6 Hal Ini Bisa Mengakibatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Bakal Dicabut

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

6 Hal Ini Bisa Mengakibatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Bakal Dicabut

“Pelaku usaha berskala rumah tangga harus memproduksi dan mengedarkan produknya sesuai dengan komposisi di dalam SPP-IRT jika tidak maka SPP-IRT dicabut”

Setiap pelaku usaha pangan berskala rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Dengan memiliki SPP-IRT pelaku usaha pangan berskala rumah tangga dapat memproduksi dan mengedarkan hasil produksinya secara luas. Karena SPP-IRT dapat berfungsi sebagai izin edar bagi pelaku usaha berskala rumah tangga.

Menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PBPOM No 22/2018),

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah “jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP”. Dari ketentuan itu pelaku usaha yang memiliki SPP-IRT berarti produknya telah terjamin keamanan dan mutunya. 

Dengan terjaminnya keamanan dan mutu produknya, maka pelaku usaha berskala rumah tangga harus memproduksi dan mengedarkan produknya sesuai dengan komposisi di dalam SPP-IRT. Jika terbukti produknya yang diproduksi dan diedarkan komposisinya tidak sesuai di SPP-IRT, maka Bupati/Walikota dapat mencabut SPP-IRT. SPP-IRT juga dapat dicabut dari rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Selain itu, Bupati/Walikota juga dapat mencabut SPP-IRT yang memenuhi ketentuan sebagai berikut (Pasal 5 ayat (1) PBPOM 22/2018):

  1. Pemilik dan/atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang pangan;
  2. Pangan produksi IRTP terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KBL) keracunan pangan;
  3. Pangan IRTP terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan kimia obat (BKO);
  4. Pangan produksi IRTP mencantumkan klaim selain peruntukannya sebagai pangan produksi IRTP;
  5. Lokasi sarana produksi pangan produksi IRTP tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran pada saat mendapatkan SPP-IRT dan/atau dokumen yang didaftarkan pada saat pemberian SPP-IRT; dan/atau
  6. Sarana dan/atau produk pangan olahan yang dihasilkan terbukti tidak sesuai dengan SPP-IRT yang diberikan.

Pencabutan SPP-IRT bukanlah hanya ancaman saja. Seperti yang terjadi di Mojokerto, dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto mencabut SPP-IRT dari merek Yovi Sanck. SPP-IRT itu dicabut dikarenakan pemilik merek Yovi Snack menyalahgunakan SPP-IRT yang tidak sesuai. Yakni satu SPP-IRT digunakan untuk dua produk, yang seharusnya satu SPP-IRT satu produk. Dengan dicabutnya SPP-IRT tentu usaha yang dijalankan menjadi tidak memiliki izin edar dan akan dianggap sebagai usaha yang tidak resmi.

Baca juga: Hati-Hati! Bisnis Frozen Food Bisa Dipidana Jika Menjual Tanpa Izin Edar

Baca juga:  Pembatasan Penggunaan Prasarana Transportasi Akibat Covid-19

Punya pertanyaan seputar hukum perusahaan, legalitas usaha atau masalah hukum lain dalam bisnis anda? Segera hubungi Smartlegal.id melalui telpon/WA 081315158719 atau email [email protected].

Author: Dwiki Julio Dharmawan

BAGIKAN:

Butuh informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami!

BACA JUGA

PENDIRIAN BADAN USAHA

Ingin Mendirikan Perusahaan Startup Digital Ketahui Apa yang Harus Anda Perhatikan dari segi Hukum!
Ingin Mendirikan Perusahaan Startup Digital? Ketahui Apa yang Harus Anda Perhatikan dari segi Hukum!
Awas! Direksi yang Berakhir Masa Jabatannya Harus Tanggung Jawab Secara Pribadi Kalau Perusahaan Rugi
Awas! Direksi yang Masa Jabatannya Berakhir Harus Tanggung Jawab Secara Pribadi Kalau Perusahaan Rugi
Mengenal-Nomor-Induk-Berusaha-(NIB)
Mengenal Nomor Induk Berusaha (NIB)
Menyiasati Pelaksanaan RUPS Di Tengah Pandemi Covid-19
Menyiasati Pelaksanaan RUPS Di Tengah Pandemi Covid-19
Pentingnya Mendirikan Badan Usaha bagi Anda yang Ingin Berbisnis
Pentingnya Mendirikan Badan Usaha bagi Anda yang Ingin Berbisnis

PENDAFTARAN MERK

Ingin Mendaftarkan Merek Internasional Perhatikan Hal Ini
Ingin Mendaftarkan Merek Internasional? Perhatikan Hal Ini
david-lezcano-734547-unsplash
Jangan Tertukar! Ini Perbedaan Merek dan Paten
Mending Daftar Merek Atas Nama Pribadi atau PT
Mending Daftar Merek Atas Nama Pribadi atau PT Ya?
Jangka Waktu Perlindungan Merek Dan Cara Perpanjangannya
Jangka Waktu Perlindungan Merek dan Cara Perpanjangan Merek
Prosedur, Syarat, dan Biaya Mendaftarkan Merek di Indonesia.
Prosedur, Syarat, dan Biaya Mendaftarkan Merek di Indonesia

LEGAL STORY

Lupa ngurus ijin BPOM, Nginep 7 bulan di penjara
Lupa Ngurus Ijin BPOM, Nginep 7 Bulan di Penjara
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Legal Story: Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana

VIDEO ARTIKEL