercaya untuk membantu kebutuhan bisnis Anda. Konsultasikan dengan tim smartlegal.id sekarang juga!

Author: Nasywa Azzahra

Editor: Genies Wisnu Pradana

Referensi:

https://prolegal.id/simak-tips-cara-memilih-kbli-ini-agar-tidak-salah-pilih/ 
https://smartlegal.id/trending-topic/2025/01/21/ini-dia-tips-dan-trik-cara-menentukan-kbli-pada-oss-rba/