Perbedaan Izin Lokasi  PKKPR dan KKPR Beserta Kegunaannya Untuk Usaha di Indonesia

“Perbedaan PKKPR dan KKPR perlu dipahami oleh pelaku usaha agar dapat mengurus izin lokasi sesuai dengan regulasi tata ruang yang berlaku di Indonesia.”

Sebelum memulai usaha, pelaku usaha harus mempertimbangkan lokasi usaha dengan cermat. Lokasi yang tepat dapat mendukung operasional dan memastikan usaha berjalan sesuai aturan. Kesalahan dalam pemilihan lokasi dapat menghambat proses perizinan dan legalitas usaha. 

Beberapa sektor industri memiliki ketentuan khusus mengenai lokasi usaha yang harus dipatuhi. Selain itu, setiap pelaku usaha umumnya diwajibkan memiliki izin lokasi usaha sebelum menjalankan usahanya. 

Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, sistem izin lokasi mengalami perubahan yang berdampak pada mekanisme perizinan. Izin lokasi kini dikenal sebagai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi syarat utama dalam pengurusan izin usaha. 

Pelaksanaan KKPR terbagi menjadi dua jenis yang diterapkan sesuai dengan kondisi wilayah. Kedua jenis tersebut adalah Konfirmasi KKPR (KKKPR) dan Persetujuan KKPR (PKKPR). 

Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha perlu memahami perbedaan dan kegunaan PKKPR dan KKPR dalam izin lokasi usaha. Dengan memahaminya akan membantu memastikan bahwa usaha berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Simak penjelasan lengkapnya dalam artikel ini!

Baca juga: KKPR Adalah: Pengertian, Syarat & Cara Pengajuannya

Ketahui Dahulu Apa Itu KKPR?

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Permen ATR/BPN 13/2021), KKPR merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR). 

KKPR diterapkan dalam proses perizinan usaha setelah berlakunya UU Cipta Kerja melalui Online Single Submission (OSS). Izin ini menggantikan sistem izin lokasi usaha yang sebelumnya masih melalui proses yang sulit dan mahal bagi pelaku usaha. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021), KKPR menjadi syarat utama bagi pelaku usaha sebelum mendirikan usaha di suatu lokasi. 

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa lokasi usaha telah sesuai dengan kebijakan tata ruang yang berlaku, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. 

KKPR sendiri terbagi menjadi dua jenis berdasarkan kondisi tata ruang di wilayah usaha, yaitu:

PKKPR: Izin untuk Wilayah Tanpa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

PKKPR merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR (Pasal 1 angka 21 Permen ATR/BPN 13/2021). PKKPR diberikan jika suatu wilayah belum memiliki RDTR atau jika RDTR belum terintegrasi dalam sistem OSS. 

PKKPR diperlukan karena pemerintah harus melakukan kajian tambahan sebelum menyetujui pemanfaatan ruang di lokasi tersebut. Kajian ini dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan kebijakan tata ruang yang berlaku.  

Salah satu jenis PKKPR adalah PKKPR Laut, apa itu dan bagaimana mekanismenya? Temukan jawabannya dalam artikel PKKPR Laut: Syarat dan Cara Pengurusannya.

KKKPR: Izin untuk Wilayah dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

KKKPR merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR (Pasal 1 angka 20 Permen ATR/BPN 13/2021). KKKPR diberikan jika suatu wilayah sudah memiliki RDTR yang telah terintegrasi dalam sistem OSS.

Wilayah tersebut sudah memiliki perencanaan tata ruang yang jelas sehingga KKKPR dapat diterbitkan secara otomatis tanpa perlu kajian tambahan dari pemerintah. Proses pengurusannya lebih cepat dibandingkan dengan PKKPR karena hanya memerlukan konfirmasi melalui sistem OSS. 

Dalam pengurusan izin lokasi usaha RDTR menjadi aspek yang tidak boleh dilupakan, apa itu? Simak ulasanya dalam artikel Pentingnya Zona RDTR dalam Pengajuan Izin Lokasi Usaha!

Perbedaan PKKPR dan KKPR

1. Berdasarkan Definisi

PKKPR merupakan salah satu bentuk dari KKPR yang menyatakan kesesuaian rencana pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR. 

