Jasa Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, Dokumen yang Diperlukan dan Biayanya

“Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan wajib dilakukan saat terjadi pembaruan data penting. Gunakan jasa perubahan Anggaran Dasar perusahaan untuk mempercepat pengurusanya sesuai dengan ketentuan.”

Anggaran Dasar merupakan bagian dari Akta Pendirian yang menjadi pedoman hukum bagi Perseroan Terbatas. Dokumen ini mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab pemegang saham, pengurus, serta perusahaan itu sendiri.

Seiring berjalannya waktu, perusahaan sering mengalami perubahan dalam struktur, modal, atau kegiatan usaha. Kondisi tersebut menjadikan penyesuaian Anggaran Dasar penting agar isi dokumen tetap relevan dengan kondisi perusahaan.

Perubahan Anggaran Dasar bukan sekadar formalitas administratif, tetapi langkah penting untuk memastikan perusahaan tetap patuh pada ketentuan hukum yang berlaku. Dengan proses yang benar, perusahaan dapat menjalankan perubahan tersebut tanpa hambatan.

Dalam praktiknya, proses perubahan ini kerap membutuhkan layanan jasa perubahan Anggaran Dasar agar penyusunan dokumen dan pemenuhan prosedur sesuai persyaratan. Dengan dukungan tenaga profesional, perusahaan dapat melalui proses ini lebih efisien, akurat, dan bebas risiko kesalahan administrasi.

Baca juga: Cara Perubahan Anggaran Dasar PT, Ketahui Syarat dan Prosedurnya agar Tidak Ditolak

Mengapa Perubahan Anggaran Dasar Perlu Dilakukan?

Anggaran Dasar merupakan dokumen penting yang mengatur dasar pengelolaan dan struktur sebuah Perusahaan. Anggaran Dasar memuat ketentuan mengenai (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja (UU PT): 

1. Nama dan domisili perusahaan.
2. Maksud, tujuan, dan kegiatan usaha.
3. Jangka waktu berdiri.
4. Struktur modal (dasar, ditempatkan, disetor).
5. Jumlah dan klasifikasi saham beserta hak-hak yang melekat.
6. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Ketentuan pelaksanaan RUPS.
8. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus.
9. Penggunaan laba dan pembagian dividen.

Anggaran Dasar menjadi acuan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga isi dokumen ini harus selalu mencerminkan keadaan aktual perseroan.

Seiring berjalannya kegiatan usaha, perubahan dalam struktur bisnis atau operasional perusahaan dapat terjadi. Situasi seperti ekspansi usaha, penambahan modal, masuknya pemegang saham baru, atau pergantian pengurus dapat membuat ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak lagi sesuai dengan kondisi perusahaan.

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui keputusan RUPS sehingga setiap perubahan memiliki dasar hukum yang jelas (Pasal 19 UU PT).

Jenis-Jenis Perubahan Anggaran Dasar

Meskipun perubahan Anggaran Dasar diperlukan, tidak semua jenis perubahan memiliki konsekuensi hukum yang sama. Secara umum, perubahan Anggaran Dasar terbagi menjadi dua kategori, masing-masing dengan prosedur dan tingkat urgensi berbeda:

1. Perubahan yang Memerlukan Persetujuan Menteri Hukum dan HAM

Jenis ini mencakup perubahan yang bersifat substantif karena menyangkut identitas dan karakter utama perusahaan, seperti (Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPT):

• Perubahan nama perseroan
• Perubahan kegiatan usaha
• Perubahan jangka waktu berdiri perseroan
• Perubahan modal dasar atau modal ditempatkan/disetor
• Perubahan status perseroan (misalnya dari tertutup menjadi terbuka)
• Perubahan domisili lintas wilayah hukum

2. Perubahan yang Diberitahukan kepada Menteri

gKategori ini tidak mengubah struktur atau identitas utama perusahaan, tetapi tetap memiliki konsekuensi administratif, seperti:

• Perubahan susunan direksi atau dewan komisaris
• Perubahan pemegang saham
• Perubahan alamat kantor dalam wilayah hukum yang sama

Baca juga: Risiko Jika Perubahan Direksi Tidak Segera Didaftarkan Sesuai UUPT dan UU Cipta Kerja

Dokumen yang Diperlukan untuk Perubahan Anggaran Dasar

Untuk mengajukan perubahan Anggaran Dasar, perusahaan perlu menyiapkan beberapa dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Akta perubahan Anggaran Dasar yang telah ditandatangani notaris.
2. Ringkasan perubahan Anggaran Dasar.
3. Notulen rapat RUPS yang memutuskan perubahan Anggaran Dasar apabila akta berisi pernyataan keputusan dari hasil rapat.
4. Tembusan akta penggabungan beserta dokumen pendukung, apabila perubahan Anggaran Dasar dilakukan dalam rangka penggabungan usaha.
5. NPWP perusahaan yang masih berlaku.
6. Bukti pembayaran biaya layanan, seperti persetujuan perubahan anggaran dasar dan publikasi resmi di berita tambahan Negara.
7. Surat persetujuan penggunaan nama baru apabila terdapat perubahan nama perseroan.
8. Bukti penyetoran modal melalui rekening bank perusahaan apabila terdapat penambahan modal.
9. Bukti pengumuman surat kabar apabila terjadi pengurangan modal perseroan.
10. Surat keterangan mengenai alamat lengkap perusahaan yang terbaru.
11. Fotokopi dokumen pendukung lainnya dari instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku dan telah dilegalisasi notaris.

