Mie Gacoan Disegel! Gerai di Serpong Tak Punya Izin PBG

“Gerai Mie Gacoan disegel tepatnya di daerah serpong akibat tidak memenuhi persyaratan izin PBG yang wajib dimiliki setiap bangunan usaha.”

Gerai Mie Gacoan di Serpong resmi disegel oleh pihak berwenang. Hal ini dikarenakan bangunan yang berdiri tersebut belum mengantongi izin yang diwajibkan oleh pemerintah. 

Perizinan bangunan bukan hanya sekadar formalitas, tetapi bagian dari ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Tanpa izin yang sah, sebuah bangunan dapat dianggap ilegal dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. 

Kasus ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Banyak pelaku usaha yang mengabaikan aturan ini, padahal konsekuensinya bisa berdampak besar pada operasional bisnis. 

Ketidakpatuhan terhadap perizinan bisa berujung pada sanksi yang merugikan. Untuk memahami lebih lanjut tentang kasus ini dan bagaimana aturan PBG berlaku, simak artikel berikut!

Baca juga: PBG Adalah: Legalitas untuk Perizinan Bangunan Gedung

Kronologi Mie Gacoan Disegel

Gerai Mie Gacoan di Serpong disegel oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tangerang Selatan. Penyegelan ini dilakukan karena bangunan tersebut belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menjadi syarat wajib bagi bangunan usaha sebelum beroperasi.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Satpol PP menjelaskan bahwa pihak manajemen sudah mengajukan proses perizinan PBG. Namun hingga penyegelan dilakukan izin tersebut belum diterbitkan sehingga bangunan tetap dianggap belum memenuhi aturan.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa penyegelan ini adalah tindakan tegas terhadap bangunan yang belum berizin. Langkah ini juga dilakukan untuk memastikan setiap usaha yang beroperasi mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, apabila Mie Gacoan sudah mengantongi izin PBG, maka mereka bisa mengajukan permohonan untuk membuka segel ke Satpol PP sehingga bisa beroperasi kembali. 

Selain kasus di Serpong ternyata gerai mie gacoan di Kediri juga pernah disegel karena tidak memiliki SLF, apa itu? Temukan jawabannya dalam artikel Mie Gacoan Kediri Disegel Satpol PP Karena Gak Punya SLF, Apa Itu?

Mengenal Apa itu PBG

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PP 16/2021), PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Singkatnya, PBG merupakan izin yang wajib dimiliki sebelum sebuah bangunan digunakan. PBG menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berfungsi sebagai persetujuan dari pemerintah bahwa bangunan telah memenuhi standar teknis dan tata ruang yang berlaku. 

Lalu Apa Saja Persyaratan PBG?

Untuk mendapatkan PBG, pemilik bangunan harus memenuhi beberapa persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan PP 16/2021. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi:

1. Persyaratan Administratif

1. Identitas Pemohon (KTP dan NPWP untuk perorangan, atau akta pendirian perusahaan dan NPWP badan usaha untuk perusahaan).
2. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) (bagi pemohon yang merupakan warga negara asing).
3. Bukti Kepemilikan Tanah (sertifikat tanah atau surat perjanjian pemanfaatan tanah jika bukan milik sendiri).
4. Informasi Tata Ruang (ITR) atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) (untuk memastikan lokasi bangunan sesuai dengan tata ruang).
5. Dokumen Persetujuan Lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan/UKL-UPL, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup/SPPL, sesuai ketentuan peraturan daerah).

2. Persyaratan Teknis (Pasal 187 ayat (2) PP 16/2021)

1. Dokumen Perencanaan Arsitektur (gambar teknis bangunan mencakup tata ruang, fasad, dan detail lainnya).
2. Dokumen Perencanaan Struktur (perhitungan teknis kekuatan dan ketahanan bangunan).
3. Dokumen Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing (MEP) (sistem kelistrikan, air, dan sanitasi, meliputi tampak, denah, potongan, dan detail).
4. Perhitungan Teknis Bangunan (wajib untuk bangunan minimal 2 lantai atau lebih).
5. Informasi tentang Hasil Penyelidikan Tanah atau Sondir (wajib untuk bangunan minimal 3 lantai atau lebih).
6. Analisis Risiko Kebakaran dan Keselamatan (khusus untuk bangunan tertentu seperti gedung tinggi atau fasilitas umum).
7. Masterplan atau Siteplan (untuk kumpulan bangunan gedung kolektif).

