PT Asuransi Bintang Tbk Cabut Izin Unit Usaha Syariah: Bagaimana Ketentuannya?

“PT Asuransi Bintang Tbk baru-baru ini mengambil langkah signifikan dengan mencabut izin unit usaha syariahnya, ini mekanismenya!”

Perusahaan asuransi yang bergerak dalam sistem syariah di Indonesia kini menghadapi berbagai perubahan yang signifikan. 

Salah satunya adalah langkah yang diambil oleh PT Asuransi Bintang Tbk (ASBI), yang baru-baru ini resmi mengalihkan seluruh portofolio bisnis asuransi syariahnya. 

Keputusan ini tidak hanya mengubah arah bisnis perusahaan, tetapi juga mengarah pada pencabutan izin usaha unit usaha syariah (UUS) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Pengalihan tersebut menjadi salah satu langkah dari serangkaian perubahan yang mempengaruhi beberapa perusahaan asuransi di Indonesia, mengikuti regulasi yang semakin ketat terkait pemisahan unit usaha syariah.

Pengalihan Portofolio Bisnis Syariah PT Asuransi Bintang Tbk

ASBI menjadi salah satu dari sejumlah perusahaan yang melakukan perubahan besar dalam struktur bisnis mereka, khususnya pada lini produk asuransi syariah. 

Pengalihan portofolio bisnis syariah yang dilakukan oleh Asuransi Bintang ini merupakan bagian dari langkah strategis perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan regulasi yang dikeluarkan oleh OJK. 

Dalam pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh OJK, disebutkan bahwa proses pengalihan portofolio kepesertaan unit syariah di perusahaan asuransi ini telah selesai dilakukan.

Dengan demikian, manajemen perusahaan memohon untuk menutup izin unit usaha syariah (UUS) mereka.

Langkah tersebut berarti bahwa OJK telah mencabut izin pembentukan unit usaha syariah PT Asuransi Bintang Tbk, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-642/PD.02/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 7 November 2024.

Keputusan ini mengharuskan PT Asuransi Bintang untuk menghentikan seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dengan prinsip syariah. 

Dalam praktiknya, hal ini berpengaruh langsung terhadap layanan asuransi syariah yang sebelumnya ditawarkan oleh perusahaan ini, yang kini harus dialihkan sepenuhnya kepada perusahaan yang telah mendapatkan izin untuk menjalankan usaha syariah.

Proses pengalihan ini merupakan bagian dari serangkaian langkah yang diatur oleh OJK melalui regulasi yang lebih ketat terkait pemisahan unit usaha syariah. 

Dengan adanya regulasi tersebut, perusahaan asuransi diwajibkan untuk melakukan pemisahan antara unit usaha konvensional dan unit usaha syariah mereka. 

Sebagai bagian dari regulasi, OJK juga mewajibkan perusahaan-perusahaan yang melakukan pemisahan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kesiapan penuh dalam mengelola kedua unit usaha tersebut secara terpisah.

Hal tersebut bertujuan untuk menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional perusahaan.

Kebijakan OJK dan Dampaknya terhadap Industri Asuransi Syariah di Indonesia

Keputusan OJK untuk mencabut izin unit usaha syariah PT Asuransi Bintang Tbk menjadi salah satu contoh nyata dari perubahan yang sedang berlangsung di industri asuransi Indonesia. 

Tidak hanya Asuransi Bintang, tetapi total ada 12 perusahaan asuransi yang memilih untuk mengalihkan portofolio bisnis syariah mereka. 

Hal ini mencerminkan adanya perubahan besar dalam bagaimana perusahaan asuransi memandang dan mengelola bisnis asuransi syariah di tengah berlakunya regulasi yang lebih ketat.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, sebelumnya menyampaikan bahwa sebanyak 29 perusahaan asuransi syariah di Indonesia akan terus melanjutkan operasi mereka di sektor ini. 

