Virtual Office Untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apakah Bisa?

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

lycs-architecture-744230-unsplash

Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kelebihan dibandingkan dengan Non- PKP. Seperti, dianggap memiliki sistem yang sudah baik, legal, dianggap besar, dan status PKP akan berpengaruh saat menjalin kerja sama dengan perusahaan lain. Lalu muncul pertanyaan apakah industri kreatif seperti freelancer, remote worker, UMKM, ataupun perusahaan start-up yang menggunakan Virtual Office dapat menjadi PKP?

Kabar baiknya ternyata bisa. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Kementerian Keuangan No. 147/PMK.03 tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Permenkeu tersebut telah membuka peluang kepada Virtual Office mendapat pengukuhan untuk Pengusaha Kena Pajak.

Namun, Virtual Office yang alamatnya atau tempatnya digunakan untuk pengukuhan Prngusaha Kena Pajak harus memenuhi syarat, diantaranya Pengusaha pengguna jasa Virtual Office harus memiliki izin usaha atau dokumen sejenis lainnya yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Selain itu, pengelola Virtual Office atau dalam hal ini pengusahanya harus memenuhi kondisi sebagai berikut:

  1. Telah dikukuhkan sebagai PKP
  2. Menyediakan ruangan fisik untuk tempat kegiatan usaha bagi Pengusaha yang akan dikukuhkan sebagai PKP
  3. Secara nyata melakukan kegiatan layanan pendukung kantor.

Untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Orang Pribadi atau Badan harus mendaftarkan diri agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) ke Kantor Pelayanan Pajak dengan ketentuan apabila Peredaran usaha atau Omzet dalam 1 (satu) tahun perusahaan lebih dari Rp.4.800.000.000. Syarat-syarat yang harus disiapkan bagi kelengkapan PKP untuk badan usaha, diantaranya :

  1. Formulir registrasi yang diperoleh dari kantor pajak.
  2. Akta pendirian perusahaan.
  3. NPWP dan identitas diri.
  4. Surat Izin Usaha.
  5. SPT Tahunan dan Laporan keuangan Perusahaan.
  6. Foto terbaru, peta, surat kontrak sewa kantor Virtual Office, daftar inventaris, dan denah kantor yang digunakan.
  7. Setelah melengkapi formulir dan segala berkas yang diperlukan maka dalam jangka waktu yang tidak lama akan datang beberapa petugas dari kantor pajak ke Virtual Office pengusaha yang mengajukan PKP untuk melakukan survei dan memeriksa kelengkapan dari formulir dan berkas. Pemeriksaan tersebut akan dilakukan dalam rentang waktu antara 2-4 hari dan paling lambat 5 hari dari masuknya berkas pengajuan.

    Setelah melakukan suvei pada kantor tersebut, maka proses selanjutnya hanya perlu menunggu jawaban dari pihak kantor perpajakan. Jika diterima, maka dalam waktu 5 hari Virtual Office akan dihubungi dan mendapatkan nomer PKP tetapi jika tidak memenuhi persyaratan atau terdapat berkas yang kurang pengajuan akan ditolak.

    Author : Nindya Noviani
    Editor : Hasyry Agustin

    Jika Anda membutuhkan asistensi pengajuan PKP untuk perusahaan Anda, Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui email [email protected].

PENDIRIAN BADAN USAHA

Mau Tau Cara Membubarkan PT Ini Prosedurnya
Mau Membubarkan PT? Ini Prosedurnya
4 Tips Bagi Pengusaha Untuk Survive
4 Tips Bagi Pengusaha Untuk Survive Saat Pandemi Virus Corona
Bagaimana Aturannya Kalau Direksi Ingin Mengundurkan Diri
Bagaimana Aturannya Kalau Direksi Ingin Mengundurkan Diri?
Screenshot_15
Pangkas Perizinan, SKDP di DKI Jakarta Dihapuskan | SEMENIT JADI TAU#45
3 Poin Yang Membedakan Pailit Dengan Bangkrut
3 Poin Yang Membedakan Pailit Dengan Bangkrut

PENDAFTARAN MERK

Hal Yang Harus Diperhatikan Agar Merek Tidak Ditolak
7 Hal Yang Harus Diperhatikan Agar Merek Tidak Ditolak Karena Dinilai Sama Dengan Merek Terdaftar
Merek-Didaftarkan-lebih-dari-1-orang
Bisakah Merek Didaftarkan Oleh Lebih Dari Satu Orang?
Keuntungan Daftar Merek
4 Keuntungan Ini, Bikin Kamu Harus Banget Daftar Merek!
Merek Kopitiam
Belajar Dari Merek “Kopitiam” Dan “Open Mic”, Apa Yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mendaftarkan Merek?
Perbedaan Pendaftaran Merek
Ini Perbedaan Pendaftaran Merek Umum Dengan UMK

LEGAL STORY

legalitas bisnis ms glow
Kisah Sukses MS Glow, Rela Jual Aset 1 M Penuhi Kebutuhan dan Legalitas Bisnis
Reseller Kosmetik
Kisah Reseller Produk Kosmetik Mencari Untung Malah Buntung
Legal Story Merek
Legal Story: Merek Ku ‘Ditikung’ Pegawai Ku Sendiri
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Lupa ngurus ijin BPOM, Nginep 7 bulan di penjara
Lupa Ngurus Ijin BPOM, Nginep 7 Bulan di Penjara

VIDEO ARTIKEL