Ingin Ganti Nama Perusahaan Seperti Facebook Jadi Meta? Begini Ketentuannya

Smartlegal.id -
Facebook jadi meta

Pergantian nama dari sebuah perusahaan seperti yang dilakukan facebook mengganti nama jadi meta harus melalui pergantian anggaran dasar yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dilansir dari CNBC Indonesia, pada Kamis (28/10) waktu Amerika Serikat, perusahaan raksasa asal amerika, Facebook Inc dinyatakan secara resmi berganti nama jadi Meta Platform Inc.

Perubahan nama ini secara resmi disampaikan oleh Mark Zuckerberg selaku pendiri dan CEO dari perusahaan tersebut dalam acara konferensi tahunan Connect yang digelar pada Kamis (28/10/2021) waktu Amerika Serikat menyampaikan bahwa narasi pergantian nama perusahaan tersebut untuk menunjukan tujuan yang digaungkan oleh perusahaannya.

Jika pergantian nama perusahaan Facebook terjadi di Indonesia, maka terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. 

Di Indonesia, ketentuan mengenai perseroan terbatas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Nama dari sebuah perusahaan tercantum dalam anggaran dasar perseroan. Hal ini sebagaimana tertulis di dalam Pasal 5 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa:

“Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Apabila perusahaan ingin melakukan perubahan anggaran dasar tertentu, maka perusahaan tersebut harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM (Pasal 21 ayat (1) UU PT). Perubahan anggaran dasar ini meliputi Pasal 21 ayat (2) UU PT:

  1. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
  2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 
  3. Jangka waktu berdirinya Perseroan; 
  4. Besarnya modal dasar; 
  5. Pengurangan modal; 
  6. Ditempatkan dan disetor; dan/atau 
  7. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa perubahan nama perseroan harus melewati tahapan perubahan anggaran dasar perseroan.

Kemudian, perubahan terhadap anggaran dasar perseroan hanya dapat dilakukan setelah ada penetapan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Pasal 19 ayat (1) UU PT). Lebih lanjut, perubahan nama perseroan yang ditetapkan oleh RUPS harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia (Pasal 19 ayat (4) UU PT).

Baca juga: Menyiasati Pelaksanaan RUPS Di Tengah Pandemi Covid-19

Pergantian nama pada anggaran dasar juga perlu melalui beberapa tahapan administrasi yaitu perlu adanya persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sebagai menteri yang menjalankan tugas di bidang hukum dengan jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar (Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (7) UU PT). Setelah itu, nama baru perusahaan berlaku setelah tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar (Pasal 23 ayat (1) UU PT).

Perlu diketahui, terdapat larangan tertentu bagi perusahaan untuk melakukan penamaan. Pasal 16 ayat (1) UU PT yang mengatur bahwa perseroan tidak boleh memakai nama yang:

  1. Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain;
  2. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
  3. Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
  4. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri;
  5. Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
  6. Mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Tertarik Untuk Mendirikan Perseroan Terbatas? Segera Hubungi SmartLegal.id Dengan Menekan Tombol Di Bawah Ini!

Author : Bima Satriojati

Seberapa membantu artikel ini menurut Anda?

PENDIRIAN BADAN USAHA

Berbisnis Menggunakan Yayasan
Awas Jebakan Yayasan: Berbisnis Menggunakan Yayasan
group-of-people-in-a-meeting-1367272
Wajibkah Ada Direktur WNI dalam PT PMA?
4 Ratifikasi Yang Dapat Dilakukan Di RUPS Pertama
4 Ratifikasi Yang Dapat Dilakukan Di RUPS Pertama
PT Perseorangan
PT Perseroangan Diubah ke PT Biasa, Apa Bisa?
Permendag 502020
Kini Semua Toko Online Wajib Terdaftar dan Mengantongi Izin Khusus Dengan Adanya Permendag 50/2020

PENDAFTARAN MERK

tips nama pt
Tips Nama PT Kalau Dipakai Orang Lain Sebagai Merek Dagang
6 Alasan Pendaftaran Merek Bisa Ditolak
Karena 6 Alasan Ini, Pendaftaran Merek Anda Bisa Ditolak
gugatan merek
Begini Cara Ajukan Gugatan Jika Merek Digunakan Pihak Lain
pajar
Ini Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek Bagi PT
3 Langkah Hukum Yang Bisa Dilakukan Jika Merek Anda Digunakan Orang Lain Tanpa Izin
Langkah Hukum Yang Bisa Dilakukan Jika Merek Anda Digunakan Orang Lain Tanpa Izin

LEGAL STORY

Legal Story Merek
Legal Story: Merek Ku ‘Ditikung’ Pegawai Ku Sendiri
Legal Story Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Legal Story: Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Lupa ngurus ijin BPOM, Nginep 7 bulan di penjara
Lupa Ngurus Ijin BPOM, Nginep 7 Bulan di Penjara
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
Reseller Kosmetik
Kisah Reseller Produk Kosmetik Mencari Untung Malah Buntung

VIDEO ARTIKEL