Pemerintah Hapus Izin Gangguan (HO)

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

photo-1543763254-5f7fea3728b8

Mulai saat ini, pelaku usaha tidak perlu mengurus HO/ SKDU/ SITU

Kementerian Dalam Negeri RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 503/6491/SJ yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Thahjo Kumolo mengenai pengapusan Izin Gangguan (HO). Surat Edaran tersebut dikeluarkan guna peningkatan kemudahan berusaha di daerah. Sehingga kedepannya perangkat daerah dalam memberikan izin tidak mempersyaratkan HO/ SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha)/ SITU (Surat Izin Tempat Usaha).

“Memerintahkan kepada perangkat daerah agar dalam memberikan izin tidak mempersyaratkan HO/SKDU/SITU. Melakukan revisi Perda yang masih mempersyaratkan HO/SKDU/SITU,” berikut kutipan pada poin 6 Surat Edaran tersebut.

Dalam Surat Edaran tersebut Menteri Dalam Negeri juga memerintahkan kepada Kepala Bagian Hukum untuk memberikan pendampingan hukum kepada penyelenggara perizinan dan non perizinan di PTSP. Pelaksanaan pendampingan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan advokat ataupun konsultan hukum.

Sedangkan mengenai objek retribusi izin gangguan yang terdapat dalam Pasal 141 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak dapat dipungut lagi. Izin gangguan yang terdapat dalam pasal tersebut sudah diintegrasikan dalam penyusunan dokumen Amdal atau UKL- UPL sesuai dengan Pasal 62 PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang OSS. Sehingga Objek Retribusi Izin Gangguan sudah tidak termasuk dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

Izin ganguan (HO) adalah izin ganguan daerah yang sifatnya mewajibkan setiap pengusaha membayar retribusi dikarenakan tergangunya masyarakat oleh aktivitas usaha. Izin dilakukan melalui izin pemerintah daerah.

Untuk diketahui, pada April lalu PemProv DKI Jakarta juga mengeluarkan surat penghapusan SKDP dan SKDU. Baca juga : DKI Jakarta Hapus SKDP. Sebenarnya SKDP dan SKDU sudah lama tidak diperlukan dalam pengurusan perizinan sejak dua tahun lalu. Namun fakta di lapangan, PTSP masih mengeluarkan SKDP untuk kebutuhan perbankan, yaitu untuk pembukaan rekening perusahaan.

Baca juga:  Karena 6 Alasan Ini, Pendaftaran Merek Anda Bisa Ditolak

Author : Josua Ginting
Editor : Hasyry Agustin

Jika Anda membutuhkan konsultasi hukum, Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui email : [email protected]

BAGIKAN:

Butuh informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami!

BACA JUGA

PENDIRIAN BADAN USAHA

lycs-architecture-744230-unsplash
Virtual Office Untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apakah Bisa?
kelly-sikkema-DUiRgwrHKXI-unsplash
Cara Menjadi Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi
Mengenal-Equity-Crowdfunding,-Portal-Penawaran-Saham-Tanpa-IPO
Mengenal Equity Crowdfunding, Portal Penawaran Saham Tanpa IPO
#12 web
Perbedaan CV dan PT | SEMENIT JADI TAU #12
austin-distel-744oGeqpxPQ-unsplash
Prosedur Penurunan Modal Perusahaan

PENDAFTARAN MERK

Hati-Hati! Bisnis Restoran Bisa Dipidana Karena Hak Cipta Musik
Hati-Hati! Bisnis Restoran Bisa Dipidana Karena Hak Cipta Musik
6 Alasan Pendaftaran Merek Bisa Ditolak
Karena 6 Alasan Ini, Pendaftaran Merek Anda Bisa Ditolak
Mending Daftar Merek Atas Nama Pribadi atau PT
Mending Daftar Merek Atas Nama Pribadi atau PT Ya?
Merek-Dapat-Ditolak-atau-Tidak-Didaftarkan,-Ini-Alasannya
Merek Dapat Ditolak atau Tidak Didaftarkan, Ini Alasannya
Jangka Waktu Perlindungan Merek Dan Cara Perpanjangannya
Jangka Waktu Perlindungan Merek dan Cara Perpanjangan Merek

LEGAL STORY

Lupa ngurus ijin BPOM, Nginep 7 bulan di penjara
Lupa Ngurus Ijin BPOM, Nginep 7 Bulan di Penjara
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel

VIDEO ARTIKEL