Begini Cara Menghitung Upah Lembur

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

Begini-Cara-Menghitung-Upah-Lembur

Ketentuan mengenai upah lembur diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur. Adanya upah lembur karena pekerja telah bekerja melebihi waktu kerja yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Pasal 78 ayat (2) UU 13/2003 mengatur bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja wajib membayar upah lembur. Adapun syarat pengusaha dapat mempekerjakan pekerja melebihi waktu yang ditentukan yaitu:

  1. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
  2. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak tiga jam dalam satu hari dan empat belas jam dalam satu minggu.

Waktu Kerja Lembur
Waktu kerja lembur diatur dalam Pasal 1 angka 1 Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004 yaitu:

  1. Waktu kerja yang melebihi tujuh jam sehari dan 40 jam satu minggu untuk enam hari kerja dalam satu minggu; atau
  2. Waktu kerja yang melebihi delapan jam sehari dan 40 jam satu minggu untuk lima hari kerja dalam satu minggu; atau
  3. Waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah.

Penghitungan Upah Lembur
Penghitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan, dengan rumus 1/173 kali upah sebulan. Dalam hal upah pekerja/buruh dibayar secara harian, maka penghitungan besarnya upah sebulan adalah upah sehari dikalikan 25 bagi pekerja/buruh yang bekerja enam hari kerja dalam satu minggu. Atau dikalikan 21 bagi pekerja/buruh yang bekerja lima hari kerja dalam satu minggu.

Apabila upah pekerja/buruh dibayar berdasarkan satuan hasil, maka upah sebulan adalah upah rata-rata 12 bulan terakhir. Dalam hal pekerja/buruh bekerja kurang dari 12 bulan, maka upah sebulan dihitung berdasarkan upah rata-rata selama bekerja dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah upah minimum setempat.

Baca juga:  Laura Reggyna

Cara menghitung upah lembur diatur dalam Pasal 11 Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004, yaitu:

  1. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja :
    1. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar satu setengah kali upah sejam;
    2. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar dua kali upah sejam.
  2. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja enam hari kerja 40 jam seminggu maka:
    1. Perhitungan upah kerja lembur untuk tujuh jam pertama dibayar dua kali upah sejam, dan jam kedelapan dibayar tiga kali upah sejam dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar empat kali upah sejam.
    2. Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan upah lembur lima jam pertama dibayar dua kali upah sejam, jam keenam tiga kali upah sejam dan jam lembur ketujuh dan kedelapan empat kali upah sejam.
  3. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja lima hari kerja dan 40 jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk delapan jam pertama dibayar dua kali upah sejam, jam kesembilan dibayar 3(tiga) kali upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas empat kali upah sejam.

Contoh:
Rio berkerja sebagai staff finance di PT. X dengan take home pay sebesar Rp 3.950.000,00. Rio bekerja delapan jam sehari. Karena sudah bulan Oktober dan mendekati akhir tahun, Rio harus melakukan pembukuan, sehingga Rio diminta untuk lembur tiga jam di hari kamis selama satu bulan untuk mengerjakan pekerjaannya.

Upah lembur perjam: 1/173 x Rp. 3.950.000,00 = Rp. 22.832,3
Jam pertama = 1,5 x Rp 22.832,3 = Rp 34.248,45
Jam kedua= 2 jam x Rp 22.832,3= Rp 45.664,6
Jam ketiga= 2 jam x Rp 22.832,3= Rp 45.664,6
Total lembur 3 jam perhari= Rp 34.248,45 + Rp 45.664,6 + Rp 45.664,6 = Rp 125.577,65
Total upah lembur selama satu bulan = 4 x Rp 125.577,65= Rp 502.310,6

Demikian cara menghitung upah lembur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perusahaan dan pekerja dapat menyimpangi cara penghitungan seperti di atas sepanjang lebih menguntungkan bagi pekerja, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Baca juga:  Mau Buka Jasa Ekspedisi? Ini yang Harus Dipersiapkan

Author: Linda Julaeha
Editor: Hasyry Agustin

Jika Anda membutuhkan konsultasi hukum mengenai kesesuaian dan kepatuhan perusahaan Anda dengan peraturan di bidang ketenagakerjaan, Anda dapat menghubungi kami melalui e-mail: [email protected] atau +62 821-1234-1235.

Butuh informasi lebih lanjut diluar dari artikel ini, silahkan hubungi kami!

PENDIRIAN BADAN USAHA

Ingin-Mendirikan-Badan-Usaha-Simak-Dulu-Beragam-Info-Penting-Berikut
Ingin Mendirikan Badan Usaha? Simak Dulu Beragam Info Penting Berikut!
Kantor Masa Kini (Virtual Office) dan Masa Lalu, Apa Bedanya?
Kantor Virtual (Virtual Office) Dengan Kantor Konvensional, Apa Perbedaanya?
Tak Selamanya Tanggung Jawab Direksi Terbatas
Tak Selamanya Tanggung Jawab Direksi Terbatas
Ini-Perbedaan-PT-dan-CV-yang-Perlu-Anda-Tahu
Ini Perbedaan PT dan CV yang Perlu Anda Tahu
Ingin Mendirikan Perusahaan Startup Digital Ketahui Apa yang Harus Anda Perhatikan dari segi Hukum!
Ingin Mendirikan Perusahaan Startup Digital? Ketahui Apa yang Harus Anda Perhatikan dari segi Hukum!

PENDAFTARAN MERK

advertising-brand-branding-1449081
Apakah WNA Bisa Mendaftarkan Merek di Indonesia?
Hati-Hati! Menjual Hand Sanitizer Tanpa Izin Edar Bisa Dipidana
Hati-Hati! Menjual Hand Sanitizer Tanpa Izin Edar Bisa Dipidana
Hati-Hati! Bisnis Restoran Bisa Dipidana Karena Hak Cipta Musik
Hati-Hati! Bisnis Restoran Bisa Dipidana Karena Hak Cipta Musik
3 Kesalahan Pelaku Usaha Terkait Pendaftaran Merek
3 Kesalahan Yang Sering Terjadi Saat Mendaftarkan Merek
Bagaimana-Prosedur-Pendaftaran-Merek-Di-Indonesia
Bagaimana Prosedur Pendaftaran Merek Di Indonesia?

LEGAL STORY

Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
Lupa ngurus ijin BPOM, Nginep 7 bulan di penjara
Lupa Ngurus Ijin BPOM, Nginep 7 Bulan di Penjara
Legal Story Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Legal Story: Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah

VIDEO ARTIKEL