Cara Menentukan Bagi Hasil Bisnis Franchise, Franchisor wajib tahu ini!

“Cara menentukan bagi hasil bisnis franchise,pelajari panduan lengkapnya untuk memastikan kerja sama franchise berjalan adil, transparan, serta menguntungkan bagi baik franchisor maupun franchise.”

Sistem franchise kini menjadi strategi ekspansi bisnis yang banyak dipilih karena memungkinkan perluasan usaha tanpa membuka cabang sendiri. Namun dibalik peluang tersebut, ada aspek penting yang harus diperhatikan sejak awal, yaitu penentuan mekanisme bagi hasil antara franchisor dan franchisee.

Bagi franchisor, menetapkan skema bagi hasil tidak cukup hanya menentukan angka. Mekanisme tersebut harus mencerminkan keadilan, transparansi, serta proporsi kontribusi masing-masing pihak.

Jika struktur bagi hasil disusun tanpa perhitungan matang, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan mitra, menurunkan kinerja operasional, bahkan memicu potensi sengketa atau penutupan usaha.

Baca Juga: Cara Membuka Bisnis Franchise Sendiri dari Nol, Ini Syarat, Prosedur dan Legalitasnya

Kriteria Franchise yang Harus Dipenuhi Franchisor

Dalam pelaksanaan bisnis franchise, baik pemberi waralaba (franchisor) maupun penerima waralaba (franchisee) wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan agar dapat disebut sebagai franchise yang sah.

Kriteria tersebut mencakup beberapa unsur utama, yaitu  (Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba (PP 35/2024)):

1. Memiliki sistem bisnis yang jelas dan terdokumentasi.
2. Bisnis sudah terbukti menghasilkan keuntungan.
3. Memiliki kekayaan intelektual yang telah dicatat atau terdaftar secara resmi.

Menyediakan dukungan yang berkelanjutan kepada penerima waralaba, baik dalam bentuk pelatihan, pembaruan sistem, maupun pendampingan operasional.

Hak dan Kewajiban dalam Hubungan Franchise

Dalam suatu hubungan waralaba, franchisee dan franchisor memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar kerja sama dapat berjalan dengan baik yang meliputi (Pasal 7 PP 35/2024):

1. Hak dan Kewajiban Franchisor

• Hak untuk menerima kompensasi atau imbalan dari pihak penerima waralaba sesuai ketentuan yang disepakati dalam perjanjian franchise.
• Kewajiban untuk menyediakan dukungan berkelanjutan kepada penerima waralaba, baik dalam bentuk pelatihan, standar operasional, pembaruan sistem, maupun bentuk pendampingan lainnya untuk memastikan bisnis berjalan sesuai standar merek.

2. Hak dan Kewajiban Franchisee

• Hak untuk menggunakan kekayaan intelektual milik franchisor, seperti merek dagang, sistem operasional, resep, metode bisnis, atau aset lain yang dilindungi hukum.
• Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan menjaga reputasi merek, termasuk mematuhi standar operasional yang telah ditetapkan serta menjaga kode etik yang berlaku dalam bisnis franchise.

Baca Juga: Wajib Tau! Perbedaan Franchise dan Mitra, Jangan Sampai Salah!

Cara Menentukan Bagi Hasil Bisnis Franchise

Salah satu mekanisme yang banyak diterapkan adalah sistem pembayaran berbasis bagi hasil. Pada skema ini, franchisee membayar sebagian dari keuntungan usahanya kepada franchisor dalam periode tertentu bisa harian, mingguan, atau bulanan sesuai perjanjian. Besarannya bervariasi, misalnya dengan pembagian 50:50 atau 60:40, disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

Sistem ini biasanya tidak menuntut modal awal yang besar karena pembayaran dilakukan setelah operasional berjalan. Namun, metode ini kurang diminati sebagian franchisee pemula karena dinilai cukup membebani pada fase awal bisnis. Berikut dua model pembagian hasil yang umum diterapkan:

1. Bagi Hasil Berdasarkan Persentase

Model pertama adalah sistem pembagian hasil berdasarkan persentase dari omzet atau keuntungan franchisee. Persentase ini dapat dihitung dari:

• Omzet kotor (gross sales): Franchisee membayar royalti sebelum dikurangi biaya operasional.
• Laba bersih (net profit): Pembayaran dilakukan setelah dikurangi biaya operasional dan pengeluaran rutin.