3. Persyaratan Tata Ruang dan Zonasi

1. Bangunan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah setempat.
2. Tidak melanggar batas sempadan bangunan (misalnya jarak dari jalan, sungai, atau kawasan lindung).

Baca juga: Perbedaan Izin Lokasi  PKKPR dan KKPR Beserta Kegunaannya Untuk Usaha di Indonesia

Prosedur Pengurusan Persetujuan PBG

Untuk memperoleh PBG, pemilik bangunan harus mengikuti serangkaian tahapan administratif dan teknis yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang dikelola oleh pemerintah. Berikut adalah tahapan lengkap pengurusannya:

1. Pendaftaran Akun dan Pengajuan Permohonan

• Pemohon membuat akun melalui situs https://simbg.pu.go.id/. 
• Memilih layanan permohonan PBG sesuai dengan jenis bangunan yang akan didaftarkan.
• Mengisi data diri, data bangunan, data tanah, dan informasi umum terkait pembangunan.
• Mengunggah dokumen administratif dan teknis yang diperlukan, termasuk rencana teknis bangunan.

2. Verifikasi Dokumen oleh Dinas Teknis

• Verifikator dari dinas teknis setempat akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan pemohon.
• Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam dokumen, pemohon akan diminta melakukan revisi dan melengkapi data.

3. Rapat Evaluasi dengan Tim Profesi Ahli (TPA) atau Tim Penilai Teknis (TPT)

• Jika seluruh dokumen memenuhi persyaratan, permohonan akan dibahas dalam rapat dengan TPA atau TPT.
• Tim ini akan mengevaluasi kelayakan teknis bangunan berdasarkan peraturan yang berlaku.

4. Penetapan dan Pembayaran Retribusi Daerah

• Jika permohonan disetujui, akan dilakukan penetapan nilai retribusi daerah.
• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat akan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
• Pemohon wajib melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan.

5. Penerbitan PBG

• Setelah pembayaran retribusi diterima, DPMPTSP akan menerbitkan PBG sebagai izin resmi penggunaan bangunan.
• Pemohon dapat mengunduh dokumen PBG melalui akun SIMBG.

Baca juga: 8 Dokumen Surat Perizinan Usaha yang Wajib Anda Miliki Agar Bisnis Terlindungi

Konsekuensi Hukum bagi Bangunan Tanpa PBG

Bangunan tanpa PBG dapat dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 24 angka 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Sanksinya meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap, hingga perintah pembongkaran.

Setiap daerah memiliki aturan tersendiri terkait izin bangunan yang harus dipatuhi. Persyaratan dan sanksi dapat berbeda tergantung kebijakan pemerintah setempat.

Khusus di wilayah Tangerang Selatan, Pasal 109 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 mewajibkan setiap badan usaha atau perorangan untuk memiliki PBG sebelum memulai operasional bangunan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pelaksanaan konstruksi hingga PBG diterbitkan, perintah pembongkaran bangunan gedung, atau denda administratif.

Aturan ini bertujuan memastikan setiap bangunan memenuhi standar keselamatan dan legalitas yang berlaku. Langkah ini juga diambil untuk menjaga ketertiban lingkungan dan kepentingan umum.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemilik bangunan untuk memastikan bahwa mereka telah memperoleh PBG sebelum memulai pembangunan atau pemanfaatan bangunan, guna menghindari sanksi hukum yang berlaku.

Bingung Urus PBG untuk Bisnis Anda? Jangan sampai usaha terhambat karena masalah perizinan. Smartlegal.id siap membantu proses perizinan dengan cepat dan aman. Hubungi kami sekarang melalui tombol di bawah ini!

Author: Pudja Maulani Savitri

Editor: Genies Wisnu Pradana

https://megapolitan.kompas.com/read/2025/02/24/20335271/segel-mie-gacoan-serp"Mie Gacoan Disegel! Bangunan di Serpong Tak Punya Izin PBG"ong-satpol-pp-tangsel-mereka-sudah-urus-izin-tapi
https://www.liputan6.com/news/read/5934241/belum-punya-izin-pbg-outlet-mie-gacoan-di-serpong-langsung-disegel