Kenaikan UMP 2025 Berdasarkan Permenaker 16/2024, Apa yang Perlu Diperhatikan?

“Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menerbitkan aturan yang menjadi dasar dalam penetapan kenaikan UMP 2025.”

Pada tahun 2025, perubahan signifikan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) akan diberlakukan, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 (Permenaker 16/2024).

Aturan ini mengatur ketentuan baru terkait mekanisme dan perhitungan upah minimum yang akan diterapkan di seluruh Indonesia. 

Dalam Pasal 1 angka 1 Permenaker 16/2024, upah minimum adalah upah bulanan terendah di perusahaan yang ditetapkan oleh gubernur.

Nilai kenaikan Upah Minimum provinsi tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) Permenaker 16/2024 sebesar 6,5% dari Upah Minimum provinsi tahun 2024.

Bagi pekerja, peraturan ini dapat membawa dampak besar terhadap kesejahteraan, sementara bagi pengusaha, hal ini berarti adanya penyesuaian dalam struktur biaya tenaga kerja. 

Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam apa saja yang menjadi pokok perubahan dalam aturan UMP Minimum 2025 dan bagaimana hal ini mempengaruhi dunia kerja di Indonesia. Mari kita simak uraiannya.

Dasar dan Rumus Kenaikan UMP 2025

Pasal 2 ayat (4) Permenaker 16/2024 memuat formula penyesuaian upah minimum yang tetap mengacu pada tiga variabel utama, yaitu:

1. Inflasi: Tingkat kenaikan harga barang dan jasa dalam periode tertentu.
2. Pertumbuhan Ekonomi: Angka pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto) yang mencerminkan perkembangan ekonomi suatu daerah atau nasional.
3. Indeks Tertentu: Faktor penyesuaian yang disepakati sebagai kontribusi produktivitas pekerja.

Adapun rumus kenaikan UMP adalah UMP 2025 = UMP 2024 + Nilai Kenaikan UMP 2025.

Nilai kenaikan UMP 2025 ditetapkan sebesar 6,5% dari UMP 2024.

Dampak Permenaker 16/2024 Terhadap Pekerja

1. Kesejahteraan Pekerja

Salah satu dampak positif yang paling terasa adalah peningkatan daya beli pekerja. Dengan penetapan UMP yang lebih sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), pekerja akan memiliki penghasilan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Hal ini bisa mengurangi beban pekerja yang selama ini tertekan dengan inflasi tinggi dan biaya hidup yang semakin mahal, terutama di kota-kota besar. 

Kenaikan upah yang lebih proporsional dengan biaya hidup ini diharapkan dapat membantu pekerja untuk hidup lebih layak dan tidak terjerat dalam kondisi kemiskinan meskipun telah bekerja.

2. Pengaruh pada Kelas Pekerja Rendah

Namun, perlu dicatat bahwa dampak ini mungkin tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan pekerja. Sektor-sektor yang lebih rentan, seperti pekerja di industri informal, pekerja kontrak, atau pekerja di UMKM, bisa mengalami tantangan tersendiri. 

Meskipun UMP yang lebih tinggi akan meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja tetap, di sektor informal, di mana banyak pekerja yang tidak terdaftar dalam sistem pengupahan yang resmi, dampaknya bisa terbatas. 

Selain itu, beberapa perusahaan kecil mungkin kesulitan untuk memenuhi standar UMP yang baru, yang dapat menyebabkan masalah baru seperti pengurangan jam kerja atau bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

3. Daya Saing dan Ketahanan Sosial

Di sisi lain, kenaikan UMP yang lebih substansial juga dapat berkontribusi pada peningkatan ketahanan sosial dalam masyarakat. 

Dengan pendapatan yang lebih tinggi, pekerja akan memiliki kemampuan untuk mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan dengan lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. 

Hal ini dapat mendorong pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat. 

Namun, penting bagi pemerintah untuk terus memantau dampak sosial yang mungkin timbul, seperti potensi lonjakan angka pengangguran jika perusahaan tidak dapat menyesuaikan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi.

Apa yang Harus Diperhatikan Pemerintah Terhadap Aturan Kenaikan UMP 2025?

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, khususnya dalam kerangka Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker 16/2024.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam aturan kenaikan UMP 2025 antara lain:

1. Keseimbangan antara Kesejahteraan Pekerja dan Daya Saing Pengusaha

Pemerintah harus memastikan adanya keseimbangan yang adil antara kesejahteraan pekerja dan daya saing pengusaha dalam kebijakan kenaikan UMP 2025. 

Kenaikan upah yang signifikan memang penting untuk meningkatkan taraf hidup pekerja, namun terlalu tinggi juga dapat menambah beban bagi perusahaan, terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhitungkan dampak kebijakan ini terhadap kemampuan perusahaan untuk tetap beroperasi dan bersaing, baik di pasar domestik maupun global. 

Sebuah kebijakan yang terlalu memberatkan pengusaha bisa berisiko menciptakan PHK atau bahkan menurunkan jumlah tenaga kerja, yang pada akhirnya bisa memperburuk kondisi sosial ekonomi.

2. Menghitung Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Akurat

Perhitungan KHL menjadi salah satu komponen penting dalam penetapan UMP yang sesuai dengan kebutuhan riil pekerja. 

Pemerintah perlu memastikan bahwa standar KHL yang digunakan dalam perhitungan UMP mencerminkan biaya hidup yang sebenarnya di setiap daerah. 

Faktor seperti harga pangan, transportasi, perumahan, dan pendidikan harus diperhitungkan secara cermat dan diperbarui secara berkala.

Tanpa perhitungan yang akurat dan terkini, kebijakan UMP yang ditetapkan bisa gagal memenuhi tujuan utamanya, yakni meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.

3. Mengakomodasi Perbedaan Kondisi Ekonomi Antar Daerah

Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, seperti tingkat inflasi, potensi sektor industri, dan biaya hidup. 

Oleh karena itu, pemerintah harus mengakomodasi perbedaan kondisi ekonomi antar provinsi dalam penetapan UMP 2025. 

Daerah dengan ekonomi yang lebih maju, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, mungkin memiliki biaya hidup yang lebih tinggi, sehingga UMP di daerah tersebut perlu disesuaikan untuk mencerminkan kenyataan tersebut. 

Sebaliknya, daerah dengan ekonomi yang lebih berkembang atau dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi perlu mempertimbangkan kemampuan sektor usaha untuk beradaptasi dengan standar UMP yang baru. 

4. Mengantisipasi Dampak Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah harus mengantisipasi dampak inflasi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam penetapan UMP 2025. Inflasi yang tinggi dapat menggerus daya beli pekerja, sehingga kenaikan UMP harus disesuaikan agar tidak kalah dengan kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi. 

Selain itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi harus menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pengupahan yang realistis. 

Kenaikan UMP yang terlalu cepat tanpa memperhatikan kestabilan ekonomi dapat menambah tekanan pada sektor usaha dan memicu pengangguran, sementara UMP yang terlalu rendah tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja. 

Oleh karena itu, kebijakan yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan stabilitas ekonomi negara.

Anda khawatir dengan izin legalitas usaha anda? Jangan Khawatir hubungi kami Smartlegal.id telah berpengalaman dalam menangani berbagai urusan hukum khususnya perizinan usaha. Silakan hubungi kami dengan cara klik tombol di bawah ini. 

Author: Akmal Ghudzamir

Editor: Genies Wisnu Pradana