Asuransi Jiwasraya Resmi Ditutup: Penyebab OJK Cabut Izin dan Langkah Likuidasi yang Diambil

Daftar Isi

“Kasus Asuransi Jiwasraya berujung pada pencabutan izin dan proses likuidasi untuk menyelesaikan tanggung jawab perusahaan terhadap nasabahnya.”

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwasraya setelah bertahun-tahun menghadapi masalah keuangan. Keputusan ini menandai berakhirnya operasional salah satu perusahaan asuransi tertua di Indonesia.

Asuransi Jiwasraya sebelumnya mengalami krisis akibat gagal bayar polis yang mengakibatkan ketidakmampuan memenuhi kewajibannya. Berbagai upaya penyelamatan telah dilakukan, namun kondisi keuangan yang semakin memburuk membuat pencabutan izin menjadi langkah terakhir.

Pencabutan izin usaha oleh OJK merupakan langkah tegas untuk melindungi kepentingan para nasabah. Langkah ini diikuti dengan proses likuidasi, dimana aset-aset milik jiwasraya akan dijual untuk membayar kewajiban kepada para nasabah. Proses ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi para nasabah yang terdampak.

Kronologi Kasus Asuransi Jiwasraya

Masalah keuangan Jiwasraya mulai muncul sejak 2006-2007 ketika ekuitas perusahaan tercatat negatif sebesar Rp 3,29 triliun. Kondisi ini disebabkan oleh aset yang lebih kecil dibandingkan kewajiban.

Defisit terus membengkak hingga mencapai Rp 5,7 triliun pada 2008 dan Rp 6,3 triliun pada 2009. Berbagai upaya penyelamatan dilakukan, termasuk skema reasuransi, namun kondisi keuangan tetap memburuk.

Pada 2018, Jiwasraya resmi mengumumkan gagal bayar klaim polis JS Saving Plan sebesar Rp 802 miliar, dan setahun kemudian ekuitas perusahaan tercatat negatif Rp 27,24 triliun.

Investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa Jiwasraya tidak hanya mengalami salah kelola keuangan, tetapi juga terlibat dalam skandal korupsi besar. Benny Tjokrosaputro atau Bentjok terbukti memanipulasi saham menggunakan dana investasi Jiwasraya.

Saham-saham yang dibeli dengan dana perusahaan sengaja dinaikkan harganya meskipun kinerja perusahaan tersebut buruk. Akibat praktik ini, negara mengalami kerugian hingga Rp 16 triliun.

Sebagai langkah penyelamatan, pemerintah melalui Kementerian BUMN melakukan restrukturisasi pemegang polis Jiwasraya ke IFG Life pada 2021. Hingga akhir 2023, program ini telah diikuti oleh 99,7% pemegang polis.

Setelah restrukturisasi selesai, OJK meminta Jiwasraya menyusun rencana pemberesan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait pembubarannya.

Pada 13 September 2024, OJK menjatuhkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada Jiwasraya akibat pelanggaran aturan perasuransian. Sanksi ini melarang perusahaan untuk menerima pertanggungan baru hingga penyebab pelanggaran dapat diselesaikan.

Tidak hanya Jiwasraya perusahaan asuransi lain juga pernah dicabut, simak ulasannya dalam artikel PT Asuransi Bintang Tbk Cabut Izin Unit Usaha Syariah: Bagaimana Ketentuannya?

Penyebab Pencabutan Izin oleh OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwasraya setelah perusahaan ini dinyatakan tidak lagi mampu menjalankan operasionalnya secara sehat.

Pencabutan ini sebagai akibat dari berbagai permasalahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Jiwasraya mengalami kondisi keuangan yang semakin memburuk dan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis.

Salah satu penyebab utama pencabutan izin adalah ketidakmampuan Jiwasraya dalam membayar klaim nasabah. Perusahaan ini memiliki polis asuransi dengan nilai jatuh tempo yang besar, tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar.

Masalah ini semakin diperparah oleh strategi investasi yang buruk, di mana Jiwasraya menempatkan dana di instrumen berisiko tinggi tanpa perhitungan matang.

Di samping itu, kasus mega korupsi yang melibatkan para petinggi Jiwasraya turut mempercepat kejatuhan perusahaan. Kerugian ini tidak hanya berdampak pada keuangan perusahaan, tetapi juga menghilangkan kepercayaan publik terhadap Jiwasraya sebagai penyedia layanan asuransi jiwa.

