Kenali Empat Jenis Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyelesaiannya

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

alex-radelich-462768-unsplash

Perselisihan dalam hubungan industrial merupakan hal yang kerap terjadi dalam dunia. Perselisihan hubungan industrial menurut UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) ialah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 2 UU PPHI mengatur empat jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Lalu apa perbedaan dari keempat jenis peselisihan kerja tersebut?

  1. Perselisihan hak
  2. Perselisihan hak ialah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

    Hak yang dimaksud dalam perselisihan ini adalah hak normatif, yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-undangan. Perselisihan ini dapat terjadi ketika misalnya pekerja menolak gaji yang diberikan oleh perusahaan karena masing-masing pihak mempunyai definisi atas gaji yang berbeda dari perjanjian kerja yang telah dibuat.

  3. Perselisihan kepentingan
  4. Adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Misalnya adalah jika perusahaan mengubah isi dari perjanjian kerja tanpa adanya kesepakatan dari karyawan.

  5. Perselisihan pemutusan hubungan kerja
    Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Kasus yang sering terjadi adalah ketika perusahaan memutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan pekerjanya dan pekerja tersebut tidak setuju dengan keputusan perusahaan tersebut.

  6. Perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan
  7. Perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan adalah perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.

    Contoh kasusnya adalah ketika buruh dalam satu perusahaan terpecah-pecah menjadi beberapa serikat sehingga memungkinkan terjadinya konflik antar serikat pekerja.

Untuk menyelesaian perselisihan di atas, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan yaitu:

  1. Perundingan bipartit
  2. Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Semua jenis perselisihan hubungan industrial wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

  3. Mediasi
  4. Mediasi adalah lembaga penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.

  5. Konsiliasi
  6. Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.

  7. Arbitrase
  8. Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.

  9. Pengadilan Hubungan Industrial
  10. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Demikian artikel dari kami, semoga dapat bermanfaat.

Author: Amanda Lauza Putri
Editor: Hasyry Agustin

Apabila Anda membutuhkan konsultasi hukum mengenai Hukum Perburuhan, Anda dapat menghubungi kami melalui email: [email protected] atau menghubungi +62 821 1000 4752

– BPLawyers

Baca juga:  Adakah Sanksi Hukum Jika Kontrak Tidak Dapat Dijalankan Akibat Kebijakan Terkait Virus Corona?
Butuh informasi lebih lanjut diluar dari artikel ini, silahkan hubungi kami!

BACA JUGA

PENDIRIAN BADAN USAHA

Pengusaha-Digital-Wajib-Tahu-Soal-Penyelenggaraan-Sistem-dan-Transaksi-Elektronik-(2)
Pengusaha Digital Wajib Tahu Soal Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (2)
Mengenal-Nomor-Induk-Berusaha-(NIB)
Mengenal Nomor Induk Berusaha (NIB)
Syarat-dan-Prosedur-Pendirian-PT
Syarat dan Prosedur Pendirian PT
Ketahui-Lima-Hal-Ini-Sebelum-Mendirikan-Usaha-Fintech
Ketahui Lima Hal Ini Sebelum Mendirikan Usaha Fintech
Ini 4 Batasan Penguasaan Tanah Untuk Izin Lokasi Sesuai Industri
Ini 4 Batasan Penguasaan Tanah Untuk Izin Lokasi Sesuai Industri

PENDAFTARAN MERK

Hak Prioritas Bagi Pendaftar Merek
Hak Prioritas Pendaftaran Merek
3 Langkah Hukum Yang Bisa Dilakukan Jika Merek Anda Digunakan Orang Lain Tanpa Izin
Langkah Hukum Yang Bisa Dilakukan Jika Merek Anda Digunakan Orang Lain Tanpa Izin
Prosedur, Syarat, dan Biaya Mendaftarkan Merek di Indonesia.
Prosedur, Syarat, dan Biaya Mendaftarkan Merek di Indonesia
advertising-brand-branding-1449081
Apakah WNA Bisa Mendaftarkan Merek di Indonesia?
Merek-Dapat-Ditolak-atau-Tidak-Didaftarkan,-Ini-Alasannya
Merek Dapat Ditolak atau Tidak Didaftarkan, Ini Alasannya

LEGAL STORY

Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Legal Story Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Legal Story: Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Legal Story: Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara

VIDEO ARTIKEL