Perizinan dan Pendirian Badan Usaha
Cara Menjadi Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi
Memasuki era Industri 4.0 menyebabkan penggunaan teknologi menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Globalisasi juga menyebabkan aktifitas lintas negara tidak dapat terhindarkan. Hal ini berdampak terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat seperti munculnya kontrak elektronik dan transaksi elektronik. Dengan dibuatnya kontrak elektronik dalam suatu transaksi elektronik maka dibutuhkan tanda tangan elektronik. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda…
Read MoreWajibkah Ada Direktur WNI dalam PT PMA?
WNA dilarang menjabatan posisi tertentu. Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia terus bertambah. Menurut Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), jumlah TKA sampai akhir 2018 lalu mencapai 95.335 orang. Bagi perusahaan, masuknya TKA akan sangat menguntungkan karena dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal dan dapat membantu meningkatkan teknologi di Indonesia. Namun, terdapat…
Read MoreTerbaru! Uji Coba Publik OSS Versi 1.1 Mulai Hari Ini
Online Single Submission (OSS) versi 1.1 (v1.1). akan efektif diberlakukan pada hari ini (11/11). Namun melalui Pengumuman Nomor 21/PENGUMUMAN/A.8/2019, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan melakukan uji coba terlebih dahulu dengan beberapa ketentuan. Uji coba tersebut dapat diakses melalui web ujicoba.oss.go.id. Ketentuan penting yang harus diketahui pelaku usaha dalam uji coba OSS v1.1 diantaranya :…
Read MoreImplementasi OSS Versi 1.1 Diundur
Penggunaan OSS v. 1.0 sampai dengan 7 November, sedangkan OSS v.1.1 akan efektif 11 November. Rencana Badan Koordinassi Penanaman Modal (BKPM) mengganti sistem perizinan terintegrasi atau Online Single Submission (OSS) dari versi 1.0 ke versi 1.1 akan diundur. Pemindahan data yang dijadwalkan pada tanggal 1 hingga 3 November dinyatakan resmi diundur hingga sepekan kemudian. Rencananya,…
Read MorePendirian Yayasan Asing di Indonesia
Orang Asing diperbolehkan untuk mendirikan yayasan di Indonesia Di era modern ini, globalisasi sudah sangat meluas dan bergerak dalam berbagai bidang, mulai dari perdagangan, sosial, kebudayaan, dan pendidikan. Di Indonesia sendiri banyak yayasan yang tidak hanya berasal dari Indonesia namun juga yayasan asing. Lalu bagaimana syarat dan ketentuan pendirian yayasan asing di Indonesia. Apakah dengan…
Read MorePemerintah Hapus Izin Gangguan (HO)
Mulai saat ini, pelaku usaha tidak perlu mengurus HO/ SKDU/ SITU Kementerian Dalam Negeri RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 503/6491/SJ yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Thahjo Kumolo mengenai pengapusan Izin Gangguan (HO). Surat Edaran tersebut dikeluarkan guna peningkatan kemudahan berusaha di daerah. Sehingga kedepannya perangkat daerah dalam memberikan izin tidak mempersyaratkan HO/ SKDU (Surat…
Read MoreIni Cara Pemenuhan Komitmen TDUP untuk Usaha MICE di Surabaya
MICE adalah singkatan dari Meeting, Incentive, Convention, Exhibition yang berarti usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran. Mengacu pada data Global Bussiness Travel Association (GBTA) 2014, posisi MICE sangat kompetitif. Sebab, minimal 50% dari transaksi wisata dunia USD 1,18 Triliun adalah perjalanan bisnis. Porsi menjanjikan pun dimiliki Asia Pasifik dengan porsi transaksi MICE mencapai…
Read MoreBagaimana Cara Mendirikan CV? Berikut Syarat & Prosedur Lengkapnya
Mengenal Apa Itu CV Sebelum mengetahui bagaimana cara mendirikan CV kita harus mengetahui apa itu CV terlebih dahulu. Persekutuan Komanditer atau Comanditer Vennotscap merupakan salah satu bentuk usaha bukan badan hukum yang menjalankan perusahaannya dengan salah satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab secara aktif dan tanggung renteng, dan pihak lainnya sebagai pelepas uang. Persekutuan…
Read MorePangkas Perizinan, SKDP di DKI Jakarta Dihapuskan | SEMENIT JADI TAU#45
Pengusaha mendapatkan angin segar untuk pengembangan bisnisnya, pasalnya April lalu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta mengeluarkan surat keputusan penghapusan SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) dan SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha). Simak video berikut untuk lebih jelasnya ! Jika ada pertanyaan kamu bisa hubungi kami di mbsh@smartlegal.id ya 😊
Read MoreProsedur dan Proses Legalisasi Dokumen PT Untuk Dibawa ke Luar Negeri
Setiap dokumen yang diterbitkan di Indonesia dan akan dipergunakan ke luar negeri harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh instansi terkait, baik dokumen bisnis maupun nonbisnis. Instansi terkait tersebut adalah Departemen Hukum & HAM RI, Departmen Luar Negeri RI, dan Perwakilan RI di luar negeri. Bagaimana Prosedurnya? Berikut tahap-tahapnya. Tahap Legalisasi di Ditjen AHU Kemenkumham Persyaratan dokumen…
Read More