Ini Akibatnya Jika RUPS Pertama Tidak Dilaksanakan

Smartlegal.id -
Ini Akibatnya Jika RUPS Pertama Tidak Dilaksanakan

“Jika RUPS Pertama tidak dilaksanakan, setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum sebelum PT berdiri (untuk kepentingan PT) bertanggung jawab secara pribadi”.

RUPS merupakan organ penting Perseroan Terbatas (PT) selain Direksi dan Komisaris. Selain Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB), terdapat satu jenis RUPS lagi yaitu RUPS Pertama.

RUPS Pertama pada sebuah PT memiliki peran krusial. Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), RUPS Pertama dapat mengambil alih perbuatan hukum calon pendiri yang dilakukan sebelum PT berdiri secara sah.

Menurut Pasal 13 UUPT, pengambil alihan tersebut dapat berlaku jika RUPS Pertama secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih hak dan kewajiban akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri PT atau kuasanya.

Baca juga: Kapan Waktu yang Tepat Untuk Melaksanakan RUPS?

Perbuatan hukum yang dimaksud adalah perbuatan calon pendiri untuk kepentingan PT. Misalnya calon pendiri melakukan perjanjian untuk kepentingan PT, mengeluarkan biaya pembuatan PT atau perbuatan lain untuk kepentingan PT yang akan ia dirikan.

RUPS Pertama harus segera dilakukan. RUPS Pertama harus diselenggarakan maksimal 60 hari setelah PT memperoleh status badan hukum. Keputusan RUPS Pertama tersebut juga harus bulat.

Keputusan RUPS Pertama sah jika dihadiri oleh semua pemegang saham dengan hak suara. Keputusan tersebut harus disepakati oleh seluruh pemegang saham yang hadir. Jika tidak, keputusan RUPS Pertama dianggap tidak sah.

Jika RUPS Pertama tidak dilaksanakan dalam waktu 60 hari, setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum sebelum PT berdiri (untuk kepentingan PT) bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatannya tersebut.

Namun, terdapat pengecualian untuk ketentuan tersebut. Pengambil alihan tanggung jawab melalui RUPS Pertama tidak perlu dilakukan jika perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian PT. Perbuatan hukum secara otomatis beralih ke PT.

Baca juga: Ini Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Punya pertanyaan seputar pendirian badan usaha, hukum perusahaan, legalitas usaha atau masalah hukum lain dalam bisnis anda? Segera hubungi Smartlegal.id melalui tombol dibawah ini.

Author: M. A. Mukhlishin

Seberapa membantu artikel ini menurut Anda?

PENDIRIAN BADAN USAHA

kontrak perusahaan
Bagaimana Jika Kontrak Perusahaan Ditandatangani Oleh Pihak Tak Berwenang?
perusahaan outsourcing
8 Hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Perusahaan Outsourcing
Konsekuensi-Jika-Perusahaan-Tidak-Memiliki-Nomor-Induk-Berusaha-(NIB)
Konsekuensi Jika Perusahaan Tidak Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
RAT Koperasi Terkendala COVID-19
Ini Solusinya Jika Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Terkendala COVID-19
Biaya Syarat dan Prosedur Pendirian PT Terbaru
Biaya, Syarat & Prosedur Pendirian PT

PENDAFTARAN MERK

Pelaku Usaha Lokal
Awas! Karma Buruk Mengintai Pelaku Usaha Lokal yang Tak Daftarkan Mereknya
Perubahan Ketentuan Pendaftaran Merek
Catat! Ini 3 Poin Penting Terkait Perubahan Ketentuan Pendaftaran Merek
3 Kesalahan Pelaku Usaha Terkait Pendaftaran Merek
3 Kesalahan Yang Sering Terjadi Saat Mendaftarkan Merek
Menggunakan Merek Yang Sama dengan Milik Orang Lain Ini Akibatnya
Menggunakan Merek Yang Sama dengan Milik Orang Lain? Ini Akibatnya!
nama merek ditolak
Awas! Ini Kriteria Nama Merek Yang Berpotensi Ditolak

LEGAL STORY

Reseller Kosmetik
Kisah Reseller Produk Kosmetik Mencari Untung Malah Buntung
Lupa ngurus ijin BPOM, Nginep 7 bulan di penjara
Lupa Ngurus Ijin BPOM, Nginep 7 Bulan di Penjara
Legal Story Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Legal Story: Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story: Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Legal Story: Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana

VIDEO ARTIKEL