Sanken Indonesia Tutup, Apa Saja Hak Karyawan yang Harus Dipenuhi?

“PT Sanken Indonesia tutup pabrik karena keputusan induk perusahaan dan penurunan permintaan pasar yang berpotensi menyebabkan PHK.”

Penutupan pabrik merupakan hal yang tidak diinginkan, baik bagi perusahaan maupun pekerjanya. Baru-baru ini, PT Sanken Indonesia, pabrik yang memproduksi switch mode power supply (SMPS) dan transformator, mengumumkan akan menutup operasionalnya pada Juni 2025. 

Penutupan ini bukan karena iklim usaha di Indonesia, melainkan keputusan induk perusahaan di Jepang, Sanken Electric, yang mengalihkan fokus bisnisnya ke semikonduktor. 

Penutupan ini berdampak langsung pada 457 pekerja, yang sebagian besar akan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Lalu, bagaimana ketentuan PHK dalam kasus seperti ini berdasarkan hukum di Indonesia?

Baca juga: Asuransi Jiwasraya Resmi Ditutup: Penyebab OJK Cabut Izin dan Langkah Likuidasi yang Diambil

Kronologi Sanken Indonesia Tutup Pabrik

PT Sanken Indonesia merupakan perusahaan yang berbasis di Cikarang, kawasan industri MM2100. Pabrik ini tidak memproduksi elektronik rumah tangga, melainkan komponen untuk sektor otomotif dan elektronik. 

Namun, sejak 2019, perusahaan mengalami kerugian dan tidak mendapatkan dukungan teknologi dari induk perusahaannya.

Jadi, perlu di garis bawahi, pabrik Sanken yang tutup di Indonesia adalah pabrik yang memproduksi power supply, bukan pabrik yang memproduksi elektronik. Faktor utama penutupan pabrik ini adalah:

1. Keputusan Induk Perusahaan di Jepang, yang menghentikan produksi di Indonesia.
2. Tidak ada pembaruan teknologi karena divisi power supply dan transformator sudah dijual ke perusahaan lain.
3. Permintaan pasar dalam negeri menurun, sehingga produksi semakin tidak efisien.

Pada akhirnya, PT Sanken Indonesia telah mengajukan laporan penutupan pabrik melalui OSS (Online Single Submission) dan berencana menyelesaikan hak-hak karyawan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tidak hanya Sanken KFC juga lakukan hal yang sama, simak ulasannya dalam artikel 47 Gerai KFC Tutup dan Lakukan PHK Massal, Bagaimana Ketentuannya?

Hak Karyawan yang Harus Dipenuhi Oleh PT Sanken

Salah satu dampak utama dari penutupan pabrik ini adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ratusan karyawan. Dalam peraturan ketenagakerjaan di Indonesia, perusahaan yang melakukan PHK wajib memenuhi kewajiban hukum terhadap karyawan.

1. PHK dan Hak Karyawan Berdasarkan UU Cipta Kerja

Ketentuan mengenai PHK diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ketenagakerjaan).

Selain itu diatur juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) PP 35/2021, dalam kasus penutupan perusahaan karena mengalami kerugian atau force majeure, perusahaan tetap harus memberikan kompensasi kepada karyawan, yaitu:

1. Pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan normal, sesuai Pasal 40 PP 35/2021.
2. Uang penghargaan masa kerja (UPMK) sebesar 1 kali ketentuan normal.
3. Uang penggantian hak (UPH), yang meliputi cuti tahunan yang belum diambil, biaya transportasi ke tempat asal (jika ada), dan kompensasi lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

Namun, jika perusahaan tutup bukan karena kerugian, maka pesangon yang diberikan bisa lebih besar, yakni 1 kali ketentuan normal sesuai Pasal 41 PP 35/2021.

Baca juga: Bukalapak Tutup Marketplace dan Fokus Pada Produk Digital, Apakah Perlu Merubah KBLI?