Langkah Likuidasi Asuransi Jiwasraya

Setelah izin usaha jiwasraya dicabut oleh OJK, perusahaan harus menjalani proses likuidasi untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 142 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah UU Cipta Kerja (UU PT) yang menjelaskan bahwa karena dicabutnya usaha perseroan, perseroan diwajibkan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Proses likuidasi ini dilakukan secara bertahap dan diawasi oleh OJK untuk memastikan transparansi serta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses likuidasi jiwasraya:

1. Pembentukan Tim Likuidasi

Dalam waktu paling lama 30 hari sejak pencabutan izin usaha, Jiwasraya wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS bertugas untuk memutuskan pembubaran perusahaan dan membentuk tim likuidasi sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/PJOK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah (PJOK 28/2015).

Apabila RUPS gagal membentuk tim likuidasi, maka OJK akan menunjuk tim likuidasi secara langsung. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) POJK 28/2015 untuk memastikan kelancaran proses likuidasi.

2. Pendataan Aset dan Kewajiban

Tim likuidasi melakukan pendataan seluruh aset dan kewajiban Jiwasraya untuk mengetahui nilai yang tersedia. Pendataan ini mencakup investasi dalam saham, obligasi, reksa dana, serta properti sebagaimana diatur dalam Pasal 31 POJK 28/2015.

Selain aset, tim juga mendata kewajiban perusahaan terhadap pemegang polis, kreditur, dan pihak lain yang memiliki klaim. Hasil pendataan ini akan menentukan skala prioritas dalam proses pembayaran likuidasi.

3. Penjualan Aset Perusahaan

Aset yang telah didata akan dijual atau dilelang untuk mendapatkan dana likuidasi. Proses ini dilakukan secara transparan agar dana yang diperoleh dapat digunakan untuk membayar klaim dan kewajiban lainnya.

Bagaimana jika hasil likuidasi kekayaan perusahaan lebih kecil daripada hutang? Simak ulasannya dalam artikel Ini Akibatnya Jika Likuidasi Perusahaan Jumlah Kekayaannya Lebih Kecil Daripada Hutang.

4. Penyelesaian Hak Pemegang Polis

Dana hasil penjualan aset akan digunakan untuk membayar klaim pemegang polis yang masih tertunda. Pemegang polis memiliki prioritas utama dalam pembayaran sesuai Pasal 24 ayat (1) POJK 28/2015.

Jika dana yang tersedia tidak cukup untuk membayar seluruh klaim, maka pembayaran akan dilakukan secara proporsional. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 26 POJK 28/2015, yang memastikan hak pemegang polis tetap diperhatikan.

5. Penyelesaian Kewajiban Lainnya

Setelah hak pemegang polis dipenuhi, tim likuidasi akan menyelesaikan kewajiban kepada kreditur dan pihak lain. Penyelesaian ini dilakukan berdasarkan skala prioritas sebagaimana diatur dalam Pasal 27 POJK 28/2015.

Selain kepada kreditur, Jiwasraya juga harus menyelesaikan kewajiban kepada karyawan yang terdampak likuidasi. Hak karyawan, termasuk pesangon dan gaji terutang, harus dibayarkan sesuai Pasal 23 POJK 28/2015.

6. Penghapusan Jiwasraya dari Daftar Perusahaan Asuransi

Setelah seluruh kewajiban diselesaikan, Jiwasraya akan dihapus dari daftar perusahaan asuransi yang terdaftar di OJK. Penghapusan ini menandai bahwa perusahaan tidak lagi memiliki izin untuk beroperasi di Indonesia.

Proses penghapusan ini dilakukan sesuai dengan Pasal 42 POJK 28/2015, yang menyatakan bahwa status badan hukum perusahaan dalam likuidasi berakhir setelah pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Jiwasraya resmi tidak lagi dapat menawarkan layanan asuransi kepada masyarakat.

Jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai prosedur likuidasi di Indonesia, jangan ragu untuk menghubungi kami di smartlegal.id untuk mendapatkan solusi terbaik bagi kebutuhan hukum bisnis Anda.

Author: Pudja Maulani Savitri

Editor: Genies Wisnu Pradana

Referensi

https://www.tempo.co/ekonomi/jiwasraya-akan-dibubarkan-dan-dilikuidasi-pemegang-polis-pertanyakan-kelanjutan-nasib--1210658 
https://www.cnbcindonesia.com/market/20250221095520-17-612478/kronologi-kasus-mega-korupsi-jiwasraya-hingga-akhirnya-ditutup-ojk
https://www.metrotvnews.com/read/bmRCE3mM-ojk-cabut-izin-usaha-jiwasraya