Dokumen ini dibutuhkan ketika wilayah usaha belum memiliki RDTR yang ditetapkan. Sementara itu, KKPR merupakan izin yang memastikan lokasi usaha sesuai dengan RTR yang telah ditetapkan dan menjadi dasar utama dalam perizinan lokasi usaha. 

2. Berdasarkan Ketersedian RDTR

PKKPR diperlukan jika wilayah usaha belum memiliki RDTR atau jika RDTR belum terintegrasi dalam sistem OSS. sebaliknya, KKPR dapat langsung digunakan jika wilayah usaha sudah memiliki RDTR yang terdaftar dalam sistem OSS, sehingga tidak memerlukan kajian tambahan. 

3. Berdasarkan Proses Pengajuan

PKKPR merupakan bagian dari KKPR yang memerlukan kajian tambahan oleh Kementerian ATR/BPN sebelum izin diberikan. Proses ini diperlukan untuk memastikan pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang yang berlaku. Sementara itu, KKPR bisa diproses lebih cepat melalui sistem OSS jika lokasi usaha telah sesuai dengan RDTR, karena tidak memerlukan proses evaluasi tambahan. 

4. Berdasarkan Waktu dan Biaya

PKKPR sebagai salah satu bentuk KKPR membutuhkan waktu lebih lama karena harus melalui tahapan evaluasi yang lebih kompleks. Prosesnya melibatkan analisis mendalam oleh pemerintah untuk memastikan pemanfaatan ruang tidak melanggar kebijakan tata ruang.

Sementara itu, KKPR lebih cepat diperoleh karena hanya membutuhkan konfirmasi otomatis dalam sistem OSS jika RDTR tersedia, sehingga biaya dan waktu yang diperlukan lebih efisien.

Baca juga: Izin Lokasi OSS (KKPR): Cara Mengurus & Persyaratan Lengkap!

Memahami Kegunaan PKKPR dan KKPR

1. Menjamin Kepastian Hukum dalam Pemanfaatan Ruang

PKKPR dan KKPR berfungsi sebagai dasar hukum bagi pelaku usaha dalam memanfaatkan ruang untuk kegiatan bisnis. Dengan adanya izin ini, usaha yang dijalankan memiliki legalitas yang jelas sesuai dengan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan. Kepastian hukum ini penting untuk menghindari sengketa lahan atau permasalahan perizinan di kemudian hari.

2. Memastikan Usaha Sesuai dengan Rencana Tata Ruang

KKPR memastikan bahwa lokasi usaha telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang berlaku di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. PKKPR sebagai bagian dari KKPR, memungkinkan pemanfaatan ruang di wilayah yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan melalui proses evaluasi terlebih dahulu. Dengan begitu, setiap usaha dapat berjalan sesuai dengan kebijakan tata ruang yang ada.

3. Mempermudah Proses Perizinan Usaha

PKKPR dan KKPR menjadi syarat utama dalam pengajuan perizinan usaha, termasuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Bagi wilayah yang telah memiliki RDTR, KKPR dapat diterbitkan secara otomatis melalui sistem OSS. Sementara itu, bagi wilayah yang belum memiliki RDTR, PKKPR memberikan solusi agar usaha tetap bisa mendapatkan izin lokasi melalui mekanisme persetujuan tambahan.

4. Meningkatkan Efisiensi dalam Perencanaan dan Pembangunan

PKKPR dan KKPR membantu pemerintah dalam mengontrol pemanfaatan ruang agar sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya izin ini, penggunaan lahan menjadi lebih tertata dan menghindari eksploitasi ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian, proses pembangunan dapat berlangsung secara lebih terencana dan berkelanjutan.

Masih bingung dalam mengurus perizinan lokasi usaha berusaha Anda? Konsultasikan bersama SmartLegal.id yang telah berpengalaman dalam menangani urusan perizinan usaha. Silakan hubungi kami dengan cara klik tombol di bawah ini.

Author: Pudja Maulani Savitri

Editor: Genies Wisnu Pradana

https://prolegal.id/wajib-tahu-perbedaan-izin-lokasi-usaha-pkkpr-dan-kkpr/