Ingin Melakukan Merger? Ketahui Dulu Kewajiban Perusahaan Terhadap Pekerjanya!

Smartlegal.id -
Kewajiban Perusahaan Merger

“Dengan dilaksanakannya merger oleh perusahaan, maka hal tersebut akan memiliki akibat hukum terhadap status pekerja yang bekerja pada perusahaan tersebut”

Sebuah perusahaan karena beberapa alasan dapat melakukan penggabungan usaha. Penggabungan usaha merupakan aktivitas yang dilakukan oleh satu atau beberapa perusahaan yang mengekspansi perusahaan lainnya yang bertujuan untuk memperluas perusahaan tersebut. Penggabungan usaha juga dapat disebut dengan merger.

Menurut Sundari dalam bukunya yang berjudul ‘Kinerja Merger dan Akuisisi pada Perusahaan Go Public’ (hlm. 51), merger memiliki pengertian yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan, dengan nama perusahaan yang digunakan merupakan nama salah satu perusahaan yang melakukan merger.

Baca juga: Wajib Tahu! Tindakan Merger Perusahaan Bisa Mengakibatkan Monopoli Usaha 

Dengan dilaksanakannya merger oleh perusahaan, maka hal tersebut akan berakibat pada status pekerja yang bekerja pada perusahaan tersebut. Mengutip pendapat Kusumadewi dalam bukunya yang berjudul ‘Kedudukan Hukum Pekerja dalam Hal Terjadinya Pengambilalihan Perseroan’ (hlm. 1-13), dengan adanya perusahaan yang melakukan merger, maka sudah seharusnya para pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. 

Hal ini berkaitan dengan  hak dan kesempatan yang sama bagi para pekerja dalam memperoleh perlindungan dan penghasilan yang layak untuk nantinya digunakan untuk keperluan pekerja dan keluarganya, tanpa adanya diskriminasi terhadap hak tersebut.

Kewajiban perusahaan terhadap para pekerjanya

  • Memperhatikan kepentingan karyawan
    Dengan adanya aksi korporasi berupa merger, perusahaan memiliki kewajiban yang untuk memperhatikan kepentingan pekerjanya (Pasal 126 atau (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)).
  • Mengumumkan rencana merger-nya
    Direksi perusahaan wajib untuk mengumumkan ringkasan rencana merger perusahaan secara tertulis kepada pekerjanya. Hal tersebut dimaksudkan agar para pekerja di perusahaan yang akan melakukan merger paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Pasal 127 ayat (2) UUPT).

    Walaupun dalam pelaksanaan merger, perusahaan wajib memperhatikan kepentingan pekerja, namun dengan adanya merger, maka tidak dapat dipungkiri akan terjadinya pengurangan jumlah pekerja oleh perusahaan yang nantinya akan berakibat terhadap status hukum pekerja di perusahaan tersebut.

Baca juga: Begini Nasib Karyawan Setelah Perusahaan Berhasil Merger 

Dalam hal perusahaan melakukan aksi korporasi merger, maka pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat terjadi karena (Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021):

  1. Merger menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan PHK terhadap pekerjanya;
  2. Pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja;
  3. Perusahaan tidak bersedia menerima karyawan.

Apabila PHK tidak dapat dihindari, perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 41 PP 35/2021).

Punya pertanyaan seputar hukum perusahaan, legalitas usaha atau masalah hukum lain dalam bisnis Anda? Segera hubungi Smartlegal.id melalui tombol di bawah ini.

Author: Athallah Zahran Ellandra

Seberapa membantu artikel ini menurut Anda?

TERBARU

PALING POPULER

KATEGORI ARTIKEL

PENDIRIAN BADAN USAHA

Mendirikan PT di Surabaya
Ingin Mendirikan PT di Surabaya? Persiapkan 6 Hal Ini Ya!
Breaking News! Uji Coba Publik OSS Versi 1.1 Mulai Hari Ini
Terbaru! Uji Coba Publik OSS Versi 1.1 Mulai Hari Ini
Pengalihan-Hak-Cipta-Melalui-Pewarisan
Pengalihan Hak Cipta Melalui Pewarisan
lycs-architecture-744230-unsplash
Virtual Office Untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apakah Bisa?
Bolehkah Startup Digital Menggunakan Virtual Office Sebagai Domisili Usaha
Bolehkah Startup Digital Menggunakan Virtual Office Sebagai Domisili Usaha?

PENDAFTARAN MERK

merek kolektif
Merek Dipakai Beberapa Perusahaan? Kenali Tentang Merek Kolektif
Seberapa Penting Pendaftaran Merek Bagi UMKM Ini Penjelasannya
Seberapa Penting Pendaftaran Merek Bagi UMKM? Ini Penjelasannya!
pengalihan merek
Ini Cara Melakukan Pengalihan Merek Dari Perorangan Ke Perusahaan
3 Kerugian Ketika Telat Mendaftarkan Merek
3 Kerugian Ketika Telat Melakukan Pendaftaran Merek
menyelesaikan sengketa merek
Ingin Menyelesaikan Sengketa Merek? Pahami Upaya Penyelesaian ini!

LEGAL STORY

legalitas bisnis ms glow
Kisah Sukses MS Glow, Rela Jual Aset 1 M Penuhi Kebutuhan dan Legalitas Bisnis
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Legal Story: Terpaksa Rebranding Karena Menggunakan Nama Idola-ku
Legal Story Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
Legal Story: Hitung Pajak Negara Tapi Lupa Pajak Daerah
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
HATI-HATI! Produsen dan Penjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Bisa Dipenjara
oyo
Ramai OYO bikin rugi: Salah Satunya Soal Perjanjian Kerjasama Dengan Mitra

VIDEO ARTIKEL