Wajib Tahu! Ini Perbedaan Menjadi Anggota Koperasi Primer dan Sekunder

Smartlegal.id -
Anggota Koperasi

“Perbedaan dari Anggota Koperasi primer anggotanya perseorangan, sedangkan koperasi sekunder badan hukum koperasi”

Koperasi yang merupakan badan hukum yang digerakan oleh anggotanya dengan tujuan mensejahterakan anggota koperasi itu sendiri. Oleh karenanya, kegiatan usaha yang koperasi jalankan haruslah sesuai dengan tujuan utama dari pendirian koperasi tersebut.

Sebelumnya perlu diketahui, berdasarkan keanggotaannya koperasi terbagi menjadi dua jenis, yakni Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Permenkop 9/2018), Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.

Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi (Pasal 1 angka 4 Permenkop 9/2018). Dengan Menjadi anggota koperasi berarti ia adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Sehingga untuk menjadi anggota suatu koperasi wajib tercatat didalam buku daftar anggota.

Baca juga: Pendirian Koperasi 2021 Begini Syarat dan Prosedur Lengkapnya! 

Nah bagi Anda yang ingin menjadi anggota koperasi, harus sesuai dengan ketentuannya. Menjadi anggota koperasi primer memiliki persyaratan yang berbeda dengan menjadi anggota koperasi sekunder. 

Menurut Pasal 58 ayat (1) Permenkop 9/2018, anggota koperasi primer adalah setiap warga negara Indonesia (WNI) yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan sesama anggota lain. 

Kemudian di Pasal 58 ayat (2) Permenkop 9/2018 memberikan penjelasan, anggota koperasi sekunder adalah koperasi yang sudah berbadan hukum dan memiliki kepentingan hukum yang sama. 

Untuk dapat menjadi anggota koperasi primer, Anda harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pasal 62 ayat (1) Permenkop 9/2018):

  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Mampu melakukan perbuatan hukum;
  3. Mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi;
  4. Telah melunasi Simpanan Pokok;
  5. Menyetujui anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi yang bersangkutan;dan
  6. Telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada buku daftar anggota.

Kemudian persyaratan untuk menjadi anggota sekunder sebagai berikut  (Pasal 62 ayat (2) Permenkop 9/2018):

  1. Telah berbadan hukum; 
  2. Mampu melakukan tindakan hukum; 
  3. Mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi sekunder;
  4. Telah melunasi simpanan pokok; 
  5. Menyetujui anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi sekunder yang bersangkutan;dan 
  6. Telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada buku daftar anggota.

Itulah ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota. Penting bagi Anda untuk mengetahui ketentuan keanggotaan koperasi.  

Baca juga: Pahami Tugas dan Kewenangan Dari Masing-Masing Organ Koperasi

Sebagai informasi tambahan, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah mengubah ketentuan syarat minimal anggota primer dan sekunder. 

Berdasarkan Pasal 86 angka 1 UU Cipta Kerja, cukup 9 orang saja sudah dapat mendirikan koperasi primer. Sedangkan koperasi sekunder dapat beranggotakan koperasi yang berbadan hukum, baik itu koperasi primer maupun sekunder. UU Cipta Kerja menyebutkan cukup 3 koperasi sudah dapat mendirikan koperasi sekunder.

Mau mendirikan Koperasi Anda sendiri? Tapi bingung cara mengurusnya? Tenang saja, Serahkan kepada kami untuk memudahkan Anda mendirikan Koperasi Anda. Segera hubungi Smartlegal.id melalui tombol di bawah ini.

Author Olivia Nabila Sambas/Dwiki Julio

Seberapa membantu artikel ini menurut Anda?

PENDIRIAN BADAN USAHA

RUPS PT Terbuka
Wajib Tahu! Sebelum Menyelenggarakan RUPS Bagi PT Terbuka Perhatikan 3 Hal Ini Dulu
Ini Akibatnya Jika Direktur Diberhentikan Melalui RUPS Yang Tidak Sah
Ini Akibatnya Jika Direktur Diberhentikan Melalui RUPS Yang Tidak Sah
NPWP Elektronik
Pelaku Usaha Bisa Dapat NPWP Elektronik? Begini Caranya!
Yuk Pahami Prosedur Penyampaian Transaksi Material bagi Perusahaan Terbuka ke OJK
Yuk Pahami Prosedur Penyampaian Transaksi Material bagi Perusahaan Terbuka ke OJK
perseroan perseorangan
Perseroan Perseorangan Wajib Laporan Keuangan Loh, Kalau Tidak Ada Sanksinya

PENDAFTARAN MERK

Merek Keluarga
Awas! Pahami Konsekuensi Membangun Merek Keluarga jika Tak Mau Kena Hal Ini
Perjanjian Lisensi tidak dicatatkan
Perjanjian Lisensi tidak Dicatatkan, Bolehkah?
Penghapusan merek
Hati-Hati! Begini Akibatnya jika Merek Telah Terdaftar namun Tak Pernah Digunakan
Kasus Merek Caberg
Update Kasus Merek Caberg: Caberg Italia Masuk Kategori Merek Terkenal
lisensi merek jadi jaminan utang
Lisensi Merek Jadi Jaminan Utang, Emang Bisa?

LEGAL STORY

HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story: Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
oyo
Ramai OYO bikin rugi: Salah Satunya Soal Perjanjian Kerjasama Dengan Mitra
Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Legal Story: Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana

VIDEO ARTIKEL