Pemerintah Hapus Izin Gangguan (HO)

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

photo-1543763254-5f7fea3728b8

Mulai saat ini, pelaku usaha tidak perlu mengurus HO/ SKDU/ SITU

Kementerian Dalam Negeri RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 503/6491/SJ yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Thahjo Kumolo mengenai pengapusan Izin Gangguan (HO). Surat Edaran tersebut dikeluarkan guna peningkatan kemudahan berusaha di daerah. Sehingga kedepannya perangkat daerah dalam memberikan izin tidak mempersyaratkan HO/ SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha)/ SITU (Surat Izin Tempat Usaha).

“Memerintahkan kepada perangkat daerah agar dalam memberikan izin tidak mempersyaratkan HO/SKDU/SITU. Melakukan revisi Perda yang masih mempersyaratkan HO/SKDU/SITU,” berikut kutipan pada poin 6 Surat Edaran tersebut.

Dalam Surat Edaran tersebut Menteri Dalam Negeri juga memerintahkan kepada Kepala Bagian Hukum untuk memberikan pendampingan hukum kepada penyelenggara perizinan dan non perizinan di PTSP. Pelaksanaan pendampingan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan advokat ataupun konsultan hukum.

Sedangkan mengenai objek retribusi izin gangguan yang terdapat dalam Pasal 141 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak dapat dipungut lagi. Izin gangguan yang terdapat dalam pasal tersebut sudah diintegrasikan dalam penyusunan dokumen Amdal atau UKL- UPL sesuai dengan Pasal 62 PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang OSS. Sehingga Objek Retribusi Izin Gangguan sudah tidak termasuk dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

Izin ganguan (HO) adalah izin ganguan daerah yang sifatnya mewajibkan setiap pengusaha membayar retribusi dikarenakan tergangunya masyarakat oleh aktivitas usaha. Izin dilakukan melalui izin pemerintah daerah.

Untuk diketahui, pada April lalu PemProv DKI Jakarta juga mengeluarkan surat penghapusan SKDP dan SKDU. Baca juga : DKI Jakarta Hapus SKDP. Sebenarnya SKDP dan SKDU sudah lama tidak diperlukan dalam pengurusan perizinan sejak dua tahun lalu. Namun fakta di lapangan, PTSP masih mengeluarkan SKDP untuk kebutuhan perbankan, yaitu untuk pembukaan rekening perusahaan.

Baca juga:  Ketahui Kewajiban Dewan Komisaris Setelah Perseroan Berdiri

Author : Josua Ginting
Editor : Hasyry Agustin

Jika Anda membutuhkan konsultasi hukum, Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui email : [email protected]

Butuh informasi lebih lanjut diluar dari artikel ini, silahkan hubungi kami!

PENDIRIAN BADAN USAHA

Ini Akibatnya Jika Direktur Diberhentikan Melalui RUPS Yang Tidak Sah
Ini Akibatnya Jika Direktur Diberhentikan Melalui RUPS Yang Tidak Sah
Izin Usaha Untuk Para Pelaku Usaha E-Commerce
SIUPMSE Izin Usaha Untuk Para Pelaku Usaha E-Commerce
claudio-schwarz-purzlbaum-FLLKq3yDnfI-unsplash
Mau Buka Jasa Ekspedisi? Ini yang Harus Dipersiapkan
chris-murray-563831-unsplash
Jenis-Jenis Usaha Perfilman
Cara Berinvestasi dan Memulai Bisnis di Indonesia
Panduan Investasi Asing di Indonesia.

PENDAFTARAN MERK

Merek-Dapat-Ditolak-atau-Tidak-Didaftarkan,-Ini-Alasannya
Merek Dapat Ditolak atau Tidak Didaftarkan, Ini Alasannya
6 Alasan Pendaftaran Merek Bisa Ditolak
Karena 6 Alasan Ini, Pendaftaran Merek Anda Bisa Ditolak
Ingin Mendaftarkan Merek Internasional Perhatikan Hal Ini
Ingin Mendaftarkan Merek Internasional? Perhatikan Hal Ini
Bagaimana-Prosedur-Pendaftaran-Merek-Di-Indonesia
Bagaimana Prosedur Pendaftaran Merek Di Indonesia?
Kriteria Merek Terkenal
Ini Lho Kriteria yang Bisa Dianggap Merek Terkenal

LEGAL STORY

Lupa ngurus ijin BPOM, Nginep 7 bulan di penjara
Lupa Ngurus Ijin BPOM, Nginep 7 Bulan di Penjara
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Legal Story: Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story: Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Legal Story: Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah

VIDEO ARTIKEL