4 Macam Alternatif Penyelesaian Sengketa Selain Arbitrase

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

Penyelesaian Sengketa

Setiap lembaga ADR mempunyai karakteristiknya masing-masing. Sehingga para pihak harus menentukan mana yang cocok untuk penyelesaian bagi sengketa mereka.” 

Selain melalui jalur peradilan, yang sering disebut sebagai jalur litigasi, terdapat pula jalur non-litigasi yang disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mengacu kepada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999), Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan

Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Baca juga: Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Intinya, ADR merupakan cara para pihak menyelesaikan konflik (beda pendapat) baik dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga. Selanjutnya, lembaga-lembaga ADR terdiri atas beberapa macam. Penjelasan lengkapnya sebagai berikut:

KONSULTASI

Konsultasi merupakan tindakan personal antara seorang pihak (klien) dengan pihak lain (konsultan), dimana konsultan tersebut memberikan pendapatnya atas permasalahan yang dihadapi klien. Peran dari konsultan terbilang tidak dominan, karena hanya memberikan pendapat hukum atas permasalahan. Sementara keputusan mengenai penyelesaian sengketa diserahkan kepada kesepakatan para pihak. Meskipun terkadang pihak konsultan juga diminta merumuskan bentuk penyelesaian yang dikehendaki oleh para pihak (Danang Wahyu Muhammad dkk, 2018: 205).

NEGOSIASI

Negosiasi dapat diartikan sebagai perundingan langsung para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Jadi, negosiasi ini murni hanya di antara para pihak, tanpa ada keterlibatan pihak ketiga sama sekali. Negosiasi telah umum menjadi sebuah langkah pertama dalam penyelesaian sengketa. Jika proses negosiasi ini berhasil menemui titik temu, maka para pihak akan membuat Akta Perdamaian. Akta Perdamaian tersebut merupakan dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang berisikan bentuk penyelesaian sengketa (Danang Wahyu Muhammad dkk, 2018: 206-208).

Negosiasi ini harus dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 14 hari. Jika dalam kurun waktu tersebut sengketa tidak terselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun seorang mediator (Pasal 6 ayat (2) dan (3) UU 30/1999).

MEDIASI

Mediasi pada dasarnya merupakan negosiasi yang mengikutsertakan pihak ketiga dalam hal ini Mediator. Mediator adalah pihak ketiga yang netral, tidak bekerja dengan pihak yang bersengketa, dan tidak mempunyai konflik kepentingan. Jika dalam waktu 14 hari dengan bantuan Mediator, para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga Arbitrase untuk menunjuk seorang Mediator (Pasal 6 ayat (4) UU 30/1999). Setelah penunjukan Mediator oleh Lembaga Arbitrase, maka Mediasi harus dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 hari. Dalam waktu 30 hari, harus tercapai kesepakatan tertulis antara para pihak. Kesepakatan tertulis bersifat final serta mengikat para pihak. Kesepakatan tertulis tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat. Selama 30 hari setelah didaftarkan, kesepakatan tertulis harus telah selesai dilaksanakan (Pasal 6 ayat (6) – (8) UU 30/1999). Jika dalam waktu 30 hari Mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui Lembaga Arbitrase dengan suatu kesepakatan tertulis (Pasal 6 ayat (8) UU 30/1999).

 KONSILIASI

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen untuk bertindak sebagai Konsiliator (penengah). Perbedaannya dengan Mediator adalah, Konsiliator bersifat aktif dengan kewenangan memberi keputusan yang bersifat anjuran (berisi langkah-langkah penyelesaian sengketa). Sementara Mediator bersifat lebih pasif. Namun kembali lagi, anjuran dari Konsiliator tidak bersifat mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kesulitan dalam mengurus pendirian PT atau pendaftaran merek? Kami dapat membantu mengurusnya. Segera hubungi kami Smartlegal.id melalui tombol dibawah ini.

Author: Farhan Izzatul Ulya

PENDIRIAN BADAN USAHA

jenis pajak
5 Jenis Pajak yang Bisa Dikenakan Terhadap Perusahaan
Memang Keahlian Dapat Dijadikan Modal PT Simak Penjelasannya Dulu
Memang Keahlian Dapat Dijadikan Modal PT? Simak Penjelasannya Dulu!
Ingin Mendirikan Perusahaan Startup Digital Ketahui Apa yang Harus Anda Perhatikan dari segi Hukum!
Ingin Mendirikan Perusahaan Startup Digital? Ketahui Apa yang Harus Anda Perhatikan dari segi Hukum!
Apa-yang-Dimaksud-Izin-Usaha-dan-Izin-Komersial-atau-Operasional
Apa yang Dimaksud Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional?
Benarkah-Virtual-Office-Tak-Seefektif-Kantor-Konvensional
Benarkah Virtual Office Tak Seefektif Kantor Konvensional?

PENDAFTARAN MERK

Hati-Hati! Menjual Hand Sanitizer Tanpa Izin Edar Bisa Dipidana
Hati-Hati! Menjual Hand Sanitizer Tanpa Izin Edar Bisa Dipidana
pajar
Ini Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek Bagi PT
gugatan merek
Begini Cara Ajukan Gugatan Jika Merek Digunakan Pihak Lain
merek dikenal
Yuk Simak 3 Aspek Ini Agar Merek Anda Cepat Dikenal
3 Kerugian Ketika Telat Mendaftarkan Merek
3 Kerugian Ketika Telat Melakukan Pendaftaran Merek

LEGAL STORY

legalitas bisnis ms glow
Kisah Sukses MS Glow, Rela Jual Aset 1 M Penuhi Kebutuhan dan Legalitas Bisnis
Legal Story Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Legal Story: Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Legal Story: Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
oyo
Ramai OYO bikin rugi: Salah Satunya Soal Perjanjian Kerjasama Dengan Mitra

VIDEO ARTIKEL