Posts Tagged ‘Smart Legal Consulting’
Ternyata Bikin PT Itu Cuma Buat yang Pengen Bisnisnya Jadi Besar
“Investor hanya ingin menempatkan dana nya pada bisnis yang berbentuk PT.” Maka dari itu sangat penting untuk segera bikin PT demi keberlangsungan bisnis.Tapi biasanya kalau sudah dengar kata PT (Perseroan Terbatas) itu bikin takut sama pajak, perizinan dan permodalan yang besar. Padahal gak seperti itu juga. Malah kalau bahas soal pajak, bisnis perorangan pun tidak…
Read More3 Kerugian Ketika Telat Melakukan Pendaftaran Merek
Taukah anda kerugian apa ketika telat melakukan pendaftaran merek? Dengan melakukan pendaftaran merek secepatnya maka merek Anda tidak dapat disalahgunakan oleh orang lain. Merek juga dapat dijadikan aset yang tidak berwujud dengan harga jual tinggi. Namun sayangnya keuntungan pendaftaran merek tidak disadari oleh banyak pelaku usaha, sehingga banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan mereknya. Seperti…
Read MoreTiga Tahapan dalam Skema Public Private Partnership (PPP)
Proyek Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) Semarang Barat merupakan proyek Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pertama di sektor penyedia air. Jadwal pelaksanaan proyek senilai Rp1,2 triliun ini ditargetkan selesai tahun 2021. Proyek ini telah direncanakan dalam PPP Book 2018 dari tahap perencanaan PPP pada bulan Maret 2018. Pada bulan…
Read MoreBegini Cara Menghitung Upah Lembur
Ketentuan mengenai upah lembur diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur. Adanya upah lembur karena pekerja telah bekerja melebihi waktu kerja yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Pasal 78 ayat (2) UU 13/2003 mengatur bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja…
Read MoreApa yang Dimaksud Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional?
Dengan diterbitkannya PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka bagi pelaku usaha yang ingin menjalankan usahanya harus mengurus perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Adapun jenis perizinan berusaha yang diatur dalam PP 24/2018 meliputi izin usaha dan izin komersial atau operasional. Untuk melakukan pendaftaran perizinan…
Read MorePengusaha Digital Wajib Tahu Soal Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (2)
Pada artikel sebelumnya telah dibahas mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Khususnya pada poin penyelenggaraan sistem elektronik, penyelenggaraan agen elektronik, dan penyelenggaraan transaksi elektronik. Sedangkan pada artikel kali ini akan dibahas perihal tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, lembaga sertifikasi keandalan, dan pengelolaan nama domain. Bagaimana pembahasannya? Simak ulasannya dalam uraian di bawah berikut ini.…
Read MoreEmpat Langkah Izin Kerja bagi Pesepakbola Asing
Indonesia baru saja mendapatkan kabar gembira atas kemenangan Timnas U – 22 Indonesia yang memenangkan Piala AFF melawan Timnas U-22 Thailand di Kamboja. Tidak kalah menggembirakan, kemenangan tersebut diraih tanpa adanya pemain natularisasi. Hal tersebut membuktikan bahwa pemain lokal sepak bola Indonesia bisa bersaing di kancah Internasional. Pada kenyataannya, di lapangan banyak pemain asing yang…
Read MoreSanksi di UU Ketenagakerjaan yang Wajib Diketahui oleh Pengusaha
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau yang biasa disebut sebagai Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) memiliki peran yang sentral dalam mengatur permasalahan perburuhan di Indonesia. UU Ketenagakerjaan dapat dikatakan menggambarkan hubungan yang ada di antara pemangku kepentingan yakni, pengusaha, pekerja, dan Pemerintah. Salah satu peran Pemerintah dalam posisinya sebagai pemangku kepentingan dalam hal ketenagakerjaan adalah menjadi…
Read MoreJaminan Fidusia dan Hak Gadai dalam Pengagunan Saham
Pasal 60 ayat (2) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( UU PT) menyatakan bahwa saham dapat digadaikan dengan dua cara, yaitu dengan jaminan fidusia dan jaminan gadai. Gadai ataupun fidusia dapat dilakukan apabila tidak ada ketentuan lain di dalam Anggaran Dasar. Dapat dilihat bahwa saham dapat dijadikan jaminan dalam hutang dalam bentuk…
Read MorePengusaha Perlu Ketahui Tiga Potensi Wisata Halal Ini
Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada tahun 2014 yang lalu. Salah satu poinnya adalah Pemerintah mewajibkan sertifikasi halal bagi berbagai macam usaha. UU JPH sendiri muncul karena kebutuhan masyarakat akan jaminan produk halal sudah semakin mendesak. Kebutuhan masyarakat akan jaminan produk halal bermacam-macam bidangnya, mulai dari soal…
Read More