Cara Perubahan Anggaran Dasar PT Terbaru 2023!

Simak syarat dan prosedur perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebelum mengajukan ke Kementrian Hukum dan HAM”

Anggaran dasar merupakan bagian dari Akta pendirian yang memuat aturan main dalam Perseroan Terbatas yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam anggaran dasar, baik itu Perseroan Terbatas sendiri, pemegang saham, maupun pengurus. (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Namun, sebagai sebuah entitas hukum, perseroan terbatas tentunya terus mengalami perkembangan agar dapat beroperasi dengan baik. Perkembangan ini dapat terjadi dalam berbagai aspek dan berdampak pada perubahan anggaran dasarnya.

Baca juga: Anggaran Dasar Perusahan: Cara Pembuatan Anggaran Dasar PT 2023

Anggaran dasar PT dapat diubah seperti yang tertera pada Pasal 21 ayat (2) UU PT yaitu:

1. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan 
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan 
3. Jangka waktu berdirinya perseroan
4. Besarnya modal dasar 
5. Pengurangan modal 
6. Ditempatkan dan disetor 
7. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Perubahan seperti yang tertera di atas dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain: 

1. perubahan kondisi ekonomi yang mempengaruhi modal PT.
2. perubahan status perusahaan dari tertutup menjadi terbuka.
3. penggabungan dengan perusahaan lain.

Perubahan Anggaran Dasar (PAD) tidak dilakukan dengan sembarangan, melainkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada RUPS tersebut, para pemegang saham akan bersama-sama memutuskan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan untuk kemajuan perusahaan.

Syarat PAD PT

​​Dalam melakukan Perubahaan Aanggaran Dasar PT, perusahaan harus mempersiapkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Surat tembusan akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang sudah diketahui oleh notaris.
2. Ringkasan akta perubahan anggaran dasar.
3. Catatan rapat perubahan anggaran dasar jika tembusan akta berisi pernyataan keputusan dari hasil rapat.
4. Jika perubahan anggaran dasar melibatkan penggabungan, sertakan juga tembusan akta penggabungan serta dokumen pendukung.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak asli.
6. Dokumen bukti pembayaran biaya, seperti persetujuan perubahan anggaran dasar dan pengumuman berita tambahan Negara.
7. Jika perubahan anggaran dasar melibatkan perubahan nama, sertakan persetujuan pemakaian nama perseroan.
8. Jika perubahan anggaran dasar melibatkan peningkatan modal, sertakan bukti setoran modal dari pihak Bank atas nama Perseroan.
9. Jika perubahan anggaran dasar melibatkan pengurangan modal, sertakan pengumuman dalam surat kabar.
10. Sertakan surat keterangan yang menyebutkan alamat lengkap Perseroan.
11. Fotokopi dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah diketahui oleh notaris.

Baca juga:  Kapan RUPS Tahunan Wajib Diselenggarakan?

Prosedur PAD PT

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
   Segala perubahan sistem, penggantian kepengurusan, dan perubahan nama serta identitas perusahaan akan dibahas dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Keputusan ini tidak dapat diambil oleh dewan direksi, melainkan harus melalui persetujuan dari 2/3 anggota RUPS (Pasal 40 UU PT).

2. Pembuatan Akta Perubahan Oleh Notaris
   Langkah berikutnya adalah mengajukan permintaan kepada seorang notaris untuk menyusun akta PAD. Setiap perubahan yang telah disepakati akan dicatat dalam akta tersebut sebagai bukti yang sah dan valid. 

3. Mengajukan Permohonan ke Kementerian Hukum dan HAM
   Tahap berikutnya melibatkan pengajuan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM, dengan melampirkan hasil rapat umum pemegang saham dan akta perubahan. Kementerian akan melakukan evaluasi untuk menentukan apakah perombakan tersebut layak dilakukan atau tidak (Pasal 21 ayat (1) UU PT). 

Namun, perlu diperhatikan bahwa Menteri dapat menolak permohonan PAD sesuai dengan Pasal 27 UU PT yaitu apabila:

1. Permohonan tersebut bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar.
2. Isi perubahan anggaran dasar bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
3. Terdapat keberatan dari kreditor terhadap keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

Terkait dengan PAD selain yang telah disebutkan pada Pasal 21 ayat (2) UU PT, tidak diperlukan persetujuan dari Menteri. PAD lainnya hanya perlu diberitahukan kepada Menteri dalam akta notaris.

Perlu diperhatikan bahwa permohonan PAD harus diajukan kepada menteri dalam waktu maksimal 30 hari setelah tanggal akta notaris yang memuat perubahan tersebut. Jika melebihi batas waktu tersebut, permohonan PAD tidak dapat diterima oleh Menteri.

Setelah melalui peninjauan, Menteri akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) perubahan yang akan diserahkan kepada perseroan sebagai persetujuan resmi. Dengan SK tersebut, perubahan yang telah dilakukan menjadi sah secara hukum, dan perusahaan dapat melanjutkan kegiatan usahanya sesuai dengan perombakan yang telah disetujui.

Apakah Anda berencana untuk mengubah anggaran dasar perusahaan Anda? Smartlegal.id  dapat membantu Anda dalam proses perubahan tersebut. Silakan hubungi kami melalui tombol di bawah ini!

Author: Ruth Rotua Agustina

Editor: Dwiki Julio