Perizinan dan Pendirian Badan Usaha
Prosedur Perizinan Penyelenggara Peer to Peer Lending di Indonesia
Perkembangan teknologi seringkali melahirkan inovasi yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai fasilitas, salah satunya dalam hal peminjaman uang. Belum lama ini, muncul inovasi baru yaitu layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang biasa disebut Peer to Peer Lending (P2P). Peminjaman uang dengan cara ini lebih mudah dibandingkan cara peminjaman uang yang telah ada sebelumnya,…
Read MoreApakah PT Lokal Wajib Membuat LKPM?
Setiap warga negara asing/ badan usaha asing/ pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Indonesia memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). LKPM dilaporkan secara berkala untuk mengetahui perkembangan realisasi penanaman modal serta permasalahan yang dihadapi ketiganya sebagai penanam modal atau pelaku usaha. Lalu, apakah ketentuan ini juga berlaku untuk PT Lokal? PT…
Read MoreSekarang CV Sudah Bisa Memperoleh Hak Guna Bangunan
Angin segar kembali hadir untuk pelaku usaha, pasalnya pemerintah (Menteri Agraria dan Tata Ruang) Juni lalu mengeluarkan Surat Edaran No 2/SE-HT.02.01/VI/2019 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan untuk Persekutuan Komanditer CV). Surat edaran ini memberikan peluang kepada CV untuk memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB). Sebelumnya, Undang-Undang Pokok Agraria mengatur HGB hanya bisa didapatkan oleh Warga Negara…
Read MoreProsedur Penurunan Modal Perusahaan
Perubahan situasi yang cepat di dunia bisnis memungkinkan perusahaan untuk melakukan beberapa perubahan. Untuk perusahaan seperti PT (Perseroan Terbatas) perubahan nama, bidang usaha, penambahan atau penurunan modal, perubahan pemegang saham, pergantian Direksi dan Dewan Komisaris, dan perubahan lainnya merupakan hal yang biasa. Untuk melakukan perubahan tersebut, terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan. Dalam artikel ini…
Read MoreProsedur Legalisasi Dokumen PT Untuk Keperluan di Luar Negeri
Setiap dokumen yang diterbitkan di Indonesia dan akan dipergunakan ke luar negeri harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh instansi terkait, baik dokumen bisnis maupun nonbisnis. Instansi terkait tersebut adalah Kementrian Hukum & HAM RI, Kementrian Luar Negeri RI, dan Perwakilan RI di luar negeri. Bagaimana Prosedurnya? Berikut tahap-tahapnya. Tahap Legalisasi di Ditjen AHU Kemenkumham Persyaratan dokumen…
Read MoreKupas Tuntas Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
Dewasa ini, bidang usaha jasa konstruksi merupakan bidang yang diminati oleh banyak orang. Hal ini disebabkan karena pemerintah yang membuka lebar peluang bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Di Indonesia, aturan mengenai jasa konstruksi sendiri dapat dilihat di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (“UU JK”)…
Read MoreProsedur Pendirian Perusahaan Outsourcing
Saat ini banyak perusahaan besar lebih memilih untuk menggunakan perusahaan outsourcing karena dinilai lebih efektif. Berdasarkan riset oleh Divisi Riset PPM manajemen survei diketahui bahwa 73% perusahaan telah menggunakan tenaga outsource dalam kegiatan operasionalnya, sedangkan sisanya yaitu 27% tidak menggunakan tenaga outsource. Lalu, sebenarnya apa itu perusahaan outsourcing dan bagaimana ketentuan pendiriannya? Perusahaan penyedia jasa…
Read MoreJenis-Jenis Usaha Perfilman
Usaha di bidang perfilman merupakan usaha industri kreatif yang sedang mengalami peningkatan. Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan produksi film pada 2018 terdapat 201 film yang sudah diproduksi berdasarkan Pusbangfilm Kemendikbud. Selain itu, Indonesia yang memiliki 250 juta jiwa penduduk menjadikannya sebagai potensi pasar yang strategis. Sebagai usaha yang menjanjikan, sebenarnya ada beberapa jenis usaha…
Read MoreVirtual Office Untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apakah Bisa?
Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kelebihan dibandingkan dengan Non- PKP. Seperti, dianggap memiliki sistem yang sudah baik, legal, dianggap besar, dan status PKP akan berpengaruh saat menjalin kerja sama dengan perusahaan lain. Lalu muncul pertanyaan apakah industri kreatif seperti freelancer, remote worker, UMKM, ataupun perusahaan start-up yang menggunakan Virtual Office dapat menjadi PKP? Kabar baiknya…
Read MoreDua Perbedaan Anak Perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan PT Biasa
Tujuan utama berusaha tentunya ialah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tidak terkecuali bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta. Untuk mencapai tujuan ini, salah satu strategi bisnis yang dilakukan adalah membuat anak perusahaan. Namun, tentu saja terdapat perbedaan antara anak perusahaan BUMN dan anak perusahaan PT biasa. Untuk informasi selengkapnya, yuk simak penjelasan dibawah…
Read More