Prosedur Mendapatkan Insentif Perpajakan di tengah Pandemi Covid-19

Smartlegal.id -

BAGIKAN:

Prosedur Mendapatkan Insentif Perpajakan di tengah Pandemi Covid-19

“Pemerintah saat ini mengeluarkan kebijakan bagi Wajib Pajak agar diberikan insentif perpajakan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020.”

Ditengah pandemi Covid-19 ini, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi lambat.

Sebagai upaya menjaga kestabilan ekonomi akibat pandemi Covid-19, Menteri keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona (PMK No 23/2020). Dengan dikeluarkannya PMK ini, maka wajib pajak berhak mendapatkan insentif perpajakan.

Insentif yang dimaksudkan merupakan insentif Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan. PPh merupakan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium dan tunjangan  bagi perseorangan dan badan usaha yang dibayarkan setiap tahun kepada negara. Sehingga dalam hal ini Pajak penghasilan ditanggung oleh pemerintah. Bagaimana prosedur mendapatkan insentif perpajakan? Namun sebelum itu ada beberapa kriteria yang berhak mendapatkan insentif.

Kriteria bagi wajib pajak yang berhak mendapatkan insentif perpajakan adalah sebagai berikut,

  1. Telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh tahun 2018.
  2. Telah mencantumkan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai dengan Keterangan terdaftar dari KPP wajib pajak terdaftar.
  3. Apabila kode KLU yang terdaftarkan tidak sesuai, maka wajib pajak dapat melakukan pembetulan kode KLU mealui penyampaian SPT Tahunan PPh 2018 baik dalam status normal maupun pembetulan.

Baca juga: Platform Asing (PMSE) yang Mendapatkan Keuntungan di Indonesia Tetap Dipungut Pajak Lho

Adapun insentif yang diberikan berupa,

  1.  Pembebasan PPh Pasal 21 Pajak Penghasilan
    • Pegawai dalam sektor industri manufaktur dengan kode KLU tertentu
    • Memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 200.000.000,- dalam kurun waktu setahun
  2. Pembebasan PPh Pasal 22 Pajak Impor
    • Wajib pajak industri yang terdiri atas 19 sektor dan 102 KLU
    • Wajib pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
  3. Pengurangan PPh Pasal 25 Pajak Penghasilan
    • Wajib pajak industri yang terdiri atas 19 sektor dan 102 KLU
    • Wajib pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
  4. Restitusi PPn  Pajak Pertambahan Nilai
    • SPT masa PPN paling banyak 5 milyar

Bagi wajib pajak yang sudah memenuhi  kriteria yang berhak mendapatkan insentif perpajakan, maka prosedur permohonan pengajuan insentif secara online adalah sebagai berikut,

  1. Kunjungi laman www.pajak.go.id  dan input no NPWP wajib pajak dan password
  2. Wajib pajak memilih menu layanan lalu mengklik icon KSWP
  3. Lalu pilih dropdown list sesuai dengan insentif yang ingin dipermohonkan
    • PPh pasal 21 Penghasilan
    • PPh Pasal 22 Impor
    • Pengurangan PPh Pasal 25

Punya pertanyaan seputar hukum perusahaan, legalitas usaha atau masalah hukum lain dalam bisnis anda? Segera hubungi Smartlegal.id melalui tombol dibawah ini.

Author : Muhammad Fadhali Yusuf

Baca juga:  Pembatasan Kegiatan Di Wilayah Lockdown Akibat COVID-19

BAGIKAN:

Butuh informasi lebih lanjut diluar dari artikel ini, silahkan hubungi kami!

BACA JUGA

PENDIRIAN BADAN USAHA

Mungkinkah Ada Pemegang Saham Tunggal dalam Perseroan Terbatas?
Adakah Pemegang Saham Tunggal dalam Perseroan Terbatas?
Ini Akibatnya Jika Direktur Diberhentikan Melalui RUPS Yang Tidak Sah
Ini Akibatnya Jika Direktur Diberhentikan Melalui RUPS Yang Tidak Sah
SLID_Infografis_Harus_dan_Tidak
Apa yang Harus Ada dan Tak Boleh Ada di Anggaran Dasar PT?
HATI-HATI! Karena 4 Hal Ini Koperasi Bisa Dibubarkan Oleh Pemerintah
HATI-HATI! Karena 4 Hal Ini Koperasi Bisa Dibubarkan Oleh Pemerintah
Pindah Domisili PT Wajib Mengubah Anggaran Dasar?
Pindah Domisili PT Wajib Mengubah Anggaran Dasar?

PENDAFTARAN MERK

Merek-Didaftarkan-lebih-dari-1-orang
Bisakah Merek Didaftarkan Oleh Lebih Dari Satu Orang?
3 Langkah Hukum Yang Bisa Dilakukan Jika Merek Anda Digunakan Orang Lain Tanpa Izin
Langkah Hukum Yang Bisa Dilakukan Jika Merek Anda Digunakan Orang Lain Tanpa Izin
Hati-Hati! Bisnis Restoran Bisa Dipidana Karena Hak Cipta Musik
Hati-Hati! Bisnis Restoran Bisa Dipidana Karena Hak Cipta Musik
Menggunakan Merek Yang Sama dengan Milik Orang Lain Ini Akibatnya
Menggunakan Merek Yang Sama dengan Milik Orang Lain? Ini Akibatnya!
Jangan Salah Pilih Klasifikasi Pendaftaran Merek Agar Tidak Ditolak DJKI
Jangan Salah Pilih Klasifikasi Pendaftaran Merek Agar Tidak Ditolak DJKI

LEGAL STORY

Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Legal Story: Karena Nama Merek, Aku Dijerat Pidana
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
Legal Story: Brand yang Aku Bangun Ketikung Rivalku
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel
HATI-HATI! Restoran Tanpa TDUP Bisa Disegel

VIDEO ARTIKEL