2. Negosiasi dan Alternatif Pekerjaan

PT Sanken Indonesia telah bernegosiasi dengan pekerja terkait penyelesaian hak-hak mereka, termasuk pelatihan kewirausahaan bagi yang ingin beralih profesi. Selain itu, perusahaan juga sedang menjalin komunikasi dengan perusahaan Jepang lainnya untuk membantu pekerja yang terdampak mendapatkan pekerjaan baru.

3. Pelaporan Penutupan melalui OSS

Setiap perusahaan yang ingin menutup operasionalnya harus melaporkan ke sistem OSS (Online Single Submission) sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). PT Sanken Indonesia telah melaksanakan prosedur ini, yang menjadi syarat administratif sebelum benar-benar menghentikan aktivitasnya secara resmi pada Juni 2025.

Apa saja hak karyawan saat diputuskan PHK? Temukan jawabannya dalam artikel Hak Karyawan PHK Perusahaan: Ini 3 Hak yang Wajib Diberikan.

Apa yang Harus Diperhatikan oleh Karyawan?

Karyawan yang terdampak PHK akibat penutupan perusahaan perlu memastikan hak-hak mereka terpenuhi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Memastikan Surat Pemberitahuan PHK: Karyawan harus menerima surat resmi yang menyatakan alasan PHK dan rincian pesangon yang akan diberikan.
2. Memeriksa Perhitungan Pesangon: Pastikan pesangon yang diberikan sesuai dengan PP 35/2021 dan jika merasa pesangon yang diberikan kurang dari ketentuan, karyawan dapat meminta bantuan dari Dinas Ketenagakerjaan setempat.
3. Mengetahui Alternatif Pekerjaan atau Pelatihan: Jika perusahaan menawarkan pelatihan kewirausahaan, ini bisa menjadi peluang untuk memulai usaha baru setelah PHK. Karyawan juga bisa mencari peluang kerja di perusahaan lain yang berada di kawasan industri yang sama.
4. Mengajukan Gugatan Jika Hak Tidak Dipenuhi: Jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban pesangon atau hak lainnya, karyawan dapat mengajukan gugatan melalui Dinas Ketenagakerjaan atau pengadilan hubungan industrial.

Penutupan pabrik PT Sanken Indonesia menjadi contoh bagaimana perubahan strategi bisnis induk perusahaan bisa berdampak besar pada operasional pabrik di negara lain. Meskipun bukan karena iklim usaha di Indonesia, keputusan ini tetap berujung pada PHK ratusan karyawan.

Dari segi hukum, PHK karena penutupan perusahaan memiliki regulasi tersendiri dalam UU Ketenagakerjaan dan PP 35/2021, yang mengatur kompensasi bagi pekerja. PT Sanken Indonesia memiliki kewajiban membayar pesangon dan hak karyawan, serta memastikan proses PHK dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Bagi karyawan yang terkena dampak, memahami hak-hak mereka sangat penting agar mendapatkan kompensasi yang adil. Oleh karena itu, setiap pekerja yang menghadapi situasi serupa perlu mengetahui regulasi yang berlaku agar tidak dirugikan dalam proses PHK.

Pastikan hak-hak ketenagakerjaan Anda terpenuhi saat menghadapi PHK! Jika butuh konsultasi hukum terkait pesangon dan kewajiban perusahaan, hubungi Smartlegal.id untuk solusi yang tepat.

Author: Aulina Nadhira

Editor: Genies Wisnu Pradana

https://finance.detik.com/industri/d-7791151/pabrik-sanken-yang-mau-tutup-di-ri-produsen-power-supply-bukan-elektronik
https://ekonomi.bisnis.com/read/20250222/257/1841781/kemenperin-ungkap-3-biang-kerok-pabrik-sanken-tutup-bukan-karena-iklim-usaha-ri
https://money.kompas.com/read/2025/02/20/131800026/pabrik-sanken-yang-bakal-tutup-ternyata-tak-produksi-alat-elektronik-rumah