Virtual Office Untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apakah Bisa?

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

lycs-architecture-744230-unsplash

Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kelebihan dibandingkan dengan Non- PKP. Seperti, dianggap memiliki sistem yang sudah baik, legal, dianggap besar, dan status PKP akan berpengaruh saat menjalin kerja sama dengan perusahaan lain. Lalu muncul pertanyaan apakah industri kreatif seperti freelancer, remote worker, UMKM, ataupun perusahaan start-up yang menggunakan Virtual Office dapat menjadi PKP?

Kabar baiknya ternyata bisa. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Kementerian Keuangan No. 147/PMK.03 tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Permenkeu tersebut telah membuka peluang kepada Virtual Office mendapat pengukuhan untuk Pengusaha Kena Pajak.

Namun, Virtual Office yang alamatnya atau tempatnya digunakan untuk pengukuhan Prngusaha Kena Pajak harus memenuhi syarat, diantaranya Pengusaha pengguna jasa Virtual Office harus memiliki izin usaha atau dokumen sejenis lainnya yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Selain itu, pengelola Virtual Office atau dalam hal ini pengusahanya harus memenuhi kondisi sebagai berikut:

  1. Telah dikukuhkan sebagai PKP
  2. Menyediakan ruangan fisik untuk tempat kegiatan usaha bagi Pengusaha yang akan dikukuhkan sebagai PKP
  3. Secara nyata melakukan kegiatan layanan pendukung kantor.

Untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Orang Pribadi atau Badan harus mendaftarkan diri agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) ke Kantor Pelayanan Pajak dengan ketentuan apabila Peredaran usaha atau Omzet dalam 1 (satu) tahun perusahaan lebih dari Rp.4.800.000.000. Syarat-syarat yang harus disiapkan bagi kelengkapan PKP untuk badan usaha, diantaranya :

  1. Formulir registrasi yang diperoleh dari kantor pajak.
  2. Akta pendirian perusahaan.
  3. NPWP dan identitas diri.
  4. Surat Izin Usaha.
  5. SPT Tahunan dan Laporan keuangan Perusahaan.
  6. Foto terbaru, peta, surat kontrak sewa kantor Virtual Office, daftar inventaris, dan denah kantor yang digunakan.
  7. Setelah melengkapi formulir dan segala berkas yang diperlukan maka dalam jangka waktu yang tidak lama akan datang beberapa petugas dari kantor pajak ke Virtual Office pengusaha yang mengajukan PKP untuk melakukan survei dan memeriksa kelengkapan dari formulir dan berkas. Pemeriksaan tersebut akan dilakukan dalam rentang waktu antara 2-4 hari dan paling lambat 5 hari dari masuknya berkas pengajuan.

    Setelah melakukan suvei pada kantor tersebut, maka proses selanjutnya hanya perlu menunggu jawaban dari pihak kantor perpajakan. Jika diterima, maka dalam waktu 5 hari Virtual Office akan dihubungi dan mendapatkan nomer PKP tetapi jika tidak memenuhi persyaratan atau terdapat berkas yang kurang pengajuan akan ditolak.

    Author : Nindya Noviani
    Editor : Hasyry Agustin

    Jika Anda membutuhkan asistensi pengajuan PKP untuk perusahaan Anda, Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui email [email protected].

    Baca juga:  Bolehkah Startup Digital Menggunakan Virtual Office Sebagai Domisili Usaha?
Butuh informasi lebih lanjut diluar dari artikel ini, silahkan hubungi kami!

BACA JUGA

PENDIRIAN BADAN USAHA

Bagaimana Status Perbuatan Hukum Atas Nama PT Yang Belum Resmi Berdiri
Bagaimana Status Perbuatan Hukum Atas Nama PT Yang Belum Resmi Berdiri?
Cara Mengurus Izin Lokasi Sebelum Membangun Usaha
Cara Mengurus Izin Lokasi Pada OSS Sebelum Membangun Usaha
Agar Status PT PMA Berubah Menjadi PT PMDN Secara Efektif, Lakukan Dulu Langkah Ini
Agar Status PT PMA Berubah Menjadi PT PMDN Secara Efektif, Lakukan Dulu Langkah Ini
Kupas Tuntas Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
Kupas Tuntas Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
Mungkinkah Ada Pemegang Saham Tunggal dalam Perseroan Terbatas?
Adakah Pemegang Saham Tunggal dalam Perseroan Terbatas?

PENDAFTARAN MERK

Menggunakan Merek Yang Sama dengan Milik Orang Lain Ini Akibatnya
Menggunakan Merek Yang Sama dengan Milik Orang Lain? Ini Akibatnya!
Hati-Hati! Bisnis Restoran Bisa Dipidana Karena Hak Cipta Musik
Hati-Hati! Bisnis Restoran Bisa Dipidana Karena Hak Cipta Musik
Mengenal-Indikasi-Geografis
Mengenal Indikasi Geografis Melalui Produksi Kopi
Meski merek yang sudah terdaftar mendapat perlindungan hukum, namun merek terdaftar bisa dihapus karena 3 alasan
Ini 3 Alasan yang Membuat Merek Terdaftar Bisa Dihapus
6 Alasan Pendaftaran Merek Bisa Ditolak
Karena 6 Alasan Ini, Pendaftaran Merek Anda Bisa Ditolak

LEGAL STORY

Lupa ngurus ijin BPOM, Nginep 7 bulan di penjara
Lupa Ngurus Ijin BPOM, Nginep 7 Bulan di Penjara
Legal Story Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Legal Story: Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story: Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku

VIDEO ARTIKEL