Saatnya Move On dan Ekspansi Pasar, Pahami Ini Dulu Sebelum Melakukan Ekspor

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

Saatnya Move On dan Ekspansi Pasar, Pahami Ini Dulu Sebelum Melakukan Ekspor

Ekspor tidak hanya dapat dilakukan oleh badan usaha saja. Pelaku usaha perseorangan juga dapat melakukan ekspor.

Pemanfaatan media sosial untuk mempromosikan produk yang dijual membuat pelaku usaha dapat menjangkau konsumen lebih luas. Sehingga bukan hal yang mustahil pelaku usaha akan mendapatkan konsumen dari luar wilayah Indonesia.

Jika pelaku usaha memiliki konsumen dari luar Indonesia, maka pelaku usaha harus mengekspor produk yang dipesan ke negara konsumen itu tinggal. Namun perlu diperhatikan, ada persyaratan yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha yang mengekspor produknya ke luar negeri.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor (“Permendag 13/2012”), Barang ekspor dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

  1. Barang bebas ekspor, merupakan barang yang tidak termasuk dalam kelompok barang dibatasi ekspor dan barang dilarang ekspor.
  2. Barang dibatasi ekspor, merupakan barang yang dibatasi ekspor, jenis dan/atau jumlah yang diekspor.
  3. Barang dilarang ekspor, merupakan barang yang tidak boleh diekspor.

Kegiatan mengekspor barang tidak hanya dapat dilakukan oleh badan usaha saja. Pelaku usaha perseorangan juga dapat melakukan ekspor. Namun, pelaku usaha perseorangan hanya dapat mengekspor kelompok barang bebas ekspor. Sedangkan bagi lembaga atau badan usaha dapat mengekspor kelompok barang bebas ekspor dan barang dibatasi ekspor.

Sebelum mengekspor kelompok barang bebas ekspor ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Persyaratan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha sebagai berikut (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Permendag 13/2012):

  1. Bagi pelaku usaha perseorangan
    • Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP).
    • Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.
  2. Bagi lembaga atau badan usaha 
    • Surat izin usaha perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha dari kementerian teknis /lembaga pemerintahan non kementerian/instansi.
    • Nomor Induk Berusaha (NIB).
    • Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)
    • Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undang.

Bagi lembaga atau badan usaha yang mengekspor kelompok barang dibatasi ekspor wajib memiliki persyaratan sebagai berikut: (Pasal 7 ayat (1) Permendag 13/2012):

  1. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha dari kementerian teknis /lembaga pemerintahan non kementerian/instansi
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  3. Nomor Pokok wajib Pajak 

Selain persyaratan tersebut, ada persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan jenis barangnya. Persyaratan yang harus dipenuhi itu sebagai berikut: (Pasal 7 ayat (2) Permendag 13/2012):

  1. Pengakuan sebagai eksportir terdaftar.
  2. Persetujuan ekspor.
  3. Laporan surveyor.
  4. Surat keterangan asal.
  5. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengakuan sebagai eksportir terdaftar dan persetujuan ekspor didapatkan dari Kementerian Perdagangan. Dengan cara lembaga atau badan usaha mengajukan permohonan melalui unit pelayanan perdagangan atau secara online.

Baca juga: Mau Buka Jasa Ekspedisi? Ini Yang Harus Dipersiapkan

Baca juga:  Wajibkah Perusahaan Rumah Tangga Memiliki Sertifikat Untuk Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Tertentu?

Bagi pelaku usaha yang mengekspor produknya, maka barang itu masih menjadi tanggung jawab pelaku usaha yang mengekspor. Pelaku usaha yang mengekspor produknya tidak memenuhi persyaratan tersebut ada sanksi administratifnya. Sanksi tersebut berupa pencabutan izin, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang perdagangan (Pasal 15 ayat (1) dan (2) Permendag 13/2012). 

Bagi pelaku usaha sebelum mengekspor produknya agar memenuhi persyaratan tersebut. Karena jika tidak, ada sanksinya yang dapat mencabut izin usaha pelaku usaha. 

Baca juga: Mengenal Nomor Induk Berusaha (NIB)

Ingin mengurus legalitas usaha Anda tapi tidak punya waktu? Silahkan hubungi kami Smartlegal.id melalui tombol dibawah ini. 

Author: Dwiki Julio Dharmawan

Butuh informasi lebih lanjut diluar dari artikel ini, silahkan hubungi kami!

BACA JUGA

PENDIRIAN BADAN USAHA

Ini Perbedaan Akuisisi, Merger, Konsolidasi, dan Spin-Off
Ini Perbedaan Akuisisi, Merger, Konsolidasi, dan Spin-Off
Permendag 502020
Kini Semua Toko Online Wajib Terdaftar dan Mengantongi Izin Khusus Dengan Adanya Permendag 50/2020
AWAS, Bisnis PERTAMINI Bisa Kena Sanksi Pidana!
AWAS, Bisnis PERTAMINI Bisa Kena Sanksi Pidana!
7 Hal Yang Harus Diperhatikan “Mengubah” CV Ke PT
7 Hal Yang Harus Diperhatikan “Mengubah” CV Ke PT
Menyiasati Pelaksanaan RUPS Di Tengah Pandemi Covid-19
Menyiasati Pelaksanaan RUPS Di Tengah Pandemi Covid-19

PENDAFTARAN MERK

Merek-Didaftarkan-lebih-dari-1-orang
Bisakah Merek Didaftarkan Oleh Lebih Dari Satu Orang?
Pengajuan permohonan banding merek
Prosedur Pengajuan Permohonan Banding Merek 2020
Seberapa Penting Pendaftaran Merek Bagi UMKM Ini Penjelasannya
Seberapa Penting Pendaftaran Merek Bagi UMKM? Ini Penjelasannya!
3 Kerugian Ketika Telat Mendaftarkan Merek
3 Kerugian Ketika Telat Melakukan Pendaftaran Merek
Mengenal-Indikasi-Geografis
Mengenal Indikasi Geografis Melalui Produksi Kopi

LEGAL STORY

Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Legal Story: Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
oyo
Ramai OYO bikin rugi: Salah Satunya Soal Perjanjian Kerjasama Dengan Mitra
Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story: Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku

VIDEO ARTIKEL