Keunggulan model ini adalah fleksibilitasnya karena mengikuti performa penjualan franchise. Semakin tinggi omzet, semakin besar kontribusi franchisee kepada franchisor.

Persentase royalti yang umum digunakan berada di kisaran 5–9%, tergantung kekuatan brand, sistem dukungan, dan sektor industrinya. Franchise yang sudah memiliki reputasi kuat dan standar operasional matang umumnya menetapkan persentase lebih tinggi karena manfaat yang diterima mitra juga lebih besar.

Skema ini sangat cocok untuk bisnis yang ingin memonitor performa outlet secara berkala dan mendorong akuntabilitas bisnis.

2. Bagi Hasil dengan Nominal Tetap (Fixed Fee)

Model kedua adalah sistem royalti dengan nominal tetap yang dibayarkan setiap periode, misalnya bulanan atau tahunan. Nilai pembayaran tidak berubah meskipun omzet mengalami kenaikan atau penurunan.

Kelebihan utama model ini adalah kemudahan perencanaan keuangan bagi franchisor sehingga mendapatkan pemasukan tetap.

Skema ini biasanya diterapkan pada franchise dengan:

• Struktur biaya operasional stabil
• Model operasional sederhana
• Margin keuntungan yang relatif stabil

Namun, kekurangannya adalah kurang responsif terhadap perubahan pasar. Bila omzet franchise rendah, pembayaran tetap dapat terasa membebani. Sebaliknya, bila omzet tinggi, franchisor mungkin kehilangan potensi pendapatan tambahan.

Baca Juga: Bisnis Franchise Menggiurkan, Bagaimana Izin Usahanya?

Perjanjian Franchise: Pondasi Utama Menentukan Sistem Bagi Hasil

Setiap kegiatan franchise wajib didasarkan pada Perjanjian Waralaba, baik antara franchisor dengan franchisee maupun antara franchisor lanjutan dengan franchisee lanjutan. Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang setara bagi para pihak dan tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia.

Secara umum, perjanjian franchise harus memuat elemen penting seperti (Pasal 6 PP 35/2024):

1. Identitas lengkap para pihak, termasuk nama dan alamat.
2. Bukti bahwa kekayaan intelektual yang digunakan masih berada dalam masa perlindungan.
3. Ruang lingkup kegiatan usaha dan sistem operasional yang berlaku.
4. Hak serta kewajiban masing-masing pihak.
5. Bentuk dukungan dari franchisor, seperti pelatihan, bantuan operasional, fasilitas, serta dukungan pemasaran.
6. Penetapan wilayah usaha franchise.
7. Jaminan kompensasi atau pemberian hak franchise apabila franchisor menghentikan kegiatan bisnisnya.
8. Durasi perjanjian.
9. Mekanisme pembayaran royalti atau imbal hasil.
10. Ketentuan mengenai kepemilikan dan pengalihan kepemilikan franchise.
11. Prosedur penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan.
12. Tata cara perpanjangan dan penghentian perjanjian.
13. Jaminan bahwa franchisor tetap memenuhi kewajibannya selama kerjasama berlangsung.
14. Jumlah unit atau lokasi usaha yang akan dioperasikan oleh franchisee maupun franchisee lanjutan.

Dengan mengintegrasikan aspek hukum dan praktik operasional yang terukur, franchisor dapat menciptakan sistem bagi hasil yang adil, profesional, serta mendukung hubungan bisnis jangka panjang yang sehat antara seluruh pihak dalam jaringan franchise.

Pastikan skema bagi hasil franchise Anda adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Konsultasikan bersama Smartlegal.id untuk pendampingan penyusunan perjanjian franchise yang profesional dan terpercaya.

Author : Kunthi Mawar Pratiwi

Editor : Genies Wisnu Pradana

https://www.jurnal.id/id/blog/permodalan-dan-cara-pembagian-keuntungan-pada-sistem-bagi-hasil/