Baca juga: Cara Melakukan Perubahan Anggaran Dasar Pada CV, Cek Syarat dan Prosedur

Prosedur Perubahan Anggaran Dasar

Supaya perubahan anggaran dasar (AD) mendapatkan pengesahan yang sah dan tercatat dalam sistem administrasi negara, perusahaan harus melalui tahapan yang telah ditetapkan dalam peraturan perseroan terbatas. Berikut prosedur perubahan Anggaran Dasar yang harus dilakukan:

1. Keputusan Melalui RUPS

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan melalui penyelenggaraan RUPS. Agenda perubahan Anggaran Dasar harus dicantumkan secara eksplisit dalam undangan rapat agar seluruh pemegang saham mengetahui poin yang akan dibahas dan diputuskan.

Keputusan perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah RUPS pertama dihadiri minimal 2/3 dari saham dengan hak suara, dan disetujui oleh minimal 2/3 suara dari peserta rapat (Pasal 88 UU PT).

Jika ketentuan Anggaran Dasar perusahaan telah menetapkan kuorum yang berbeda, maka aturan internal tersebut menjadi rujukan. 

2. Pembuatan Akta Perubahan oleh Notaris

Keputusan yang disahkan dalam RUPS wajib dituangkan ke dalam akta notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia (Pasal 21 ayat (4) UU PT). Jika akta tidak dibuat langsung pada hari yang sama, perusahaan masih memiliki waktu maksimal 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS (Pasal 21 ayat (5) UU PT).

Apabila penyusunan akta melewati tenggat tersebut, sistem SABH tidak akan menerima pengajuan, sehingga perusahaan harus mengulang kembali proses dari RUPS.

3. Pengajuan Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Setelah akta ditandatangani, proses dilanjutkan dengan pengajuan secara elektronik melalui SABH milik Kementerian Hukum dan HAM. Pengajuan ini wajib dilakukan paling lama 30 hari sejak tanggal akta notaris dibuat (Pasal 21 ayat (7) UU PT).

Hasil pengajuan bergantung pada jenis perubahan Anggaran Dasar, yaitu:

• Surat Keputusan Menteri, untuk perubahan yang memerlukan persetujuan, atau
• Tanda Bukti Pemberitahuan, untuk perubahan yang cukup diberitahukan.

4. Publikasi dalam Tambahan Berita Negara

Tahap terakhir dilakukan dengan melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara. Publikasi ini tidak lagi menjadi kewajiban setelah berlakunya UU Cipta Kerja, namun tetap dapat dilakukan sebagai langkah transparansi kepada publik, mitra usaha, maupun pihak berkepentingan lainnya. 

Melalui pengumuman tersebut, informasi perubahan Anggaran Dasar dapat diakses secara terbuka dan menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjalankan tata kelola yang baik.

Baca: Jasa Perubahan Akta Perusahaan PT, CV, PMA, Hingga Firma, Berapa Biayanya?

Jasa Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan

Besaran biaya untuk perubahan Anggaran Dasar umumnya tidak sama, karena bergantung pada jenis perubahan dan proses administratif yang diperlukan. 

Beberapa komponen biaya yang biasanya muncul meliputi jasa notaris, biaya pengajuan melalui SABH, administrasi penerbitan SK atau tanda terima pemberitahuan, serta biaya pengumuman Tambahan Berita Negara apabila dilakukan.

Proses perubahan anggaran dasar juga ketelitian dalam mengikuti prosedur agar perubahan yang diajukan dapat tercatat dan berlaku secara hukum. Di tahap inilah banyak pelaku usaha menemukan tantangan karena perbedaannya cukup teknis dan memerlukan pemahaman regulasi yang tepat.

Untuk mempermudah proses tersebut, SmartLegal.id menyediakan layanan perubahan Anggaran Dasar dengan pendampingan dari tim profesional yang berpengalaman. Biaya akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, jenis perubahan, serta tingkat kompleksitas dokumen, sehingga lebih fleksibel dan transparan.

Butuh bantuan mengurus perubahan Anggaran Dasar Perusahaan? Smartlegal.id siap membantu Anda dari awal hingga tuntas. Hubungi tim kami sekarang juga dan pastikan proses hukum perusahaan Anda berjalan lancar!

Author: Pudja Maulani Savitri

Editor: Genies Wisnu Pradana

https://prolegal.id/hal-hal-yang-perlu-diperhatikan-saat-melakukan-perubahan-anggaran-dasar-pt/