Sementara itu, 12 perusahaan lainnya, termasuk PT Asuransi Bintang, memutuskan untuk mengalihkan portofolio syariahnya. 

Keputusan tersebut tidak lepas dari dorongan OJK yang menginginkan semua perusahaan asuransi untuk melakukan pemisahan unit syariah mereka dalam waktu yang ditentukan.  Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan sudah dapat melakukan pemisahan atau spin-off paling lambat pada tahun 2026, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (POJK 11/2023).

Dalam konteks ini, OJK juga memastikan bahwa setiap perusahaan asuransi yang memilih untuk melanjutkan bisnis asuransi syariahnya harus memiliki kesiapan dalam menjalankan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS). 

Hal ini bertujuan agar pemisahan unit syariah dapat dilakukan dengan lancar dan tidak mengganggu operasional perusahaan secara keseluruhan. 

Pengajuan Izin Usaha Syariah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK 23/2023) terdapat beberapa skema pengajuan.

Alternatif pertama adalah mendirikan perusahaan asuransi syariah baru atau perusahaan reasuransi syariah sebagai hasil pemisahan dari unit syariah yang ada. 

Dalam hal ini, portofolio kepesertaan yang sebelumnya ada di unit syariah akan dialihkan ke perusahaan baru yang sudah memperoleh izin usaha. 

Alternatif kedua adalah dengan mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah yang sudah memiliki izin usaha. 

Kedua alternatif ini memberikan fleksibilitas bagi perusahaan asuransi untuk memilih langkah yang paling sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka.

Perubahan yang dilakukan oleh PT Asuransi Bintang Tbk, dengan mengalihkan portofolio bisnis asuransi syariahnya dan menutup unit usaha syariah (UUS), adalah salah satu langkah besar dalam perubahan struktur industri asuransi syariah di Indonesia. 

Pasal 19 POJK 23/2023 mengatur perusahaan hasil konversi harus memiliki Ekuitas pada saat konversi paling sedikit sesuai Ekuitas minimum yang dipersyaratkan.

Dengan adanya kebijakan yang lebih ketat dari OJK terkait pemisahan unit usaha syariah, perusahaan asuransi di Indonesia semakin diharuskan untuk mematuhi standar yang ditetapkan.

Hal ini demi menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka. 

Keputusan OJK yang mencabut izin unit usaha syariah PT Asuransi Bintang dan perusahaan lainnya adalah bagian dari upaya untuk menciptakan sistem yang lebih terstruktur dan efisien di pasar asuransi syariah.

Tertarik juga mendirikan Koperasi Syariah? ketahui caranya dengan membaca artikel berikut ini.

Tantangan Saat Ini

Namun, langkah ini juga menunjukkan tantangan bagi beberapa perusahaan yang harus memilih antara terus melanjutkan bisnis syariahnya atau mengalihkan portofolio bisnis syariah mereka. 

Bagi perusahaan yang memilih untuk mengalihkan portofolio syariahnya, mereka harus memastikan bahwa proses pengalihan berjalan lancar dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh OJK. 

Di sisi lain, perusahaan yang memilih untuk tetap menjalankan bisnis syariah harus siap melakukan pemisahan yang jelas antara unit konvensional dan unit syariah, serta memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ketat yang telah diatur oleh otoritas keuangan. 

Dalam beberapa tahun ke depan, kita akan melihat lebih banyak perusahaan asuransi yang mengambil langkah serupa dalam menghadapi kebijakan OJK ini.

Pada akhirnya akan membentuk industri asuransi syariah Indonesia menjadi lebih kuat, transparan, dan lebih siap untuk melayani masyarakat dengan cara yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.

Anda khawatir dengan izin pendirian usaha syariah Anda? Jangan Khawatir hubungi kami Smartlegal.id telah berpengalaman dalam menangani berbagai urusan hukum khususnya perizinan usaha. Silakan hubungi kami dengan cara klik tombol di bawah ini. 

Author: Akmal Ghudzamir

Editor: Genies Wisnu Pradana